Jawa Pos Radar Madiun – Ketangguhan menghadapi bencana tak cukup diukur dari kecepatan penanganan ketika musibah terjadi.
Kesiapan masyarakat jauh sebelum bencana datang justru menjadi fondasi penting dalam menekan risiko dan dampaknya.
Fondasi itulah yang terus diperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo.
Mulai penyusunan dokumen perencanaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, hingga membangun komunitas tangguh bencana.
Hasilnya, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Ponorogo mencapai 0,55 pada 2025.
Capaian tersebut bahkan sudah menyamai target akhir pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD 2030.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ponorogo Masun mengatakan, peningkatan IKD tidak terlepas dari strategi menurunkan risiko sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Penguatan tersebut dimulai dari aspek perencanaan. Ponorogo telah memiliki Kajian Risiko Bencana (KRB) 2025–2029 serta Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025–2029.
Kedua dokumen itu diperkuat dengan lima Rencana Kontingensi (Renkon) untuk menghadapi ancaman bencana dominan di Ponorogo.
Meliputi tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta cuaca ekstrem.
‘’Secara makronya RPB, kemudian rinciannya Renkon. Semuanya sudah kita selesaikan,’’ tegas Masun.
Mitigasi tidak berhenti pada penyusunan dokumen. BPBD Ponorogo juga membawa kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat desa, keluarga, dan lingkungan pendidikan.
Saat ini, sebanyak 27 Desa Tangguh Bencana (Destana) telah terbentuk.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali sekaligus menghadapi risiko bencana di wilayah masing-masing.
Edukasi serupa menyasar lingkungan sekolah melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Hingga kini, sebanyak 19 sekolah mulai jenjang TK hingga SMA sederajat telah terbentuk sebagai SPAB.
BPBD juga mengembangkan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) di Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo.
Penguatan berbasis komunitas tersebut selanjutnya direncanakan menyasar lingkungan pondok pesantren.
‘’Penguatan akan kami perluas ke pesantren melalui Pesatana (Pesantren Tangguh Aman Bencana),’’ jelasnya.
Menurut Masun, ketangguhan bencana bukan sekadar kemampuan petugas bergerak cepat ketika terjadi musibah.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah seberapa siap masyarakat mengenali dan menghadapi risiko bahkan sebelum bencana terjadi.
Karena itu, capaian IKD 0,55 bukan menjadi titik akhir. BPBD Ponorogo masih memasang target peningkatan ketahanan daerah dalam beberapa tahun mendatang.
‘’Ke depan, capaian 0,55 bukan garis akhir. BPBD menargetkan IKD 0,60 pada 2030,’’ pungkasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto