alexametrics
23.3 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Legalitas Perizinan QNet Nihil

MALADMINISTRASI. Bisnis multilevel marketing (MLM) yang terafiliasi dengan PT Q-Net di Singgahan, Kebonsari, itu tidak memiliki izin usaha. ‘’Kami cek tidak ada,’’ kata Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Agung Budiarto Rabu (4/9).

Agung telah mendengar kabar penangkapan Muhammad Karyadi oleh Polres  Lumajang. Setelah dilaporkan salah seorang korbannya warga Lumajang. Dengan tuduhan penipuan bermodus membentuk gurita usaha dengan keuntungan berlipat. ‘’Sebelumnya, Polres Lumajang sudah mengontak kami dan disperdakop-UM (dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro, Red). Tanya legalitas perusahaan itu,’’ terangnya.

DPMPTSP memastikan nihil legalitas berdasar pengecekan sistem online single submission (OSS). Belum ada daftar nomor induk perusahaan (NIP) yang tertera nama perusahaan milik Karyadi tersebut. Bahkan, setelah memelototi arsip daftar masuk perizinan sejak 2015 lalu. ‘’Secara yuridis, Karyadi menjalankan usaha ilegal. Persoalan menipu atau tidak, itu kewenangannya penegak hukum,’’ paparnya.

Sepengetahuan Agung, bisnis Karyadi sudah berlangsung cukup lama. Namun, tidak sampai terlalu jauh mengulik seputar usahanya. Pun, tidak punya pikiran negatif bahwa bisnis itu tipu-tipu. Sebab, belum ada laporan masuk dari warga yang merasa dirugikan. ‘’Kami juga belum pernah diajak koordinasi soal perizinan,’’ ujarnya sembari menyebut dulu ada dua MLM yang mengantongi izin namun tidak lagi aktif karena masalah hukum.

Baca Juga :  KPK Ingatkan Pejabat Tak Pakai Fasilitas Negara selama Lebaran

Dia menegaskan seluruh perusahaan dagang atau jasa wajib mendaftarkan kegiatan usahanya. Terutama bisnis MLM yang sudah lama diatur dalam UU 7/2014 tentang Perdagangan. Pemodal harus mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP). Penilaian terhadap kelayakan usaha ditentukan atas logis tidaknya sistem marketing–nya. ‘’Misalnya, keluar modal Rp 10 juta dengan keuntungan Rp 100 juta, dan lain sebagainya,’’ ujarnya seraya menyebut pengkajian dilakukan tim disperdakop-UM.

Selanjutnya, pemkab berkewajiban membina secara berkala perusahaan MLM demi menghindari penyimpangan. Lewat OSS, pengendaliannya dengan perusahaan wajib menyerahkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPN) triwulanan. Bila kegiatan itu tidak dijalankan, patut diduga ada yang tidak beres. ‘’Ditindaklanjuti dengan cek lapangan,’’ pungkasnya. (cor/c1/fin)

MALADMINISTRASI. Bisnis multilevel marketing (MLM) yang terafiliasi dengan PT Q-Net di Singgahan, Kebonsari, itu tidak memiliki izin usaha. ‘’Kami cek tidak ada,’’ kata Kabid Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Agung Budiarto Rabu (4/9).

Agung telah mendengar kabar penangkapan Muhammad Karyadi oleh Polres  Lumajang. Setelah dilaporkan salah seorang korbannya warga Lumajang. Dengan tuduhan penipuan bermodus membentuk gurita usaha dengan keuntungan berlipat. ‘’Sebelumnya, Polres Lumajang sudah mengontak kami dan disperdakop-UM (dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro, Red). Tanya legalitas perusahaan itu,’’ terangnya.

DPMPTSP memastikan nihil legalitas berdasar pengecekan sistem online single submission (OSS). Belum ada daftar nomor induk perusahaan (NIP) yang tertera nama perusahaan milik Karyadi tersebut. Bahkan, setelah memelototi arsip daftar masuk perizinan sejak 2015 lalu. ‘’Secara yuridis, Karyadi menjalankan usaha ilegal. Persoalan menipu atau tidak, itu kewenangannya penegak hukum,’’ paparnya.

Sepengetahuan Agung, bisnis Karyadi sudah berlangsung cukup lama. Namun, tidak sampai terlalu jauh mengulik seputar usahanya. Pun, tidak punya pikiran negatif bahwa bisnis itu tipu-tipu. Sebab, belum ada laporan masuk dari warga yang merasa dirugikan. ‘’Kami juga belum pernah diajak koordinasi soal perizinan,’’ ujarnya sembari menyebut dulu ada dua MLM yang mengantongi izin namun tidak lagi aktif karena masalah hukum.

Baca Juga :  Ibadah Haji vs Transmigrasi

Dia menegaskan seluruh perusahaan dagang atau jasa wajib mendaftarkan kegiatan usahanya. Terutama bisnis MLM yang sudah lama diatur dalam UU 7/2014 tentang Perdagangan. Pemodal harus mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP). Penilaian terhadap kelayakan usaha ditentukan atas logis tidaknya sistem marketing–nya. ‘’Misalnya, keluar modal Rp 10 juta dengan keuntungan Rp 100 juta, dan lain sebagainya,’’ ujarnya seraya menyebut pengkajian dilakukan tim disperdakop-UM.

Selanjutnya, pemkab berkewajiban membina secara berkala perusahaan MLM demi menghindari penyimpangan. Lewat OSS, pengendaliannya dengan perusahaan wajib menyerahkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPN) triwulanan. Bila kegiatan itu tidak dijalankan, patut diduga ada yang tidak beres. ‘’Ditindaklanjuti dengan cek lapangan,’’ pungkasnya. (cor/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/