Jawa Pos Radar Madiun – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memegang peran krusial dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo.
Pemkab setempat meminta pengawasan dapur diperketat agar makanan yang sampai kepada penerima manfaat aman, higienis, dan memenuhi kebutuhan gizi.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita meminta mitra, yayasan, dan ketua SPPG tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pengawasan harus dilakukan sejak pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga makanan didistribusikan.
’’MBG program baik. Tapi, di tangan yang tidak baik, tentu bisa menjadi salah,’’ tegas Bunda Rita, sapaan Plt Bupati Ponorogo, Selasa (29/9).
Menurut Bunda Rita, setiap makanan yang keluar dari dapur SPPG harus dipastikan higienis, aman, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Pengawasan juga menyasar instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Fasilitas tersebut wajib dirawat secara berkala agar aktivitas dapur tidak memunculkan persoalan lingkungan.
’’Jangan sampai pengawasan menunggu munculnya persoalan,’’ tegasnya.
Selain aspek keamanan makanan dan lingkungan, Lisdyarita meminta pengelola SPPG memprioritaskan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Peternak ayam petelur, pembudidaya ikan, petani sayuran, hingga UMKM di Ponorogo dinilai dapat dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut.
Dengan begitu, pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga membuka pasar bagi pelaku usaha dan produsen pangan lokal.
’’Kalau di Ponorogo ada, kenapa harus mengambil dari luar? Kecuali memang barangnya tidak ada,’’ tandasnya. (err/kid)
Editor : Hengky Ristanto