Jawa Pos Radar Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir.
Dalam rapat paripurna pengesahan Raperda tentang LPj Pelaksanaan APBD 2025, legislatif meminta pemerintah daerah segera membenahi tata kelola parkir agar potensi PAD dapat dimaksimalkan.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sepanjang 2025 baru mencapai 79,98 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) menunjukkan masih terdapat potensi besar yang belum tergarap secara optimal.
"Potensinya masih tinggi dan seharusnya bisa dimaksimalkan," ujarnya, Jumat (17/7).
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 164 titik parkir yang dinilai mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Karena itu, DPRD merekomendasikan pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh titik parkir, baik yang masih beroperasi, sudah tutup, maupun yang telah berpindah lokasi.
Inventarisasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun target penerimaan yang lebih realistis.
"Pansus juga mengusulkan penerapan sistem blok dan pengelolaan melalui pihak ketiga agar lebih akurat serta mampu meningkatkan PAD," katanya.
Selain pembenahan sistem pengelolaan, DPRD meminta dinas terkait meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir (jukir) agar penyetoran retribusi dilakukan secara tertib dan tepat waktu.
Pengukuran ulang lokasi parkir berdasarkan Standar Satuan Ruang Parkir (SRP) juga dinilai penting untuk mengetahui potensi penerimaan yang sebenarnya.
"Jangan sampai potensi pendapatan ini menguap begitu saja," tambah Dwi Agus. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto