alexametrics
27.4 C
Madiun
Thursday, May 19, 2022

Pengadaan Bermasalah, Siswa kelas V SD dan VII SMP Batal Terima Laptop

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pengadaan laptop oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun yang bermasalah berdampak pada proses distribusi. Kepala Dindik Kota Madiun Lismawati menyayangkan temuan itu. Seharusnya siswa dapat segera memanfaatkan laptop tersebut. ‘’Kalau kita paksakan dan di kemudian hari berdampak kurang bagus, otomatis merugikan masyarakat. Karena siswa membawa barang bermasalah,’’ jelas Lismawati, Selasa (4/1).

Sekadar informasi, tahun 2021 pemkot kembali menggulirkan program laptopisasi. Total pengadaan 4.880 unit dengan anggaran Rp 35,7 miliar. Barang dikirim dua tahap. Tahap pertama 1.000 unit dan kedua 3.880 unit. Setelah itu, tim ahli dari PNM melakukan pengecekan dan verifikasi seluruh laptop.

Adapun spesifikasi laptop yang dipesan yakni Axioo Mybook Pro G5 (8H9) Intel Core i3-6157U, 8 GB DDR4, 1TB HDD. Layar 14 inch FHD, wifi, bluetooth, OS Windows 10, office open source, tas, dan garansi 3/3/3. Pengadaan laptop di tahun kedua ini rencananya dibagikan pada siswa kelas V SDN dan VII SMPN.

Hanya saja, dalam proses pengadaan barang itu ditemukan permasalahan. Seperti laptop yang dikirim oleh pihak penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Noor Aflah mengatakan, masalah kerugian negara tidak dapat dilihat dari sisi perbedaan harga. Menurut dia, ada lembaga yang berkompeten untuk menentukan kerugian negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Istilahnya downgrade. Kalau speknya lebih tinggi masih bisa kami terima, tapi ini lebih rendah,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Hujan Deras, Tiga Desa Tergenang

Atas temuan itu, pemkot juga bakal menempuh jalur hukum. Saat ini pihaknya tengah koordinasi dan konsultasi ke bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Madiun maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun selaku jaksa pengacara negara. ‘’Tidak ada pembayaran sama sekali dari kami ke penyedia. Karena secara administrasi harus sesuai kontrak. Saat ini kami konsultasi dengan tim terkait prosesnya ke depan,’’ paparnya.

Beruntung ketidaksesuaian spek itu terendus tim ahli sebelum didistribusikan ke siswa. Sebab, bisa jadi mereka bakal direpotkan jika laptop dijadikan barang bukti. Meski sejatinya harus didistribusikan ke satuan pendidikan akhir 2021. ‘’Karena masih ada sengketa atau ketidaksesuaian secara administrasi, kami tidak bisa mendistribusikan ke sekolah,’’ tuturnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pengadaan laptop oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun yang bermasalah berdampak pada proses distribusi. Kepala Dindik Kota Madiun Lismawati menyayangkan temuan itu. Seharusnya siswa dapat segera memanfaatkan laptop tersebut. ‘’Kalau kita paksakan dan di kemudian hari berdampak kurang bagus, otomatis merugikan masyarakat. Karena siswa membawa barang bermasalah,’’ jelas Lismawati, Selasa (4/1).

Sekadar informasi, tahun 2021 pemkot kembali menggulirkan program laptopisasi. Total pengadaan 4.880 unit dengan anggaran Rp 35,7 miliar. Barang dikirim dua tahap. Tahap pertama 1.000 unit dan kedua 3.880 unit. Setelah itu, tim ahli dari PNM melakukan pengecekan dan verifikasi seluruh laptop.

Adapun spesifikasi laptop yang dipesan yakni Axioo Mybook Pro G5 (8H9) Intel Core i3-6157U, 8 GB DDR4, 1TB HDD. Layar 14 inch FHD, wifi, bluetooth, OS Windows 10, office open source, tas, dan garansi 3/3/3. Pengadaan laptop di tahun kedua ini rencananya dibagikan pada siswa kelas V SDN dan VII SMPN.

Hanya saja, dalam proses pengadaan barang itu ditemukan permasalahan. Seperti laptop yang dikirim oleh pihak penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Noor Aflah mengatakan, masalah kerugian negara tidak dapat dilihat dari sisi perbedaan harga. Menurut dia, ada lembaga yang berkompeten untuk menentukan kerugian negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’Istilahnya downgrade. Kalau speknya lebih tinggi masih bisa kami terima, tapi ini lebih rendah,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Support Penuh Program Siaga Kita Pemkot Madiun

Atas temuan itu, pemkot juga bakal menempuh jalur hukum. Saat ini pihaknya tengah koordinasi dan konsultasi ke bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Madiun maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun selaku jaksa pengacara negara. ‘’Tidak ada pembayaran sama sekali dari kami ke penyedia. Karena secara administrasi harus sesuai kontrak. Saat ini kami konsultasi dengan tim terkait prosesnya ke depan,’’ paparnya.

Beruntung ketidaksesuaian spek itu terendus tim ahli sebelum didistribusikan ke siswa. Sebab, bisa jadi mereka bakal direpotkan jika laptop dijadikan barang bukti. Meski sejatinya harus didistribusikan ke satuan pendidikan akhir 2021. ‘’Karena masih ada sengketa atau ketidaksesuaian secara administrasi, kami tidak bisa mendistribusikan ke sekolah,’’ tuturnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/