Jawa Pos Radar Madiun – Peta kekeringan di Ponorogo mulai menyusut.
Lima desa yang tahun-tahun sebelumnya menjadi langganan dropping air bersih saat puncak kemarau kini mulai mentas dari krisis air.
Data BPBD Ponorogo menunjukkan sejumlah wilayah yang biasanya mengandalkan pasokan air saat kemarau Agustus–September tidak lagi mengajukan permintaan dropping.
Desa Duri, Wates, Sidowayah, Dayakan, dan Tugurejo kini telah memiliki sumur dalam.
Infrastruktur tersebut dibangun pemerintah maupun berasal dari bantuan sejumlah lembaga.
Keberadaan sumber air permanen menjadi faktor utama berkurangnya ketergantungan warga terhadap dropping air bersih.
Selama sumur tetap produktif hingga akhir musim kemarau, distribusi air diperkirakan jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
‘’Kalau sumur-sumur itu tetap produktif sampai akhir kemarau, distribusi air bersih tentu tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun, Jumat (7/8).
Meski demikian, persoalan kekeringan belum sepenuhnya teratasi.
Tahun ini masih terdapat tiga wilayah yang membutuhkan penanganan dengan kendala berbeda.
Dukuh Sidomukti, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, misalnya, terkendala status lahan Perhutani.
Kondisi tersebut membuat pembangunan sumur dalam tidak dapat dilakukan sembarangan.
Persoalan berbeda terjadi di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung.
Sumber air sebenarnya tersedia, tetapi belum ditunjang jaringan distribusi untuk mengalirkannya kepada warga.
Sedangkan Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, membutuhkan pembangunan jaringan perpipaan sepanjang sekitar tiga kilometer.
Untuk sementara, kebutuhan air bersih warga masih dipenuhi melalui dropping.
‘’Sidomukti masih kami carikan solusi melalui program penyediaan air minum dari BBWS. Munggu sekarang dapatkan dropping,’’ jelas Masun.
Hingga awal Agustus, BPBD mencatat dampak kekeringan baru dirasakan 78 kepala keluarga atau 153 jiwa di Dukuh Bungur.
Jumlah wilayah terdampak tersebut diperkirakan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, BPBD belum mengendurkan kewaspadaan. Status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap dipertahankan.
Terlebih, BMKG memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus–September dengan durasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Karena itu, perkembangan sumber air di wilayah rawan tetap dipantau untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dropping. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto