alexametrics
24.8 C
Madiun
Monday, July 4, 2022

Imbas Pemangkasan Dana Perimbangan, Defisit Anggaran Capai Rp 221,2 M

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Madiun 2020 telah ditetapkan Jumat lalu (1/11). Namun, komposisi anggaran tahun depan mengalami defisit. Minusnya mencapai Rp 221,2 miliar. ‘’Defisit anggaran bisa ditutup dari silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red),’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra Senin  (4/11).

Andi Raya (AR) menuturkan, defisit anggaran itu disebabkan tambahan pemasukan yang diperoleh berada di bawah rencana pengeluaran daerah. Di antaranya, berkurangnya plafon dana perimbangan yang terdiri dana alokasi khusus (DAK) dan bagi hasil pajak. ‘’Hampir seluruh daerah (dana perimbangan) dikurangi,’’ ujarnya.

Politikus PDIP itu menyebut, defisit anggaran tersebut otomatis berdampak pada sejumlah program pemkot. Pun, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terpaksa dikurangi.

Sebagai tindak lanjut, AR meminta pemkot memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Baik dari sektor retribusi maupun pajak daerah. Di antaranya, pemasangan tapping box di beberapa restoran, hotel, dan tempat hiburan malam (THM). ‘’Belanja langsung juga perlu dimaksimalkan. Dalam hal ini bukan efisiensi,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Ini Motif Pembunuhan yang Menggemparkan Desa Getas Anyar

Sekadar diketahui, APBD Kota Madiun 2020 ditetapkan sebesar Rp 1,277 triliun. Perinciannya, pendapatan daerah Rp 1,056 triliun dan belanja daerah Rp 1,277 triliun. Dari komposisi itu terdapat defisit Rp 221,2 miliar.

Naiknya estimasi defisit APBD 2020 tak lepas dari banyaknya tambahan belanja daerah hingga akhir tahun depan. Salah satunya, melonjaknya belanja barang dan jasa untuk pengadaan laptop bagi siswa SD dan SMP negeri. Selain itu, meningkatnya belanja modal untuk pelaksanaan program jamkesmasta.

Sementara itu, kenaikan penghasilan daerah berasal dari beberapa sumber. Mulai pajak daerah -misalnya pajak kendaraan bermotor-, pajak rokok, hingga sektor retribusi daerah. (her/isd)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Madiun 2020 telah ditetapkan Jumat lalu (1/11). Namun, komposisi anggaran tahun depan mengalami defisit. Minusnya mencapai Rp 221,2 miliar. ‘’Defisit anggaran bisa ditutup dari silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red),’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra Senin  (4/11).

Andi Raya (AR) menuturkan, defisit anggaran itu disebabkan tambahan pemasukan yang diperoleh berada di bawah rencana pengeluaran daerah. Di antaranya, berkurangnya plafon dana perimbangan yang terdiri dana alokasi khusus (DAK) dan bagi hasil pajak. ‘’Hampir seluruh daerah (dana perimbangan) dikurangi,’’ ujarnya.

Politikus PDIP itu menyebut, defisit anggaran tersebut otomatis berdampak pada sejumlah program pemkot. Pun, kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terpaksa dikurangi.

Sebagai tindak lanjut, AR meminta pemkot memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Baik dari sektor retribusi maupun pajak daerah. Di antaranya, pemasangan tapping box di beberapa restoran, hotel, dan tempat hiburan malam (THM). ‘’Belanja langsung juga perlu dimaksimalkan. Dalam hal ini bukan efisiensi,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Sensus Penduduk Tak Perlu Masuk Rumah

Sekadar diketahui, APBD Kota Madiun 2020 ditetapkan sebesar Rp 1,277 triliun. Perinciannya, pendapatan daerah Rp 1,056 triliun dan belanja daerah Rp 1,277 triliun. Dari komposisi itu terdapat defisit Rp 221,2 miliar.

Naiknya estimasi defisit APBD 2020 tak lepas dari banyaknya tambahan belanja daerah hingga akhir tahun depan. Salah satunya, melonjaknya belanja barang dan jasa untuk pengadaan laptop bagi siswa SD dan SMP negeri. Selain itu, meningkatnya belanja modal untuk pelaksanaan program jamkesmasta.

Sementara itu, kenaikan penghasilan daerah berasal dari beberapa sumber. Mulai pajak daerah -misalnya pajak kendaraan bermotor-, pajak rokok, hingga sektor retribusi daerah. (her/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/