23.7 C
Madiun
Monday, January 30, 2023

Ketua KPK: Potensi Korupsi di Kota Madiun Cukup Kecil

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tindak pidana korupsi (tipikor) rentan terjadi di semua tingkatan pemerintahan. Karena itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pimpinan daerah agar tidak berbuat yang berseberangan dengan upaya pemberantasan korupsi.

‘’Jangan ada kepala atau pimpinan daerah yang negosiasi dalam rangka pokok-pokok pikiran yang menimbulkan bibit korupsi,’’ tegasnya usai menjadi narasumber seminar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Sun Hotel Madiun, Jumat (2/12).

Menurut Firli, kepala daerah harus mematangkan perencanaan pembangunan sebelum menyerap anggaran agar tepat sasaran. Pun, tetap mengacu prosedur.

Tidak ada kongkalikong yang merugikan negara dan rakyat. ‘’Saya ingin kepala daerah bisa memastikan tata kelola pemerintahan good governance and clean government,’’ katanya.

KPK, lanjut Firli, punya indikator penilaian daerah melakukan korupsi atau tidak. Itu dapat dilihat dari acuan pembangunan nasional. Di antaranya, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan per kapita, angka genio bruto, kemiskinan dan pengangguran.

Jika seluruh indikator tak terpenuhi dan menyengsarakan masyarakat, patut dicurigai dan dipertanyakan ke mana aliran anggarannya. ‘’Ketika angka kemiskinan terus meningkat, ada kemungkinan korupsi. Bisa dilihat potensi korupsi dari sasaran APBD-nya,’’ ungkapnya.

Firli menilai potensi korupsi di Kota Madiun cukup kecil jika mengacu sejumlah indikator tersebut yang relatif bagus. IPM Kota Madiun misalnya, tercatat di angka 82,01 tahun ini. Capaian tersebut melampaui nasional 72,91 dan Jawa Timur 72,75.

Baca Juga :  Pembangunan Peron Tambahan Bogowonto Culinary Center Belum Dianggarkan

Kendati begitu, pemkot juga masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Yakni, angka pengangguran yang cukup tinggi. Tahun ini tercatat 5,83 persen. Angka tersebut setara dengan nasional (5,83) dan melampaui Jatim (4,81 persen).

‘’Mungkin ada yang harus dilakukan wali kota untuk memudahkan investasi masuk. Kalau investor mudah masuk, dapat membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Sehingga, mampu mengatasi persoalan angka pengangguran,’’ tuturnya.

Wali Kota Madiun Maidi berkomitmen melaksanakan tata kelola pemerintahan good governance and clean government. Pun, dia mengimbau seluruh pejabat dan pegawai Pemkot Madiun tidak main-main dengan rasuah.

‘’Insya Allah semua sudah berjalan dengan baik dan bersih. Tidak boleh ada korupsi di Kota Madiun,’’ pintanya.

Maidi juga menegaskan, pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemkot untuk tidak memberi serupiah pun untuk melancarkan kepentingannya. Baik pengadaan barang dan jasa muapun pelaksanaan proyek infrastruktur fisik. Pun, tidak ada jual-beli jabatan di lingkup pemkot. ‘’Semua harus bersih,’’ jelasnya. (ggi/sat)

KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tindak pidana korupsi (tipikor) rentan terjadi di semua tingkatan pemerintahan. Karena itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pimpinan daerah agar tidak berbuat yang berseberangan dengan upaya pemberantasan korupsi.

‘’Jangan ada kepala atau pimpinan daerah yang negosiasi dalam rangka pokok-pokok pikiran yang menimbulkan bibit korupsi,’’ tegasnya usai menjadi narasumber seminar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Sun Hotel Madiun, Jumat (2/12).

Menurut Firli, kepala daerah harus mematangkan perencanaan pembangunan sebelum menyerap anggaran agar tepat sasaran. Pun, tetap mengacu prosedur.

Tidak ada kongkalikong yang merugikan negara dan rakyat. ‘’Saya ingin kepala daerah bisa memastikan tata kelola pemerintahan good governance and clean government,’’ katanya.

KPK, lanjut Firli, punya indikator penilaian daerah melakukan korupsi atau tidak. Itu dapat dilihat dari acuan pembangunan nasional. Di antaranya, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan per kapita, angka genio bruto, kemiskinan dan pengangguran.

Jika seluruh indikator tak terpenuhi dan menyengsarakan masyarakat, patut dicurigai dan dipertanyakan ke mana aliran anggarannya. ‘’Ketika angka kemiskinan terus meningkat, ada kemungkinan korupsi. Bisa dilihat potensi korupsi dari sasaran APBD-nya,’’ ungkapnya.

Firli menilai potensi korupsi di Kota Madiun cukup kecil jika mengacu sejumlah indikator tersebut yang relatif bagus. IPM Kota Madiun misalnya, tercatat di angka 82,01 tahun ini. Capaian tersebut melampaui nasional 72,91 dan Jawa Timur 72,75.

Baca Juga :  Waspadai Hepatitis Akut, Kantin Sekolah Jadi Atensi Khusus Dindik Kota Madiun

Kendati begitu, pemkot juga masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Yakni, angka pengangguran yang cukup tinggi. Tahun ini tercatat 5,83 persen. Angka tersebut setara dengan nasional (5,83) dan melampaui Jatim (4,81 persen).

‘’Mungkin ada yang harus dilakukan wali kota untuk memudahkan investasi masuk. Kalau investor mudah masuk, dapat membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Sehingga, mampu mengatasi persoalan angka pengangguran,’’ tuturnya.

Wali Kota Madiun Maidi berkomitmen melaksanakan tata kelola pemerintahan good governance and clean government. Pun, dia mengimbau seluruh pejabat dan pegawai Pemkot Madiun tidak main-main dengan rasuah.

‘’Insya Allah semua sudah berjalan dengan baik dan bersih. Tidak boleh ada korupsi di Kota Madiun,’’ pintanya.

Maidi juga menegaskan, pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemkot untuk tidak memberi serupiah pun untuk melancarkan kepentingannya. Baik pengadaan barang dan jasa muapun pelaksanaan proyek infrastruktur fisik. Pun, tidak ada jual-beli jabatan di lingkup pemkot. ‘’Semua harus bersih,’’ jelasnya. (ggi/sat)

Most Read

Artikel Terbaru