alexametrics
25.6 C
Madiun
Thursday, May 12, 2022

Tercepat Serahkan LKPD, Pemkot Madiun Raih WTP Pertama di Indonesia

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madiun – Capaian apik dibukukan Pemkot Madiun. Pada Rabu (2/3), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Madiun tahun 2021. Selain itu, Pemkot Madiun tercatat sebagai daerah tercepat dalam menyerahkan laporan keuangannya se-Indonesia.

Capaian ini sekaligus memperbaiki rekor pada tahun sebelumnya yang hanya menjadi tercepat ketiga di Tanah Air. Terhitung Pemkot Madiun telah mencatatkan prestasi opini WTP sebanyak lima tahun berturut-turut. Tiga di antaranya diperoleh saat kepemimpinan Wali Kota Maidi.

WTP: Wali Kota Maidi (kanan) menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono, Rabu (2/3). (WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN)

Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono menyatakan opini WTP merupakan standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Karena itu, pihaknya mengapresiasi Pemkot Madiun yang mampu meraih opini tersebut dengan catatan tercepat se-Indonesia dalam penyerahan LHP.

Dia berharap apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Madiun itu bisa menjadi motivasi bagi daerah lainnya dalam menyusun laporan keuangan secara transparan, akuntabiltas dan cepat. ‘’LKPD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan. Saya mengapresiasi Kota Madiun yang kinerjanya luar biasa. Tidak hanya cepat, tapi juga akurat,’’ katanya di Surabaya.

Baca Juga :  THM Dirazia, Satpol PP Kota Madiun Minta Tak Buka Saat Ramadan

Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyakini apa yang telah dicapainya saat ini merupakan bagian dari kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama dalam hal penyampaian laporan keuangan secara akuntabel dan transparan.

Sejak awal menjabat, Maidi memang telah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk kerja cepat. Sehingga, pembangunan berkelanjutan bisa lekas dirasakan oleh masyarakat. ‘’Memang masih ada rekomendasi dari BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya,’’ ujar Mantan Sekda Kota Madiun itu.

OPINI: Wali Kota Maidi menandatangani berita acara penyerahan LHP BPK terhadap LKPD 2021 di Surabaya, Rabu (2/3). (WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN)

Meski demikian, Maidi memastikan bakal menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK tersebut. Sehingga, jalannya pemerintahan bisa terlaksana secara good and clean governance. ‘’Semua rekomendasi akan kami tindak lanjuti. Karena memang itu kewajiban saya. Kalau sudah begitu nanti bisa dikatakan WTP sempurna,’’ terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan ke depannya bersama dengan pemkot bakal duduk bersama untuk menyelesaikan setiap rekomendasi yang disarankan oleh BPK dalam LHP tersebut. ‘’DPRD bersinergi dengan Pemkot Madiun. Apapun yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat akan kami dukung,’’ pungkasnya. (her/adv)

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madiun – Capaian apik dibukukan Pemkot Madiun. Pada Rabu (2/3), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Madiun tahun 2021. Selain itu, Pemkot Madiun tercatat sebagai daerah tercepat dalam menyerahkan laporan keuangannya se-Indonesia.

Capaian ini sekaligus memperbaiki rekor pada tahun sebelumnya yang hanya menjadi tercepat ketiga di Tanah Air. Terhitung Pemkot Madiun telah mencatatkan prestasi opini WTP sebanyak lima tahun berturut-turut. Tiga di antaranya diperoleh saat kepemimpinan Wali Kota Maidi.

WTP: Wali Kota Maidi (kanan) menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono, Rabu (2/3). (WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN)

Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono menyatakan opini WTP merupakan standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Karena itu, pihaknya mengapresiasi Pemkot Madiun yang mampu meraih opini tersebut dengan catatan tercepat se-Indonesia dalam penyerahan LHP.

Dia berharap apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Madiun itu bisa menjadi motivasi bagi daerah lainnya dalam menyusun laporan keuangan secara transparan, akuntabiltas dan cepat. ‘’LKPD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan. Saya mengapresiasi Kota Madiun yang kinerjanya luar biasa. Tidak hanya cepat, tapi juga akurat,’’ katanya di Surabaya.

Baca Juga :  Ma’ruf Amin: Jangan Sampai Terpecah Belah

Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi menyakini apa yang telah dicapainya saat ini merupakan bagian dari kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama dalam hal penyampaian laporan keuangan secara akuntabel dan transparan.

Sejak awal menjabat, Maidi memang telah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk kerja cepat. Sehingga, pembangunan berkelanjutan bisa lekas dirasakan oleh masyarakat. ‘’Memang masih ada rekomendasi dari BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya,’’ ujar Mantan Sekda Kota Madiun itu.

OPINI: Wali Kota Maidi menandatangani berita acara penyerahan LHP BPK terhadap LKPD 2021 di Surabaya, Rabu (2/3). (WS HENDRO DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN)

Meski demikian, Maidi memastikan bakal menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK tersebut. Sehingga, jalannya pemerintahan bisa terlaksana secara good and clean governance. ‘’Semua rekomendasi akan kami tindak lanjuti. Karena memang itu kewajiban saya. Kalau sudah begitu nanti bisa dikatakan WTP sempurna,’’ terangnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan ke depannya bersama dengan pemkot bakal duduk bersama untuk menyelesaikan setiap rekomendasi yang disarankan oleh BPK dalam LHP tersebut. ‘’DPRD bersinergi dengan Pemkot Madiun. Apapun yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat akan kami dukung,’’ pungkasnya. (her/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/