Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ponorogo resmi membuka seleksi terbuka (selter) untuk mengisi enam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).
Langkah tersebut dilakukan guna mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis sekaligus memperkuat pelayanan publik dengan menghadirkan pejabat definitif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, enam jabatan yang dilelang meliputi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip), serta Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo.
"Pertimbangannya karena kebutuhan organisasi. Ada pelayanan publik, investasi hingga pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dipimpin pejabat definitif," kata Agus Sugiarto yang akrab disapa Ugin, Kamis (30/7).
Menurutnya, proses seleksi akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan kompetensi, integritas, serta kemampuan berinovasi. Setiap formasi ditargetkan diikuti sedikitnya empat peserta.
Dari hasil seleksi, panitia akan menetapkan tiga peserta terbaik pada masing-masing jabatan untuk disampaikan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Tentu kami optimis jumlah peserta ini terpenuhi, karena juga sudah kami petakan seperti apa potensi-potensi calonnya," jelasnya.
Khusus seleksi Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, Ugin menegaskan peserta harus berstatus aparatur sipil negara (ASN) dari tenaga kesehatan, berusia maksimal 56 tahun saat pelantikan, serta diutamakan memiliki latar belakang dokter spesialis.
"Proses lelang kali ini cukup ketat, sehingga kami harapkan dapat calon yang berintegritas," ujarnya.
Berbeda dengan seleksi sebelumnya, kesempatan mengikuti lelang jabatan kali ini dibuka lebih luas bagi ASN dari seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Panitia seleksi juga akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kalangan akademisi untuk menjamin proses berlangsung objektif.
"Silakan ASN yang memenuhi persyaratan ikut mendaftar. Semakin banyak peserta, semakin besar peluang mendapatkan pejabat terbaik," pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto