Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ponorogo menerapkan strategi baru untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan tahun ini.
Ratusan pekerjaan bernilai kecil yang sebelumnya berpotensi dilakukan melalui pengadaan langsung (PL) kini digabung menjadi paket besar untuk dilelang.
Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo Jamus Kunto Purnomo mengatakan, konsolidasi dilakukan terhadap pekerjaan sejenis dengan lokasi yang berdekatan.
Dengan penggabungan paket, proses lelang diharapkan menghasilkan persaingan antarpenyedia sehingga mendapatkan harga yang lebih kompetitif.
"Dengan dilelang akan muncul persaingan harga antar penyedia. Dari situ kami bisa memperoleh harga yang lebih kompetitif sehingga efisiensi anggaran tercapai tanpa mengurangi kualitas pekerjaan," ujarnya, Kamis (7/8).
Jamus menjelaskan, konsolidasi bukan berarti metode lelang selalu lebih baik dibanding pengadaan langsung.
Setiap metode memiliki dasar hukum dan diterapkan sesuai karakteristik pekerjaan.
Menurut dia, indikator utama tetap pada ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, dan hasil akhir pembangunan di lapangan.
"Saat ini sudah 20 paket lebih perbaikan jalan tengah diproses melalui UKPBJ, ada beberapa yang di awal-awal kami lakukan penunjukan langsung juga," katanya.
Sejumlah paket perbaikan jalan masih terus diproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
DPUPKP juga membuka peluang penambahan pekerjaan melalui Perubahan APBD 2026 mengingat kebutuhan perbaikan jalan masih tinggi.
Jamus berharap proses lelang berjalan lancar sehingga pekerjaan fisik segera dimulai.
Seluruh proyek infrastruktur jalan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun.
"Kami berharap proses lelang berjalan lancar sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai. Target kami seluruh proyek infrastruktur jalan tahun ini selesai sebelum Desember," tegasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto