MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pengadaan vaksin Covid-19 menjadi program prioritas pemerintah pada sektor kesehatan tahun depan. Kondisi itu membuat daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi APBD 2021.
Pada tahun depan pemkot telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan dana Rp 3,1 miliar di dalam pos belanja tidak terduga (BTT). Hanya saja, pemkot masih mengkaji skala priorotas penerima vaksin Covid-19. “Kami dahulukan yang tenaga medis,” kata Wali Kota Madiun Maidi, Rabu (4/11).
Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa kebutuhan anggaran, jumlah dan pengadaan vaksin korona tersebut. Yang jelas, apabila program itu direalisasi pemerintah pusat, pemkot setidaknya sudah mengantisipasinya dengan menggunakan BTT.
Tapi, Maidi menyadari alokasi BTT itu belum cukup. Sehingga, besar kemungkinan kebutuhan anggaran pengadaan vaksin Covid-19 bakal dimasukkan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2021. “Mungkin nanti Juli sudah masuk PAK. Sehingga, nanti bisa dimasukkan,” ujar mantan Sekda Kota Madiun tersebut.
Meski begitu, dia tetap berharap program vaksinasi tersebut dapat di-cover sepenuhnya oleh pemerintah pusat. “Karena kita tidak tahu juga nanti bagaimana sikap dari pemerintah pusat. Sementara ini, masyarakat kami minta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tutur Maidi. (her)
MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pengadaan vaksin Covid-19 menjadi program prioritas pemerintah pada sektor kesehatan tahun depan. Kondisi itu membuat daerah melakukan penyesuaian terhadap alokasi APBD 2021.
Pada tahun depan pemkot telah mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan dana Rp 3,1 miliar di dalam pos belanja tidak terduga (BTT). Hanya saja, pemkot masih mengkaji skala priorotas penerima vaksin Covid-19. “Kami dahulukan yang tenaga medis,” kata Wali Kota Madiun Maidi, Rabu (4/11).
Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa kebutuhan anggaran, jumlah dan pengadaan vaksin korona tersebut. Yang jelas, apabila program itu direalisasi pemerintah pusat, pemkot setidaknya sudah mengantisipasinya dengan menggunakan BTT.
Tapi, Maidi menyadari alokasi BTT itu belum cukup. Sehingga, besar kemungkinan kebutuhan anggaran pengadaan vaksin Covid-19 bakal dimasukkan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2021. “Mungkin nanti Juli sudah masuk PAK. Sehingga, nanti bisa dimasukkan,” ujar mantan Sekda Kota Madiun tersebut.
Meski begitu, dia tetap berharap program vaksinasi tersebut dapat di-cover sepenuhnya oleh pemerintah pusat. “Karena kita tidak tahu juga nanti bagaimana sikap dari pemerintah pusat. Sementara ini, masyarakat kami minta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tutur Maidi. (her)
