Jawa Pos Radar Madiun – Deretan jabatan eselon II yang kosong di Pemkab Ponorogo bertambah. Mulai 1 Oktober, seluruh kursi staf ahli bupati dipastikan tanpa pejabat definitif. Tiga posisi tersebut juga tidak akan diisi pelaksana tugas (Plt).
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo Harjono mengatakan, kekosongan terjadi secara bertahap.
Bambang Nur Tjahyo lebih dulu purna tugas dari jabatan staf ahli sekitar setahun lalu dan hingga kini belum memiliki pengganti.
Kursi berikutnya kosong setelah Staf Ahli Lilik Slamet Raharjo meninggal dunia. Terakhir, Staf Ahli Seni memasuki masa purna tugas per 1 Oktober.
’’Dengan demikian, seluruh posisi staf ahli bupati tidak lagi terisi,’’ terang Harjono, Rabu (30/9).
Kendati seluruhnya kosong, tiga jabatan tersebut tidak diisi Plt. Harjono menyebut mekanisme pengisian sementara staf ahli berbeda dengan kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut dia, kekosongan kepala OPD perlu diisi Plt karena jabatan tersebut memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran.
Sementara posisi staf ahli maupun asisten tidak bersinggungan langsung dengan pengelolaan anggaran.
’’Sedangkan staf ahli maupun asisten tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran,’’ jelasnya.
Kosongnya tiga kursi staf ahli menambah daftar jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Pemkab Ponorogo yang belum memiliki pejabat definitif.
Di sisi lain, seleksi terbuka untuk sejumlah kursi eselon II lainnya telah mengerucut menjadi tiga calon pada masing-masing jabatan.
’’Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terisi pejabat-pejabat baru dari hasil seleksi terbuka yang sedang berjalan,’’ ujarnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto