alexametrics
29 C
Madiun
Thursday, June 30, 2022

Komitmen Bangun Antikorupsi, KPK Dampingi Maidi Cegah Praktik Rasuah

MADIUN – Perbaikan secara terus-menerus dalam upaya membenahi tata kelola pemerintahan menjadi komitmen Wali Kota Madiun Maidi. Seperti mendorong implementasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (renaksi PPK) bersama Tim Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi) KPK.

Pembinaan ASN dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi adalah salah satu bentuk upaya nyata itu. ’’Tentunya apa yang menjadi saran dari KPK untuk membangun Kota Madiun antikorupsi ini akan kami lakukan. Di mana poin-poin yang kurang dari Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK itu akan kami benahi,’’ terang Maidi.

Diakuinya, proses itu tidak sederhana. Komitmen untuk mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu harus diikuti dengan serangkaian kebijakan. Pertama, memperkuat pengendalian intern pemerintah. Ini menyangkut sistem dan aparatnya sekaligus. Inspektorat harus diperkuat agar mengefektifkan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. ‘’Makanya apa yang direkomendasikan KPK sebagai bentuk renaksi PPK akan kami jalankan,’’ kata mantan sekda Kota Madiun itu.

Saat ini tingkat maturitas SPIP Pemkot Madiun sudah level 3. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) secara terus-menerus. Bahkan, kapabilitas APIP Pemkot Madiun juga sudah level 3. Ini berarti kemampuan dan keandalan aparat pengawasan dalam melaksanakan pengendalian intern sudah bagus.

Yang kedua, kata Maidi, komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi diwujudkan dalam bentuk peningkatkan akuntabilitas serta transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini juga menyangkut sistem, aparatur, dan dukungan teknologi.

Baca Juga :  Seragam Sobek Ditarik “Penculik”

Karena itu sejak dilantik menjadi wali kota pada 29 April lalu, dia menekankan adanya perbaikan di semua satuan perangkat daerah. Hasilnya, BPK kembali memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas audit laporan keuangan daerah Pemkot Madiun. Selain itu, Kota Madiun berada di peringkat tertinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK. ‘’Namun kami berharap dukungan dari semua pihak agar hasil MCP KPK Kota Madiun bisa naik,’’ ujarnya.

Bentuk komitmen lain yang coba diwujudkan adalah menerapkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja (performance based management). Melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) yang konsisten, seluruh tahapan manajemen pemerintahan, mulai perencanaan hingga pelaporan, harus bisa dipastikan benar-benar berorientasi pada upaya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, lanjut Maidi, secara bertahap, pihaknya juga membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa service point yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan zona integritas itu. Seperti layanan perizinan, layanan administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan.

Lebih dari itu semua, menurut dia, ini menjadi bagian dari upaya pemkot untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). ‘’Yang jelas, pemkot siap berkomitmen membangun Kota Madiun antikorupsi. Diawali dengan sistem keterbukaan (transparansi). Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengontrol kinerja pemkot,’’ jelas Maidi. (her/adv/ota)

MADIUN – Perbaikan secara terus-menerus dalam upaya membenahi tata kelola pemerintahan menjadi komitmen Wali Kota Madiun Maidi. Seperti mendorong implementasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (renaksi PPK) bersama Tim Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi) KPK.

Pembinaan ASN dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi adalah salah satu bentuk upaya nyata itu. ’’Tentunya apa yang menjadi saran dari KPK untuk membangun Kota Madiun antikorupsi ini akan kami lakukan. Di mana poin-poin yang kurang dari Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK itu akan kami benahi,’’ terang Maidi.

Diakuinya, proses itu tidak sederhana. Komitmen untuk mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu harus diikuti dengan serangkaian kebijakan. Pertama, memperkuat pengendalian intern pemerintah. Ini menyangkut sistem dan aparatnya sekaligus. Inspektorat harus diperkuat agar mengefektifkan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. ‘’Makanya apa yang direkomendasikan KPK sebagai bentuk renaksi PPK akan kami jalankan,’’ kata mantan sekda Kota Madiun itu.

Saat ini tingkat maturitas SPIP Pemkot Madiun sudah level 3. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) secara terus-menerus. Bahkan, kapabilitas APIP Pemkot Madiun juga sudah level 3. Ini berarti kemampuan dan keandalan aparat pengawasan dalam melaksanakan pengendalian intern sudah bagus.

Yang kedua, kata Maidi, komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi diwujudkan dalam bentuk peningkatkan akuntabilitas serta transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini juga menyangkut sistem, aparatur, dan dukungan teknologi.

Baca Juga :  Nina Puspawardhani Tetap Tampil Menawan saat Mancal Sepeda

Karena itu sejak dilantik menjadi wali kota pada 29 April lalu, dia menekankan adanya perbaikan di semua satuan perangkat daerah. Hasilnya, BPK kembali memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas audit laporan keuangan daerah Pemkot Madiun. Selain itu, Kota Madiun berada di peringkat tertinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK. ‘’Namun kami berharap dukungan dari semua pihak agar hasil MCP KPK Kota Madiun bisa naik,’’ ujarnya.

Bentuk komitmen lain yang coba diwujudkan adalah menerapkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja (performance based management). Melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) yang konsisten, seluruh tahapan manajemen pemerintahan, mulai perencanaan hingga pelaporan, harus bisa dipastikan benar-benar berorientasi pada upaya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, lanjut Maidi, secara bertahap, pihaknya juga membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa service point yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan zona integritas itu. Seperti layanan perizinan, layanan administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan.

Lebih dari itu semua, menurut dia, ini menjadi bagian dari upaya pemkot untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). ‘’Yang jelas, pemkot siap berkomitmen membangun Kota Madiun antikorupsi. Diawali dengan sistem keterbukaan (transparansi). Sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengontrol kinerja pemkot,’’ jelas Maidi. (her/adv/ota)

Most Read

Artikel Terbaru

/