Jawa Pos Radar Madiun – Pemotongan dana transfer sekitar Rp 130 miliar dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD Ponorogo.
Dewan meminta pengurangan tersebut tidak berimbas pada anggaran infrastruktur, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang tengah diprioritaskan Pemkab.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam pandangan umum tujuh fraksi pada rapat paripurna, Senin (14/9).
Seiring, kebutuhan pembenahan infrastruktur masih tinggi.
Jika dana transfer berkurang, pemerintah daerah diminta mengatur ulang pos anggaran tanpa mengorbankan program prioritas tersebut.
‘’Teman-teman berharap pengurangan itu tidak dikurangkan untuk kegiatan infrastruktur,’’ kata Kang Wi, sapaan ketua dewan.
Baca Juga: Cara Buat Akun Kitagaruda ID untuk Beli Tiket FIFA ASEAN Cup 2026
Menurut Kang Wi, fraksi juga mempertanyakan pemerataan pembangunan.
Dewan ingin memastikan belanja P-APBD tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sorotan lain menyangkut Belanja Tidak Terduga (BTT) yang melonjak dari Rp 5 miliar menjadi sekitar Rp 19 miliar.
Dia menyebut sejumlah kegiatan jangka pendek telah disiapkan untuk menyerap anggaran, termasuk pemeliharaan stadion dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip).
‘’Kenaikan tersebut dinilai diperlukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan bencana, termasuk kekeringan serta kebakaran,’’ katanya.
Sementara itu, SILPA sekitar Rp 81 miliar tak luput menjadi pertanyaan. Dewan ingin mengetahui apakah angka tersebut berkaitan pekerjaan tahun sebelumnya yang belum tuntas atau tidak terlaksana.
Pun memastikan pembahasan akan diperdalam melalui panitia khusus (pansus). ‘’Banyak pertanyaan muncul. Saya pastikan ada pansus,’’ tandasnya. (gen/kid/par)
Editor : Mizan Ahsani