Jawa Pos Radar Madiun – Besarnya alokasi anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur meminta Pemkab Ponorogo memperkuat keterkaitan antara belanja APBD dan target pembangunan yang hendak dicapai.
Catatan tersebut muncul dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. BPKP menilai alokasi anggaran pada lima sektor prioritas telah mencukupi. Namun, ketepatan sasaran belanja dan ukuran keberhasilan setiap program masih perlu mendapat perhatian.
Kepala BPKP Perwakilan Jawa Timur Hasoloan Manalu menjelaskan, evaluasi mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
‘’Dari kelima sektor prioritas tersebut kami nilai sudah mencukupi,’’ ujarnya.
Menurut Hasoloan, kecukupan anggaran perlu diikuti perencanaan program yang jelas dan terukur.
Target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus memiliki keterkaitan dengan program, kegiatan, subkegiatan, hingga besaran anggaran yang dialokasikan.
Penyelarasan tersebut perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, sebelum dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta APBD ditetapkan.
BPKP juga meminta setiap perangkat daerah mengidentifikasi faktor yang menentukan keberhasilan program. Hasil identifikasi itu menjadi dasar penyusunan prioritas belanja agar anggaran lebih tepat sasaran.
‘’Harapannya, keberhasilan program dapat diukur dari hasil yang dicapai, bukan hanya besarnya anggaran yang dibelanjakan,’’ kata Hasoloan.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita meminta seluruh kepala perangkat daerah memeriksa kembali program yang belum selaras dengan target pembangunan.
Dia menekankan pentingnya penyusunan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, capaian setiap program dapat dievaluasi berdasarkan hasil, bukan semata realisasi penyerapan anggaran.
Penerapan manajemen risiko juga diminta menjadi bagian dari proses penyelenggaraan program, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Rita, menegaskan rekomendasi BPKP tidak boleh berhenti sebagai dokumen evaluasi. Setiap perangkat daerah harus menindaklanjutinya sesuai tanggung jawab masing-masing.
‘’Hasil evaluasi dan rekomendasi ini harus kita tindak lanjuti secara serius, terukur, dan dipastikan tepat waktu,’’ tegasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto