Jawa Pos Radar Ponorogo – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Ponorogo kembali menyisakan persoalan klasik.
Sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN), terutama di wilayah pinggiran, belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa.
Bahkan, terdapat sekolah negeri yang sama sekali tidak memperoleh peserta didik baru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Dinas Pendidikan (Dindik) masih melakukan pemetaan terhadap tingkat keterisian siswa di seluruh SDN dan SMPN setelah proses SPMB selesai.
Menurutnya, kondisi minimnya jumlah peserta didik baru masih menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun.
"Ini tantangan bagi kami. Karena itu Dindik menyiapkan langkah penanganan untuk sekolah-sekolah yang kekurangan siswa," kata Agus Sugiarto, yang akrab disapa Ugin, Kamis (2/7).
Ia menjelaskan, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan sekolah untuk menarik minat calon peserta didik.
Mulai dari sosialisasi ke taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar, hingga menggandeng pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
Namun, langkah tersebut belum mampu mengatasi ketimpangan jumlah siswa, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran.
"Saat ini masih dilakukan evaluasi, seberapa keterisian siswa SD dan SMP," jelasnya.
Terkait kemungkinan regrouping atau penggabungan sekolah, Pemkab Ponorogo belum akan mengambil langkah tersebut dalam waktu dekat.
Agus menegaskan, regrouping hanya akan menjadi alternatif terakhir setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
Seperti jumlah peserta didik, kondisi geografis, hingga kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
"Regrouping bukan solusi. Jangan sampai kebijakan itu justru menyulitkan masyarakat memperoleh akses pendidikan," tegasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto