alexametrics
23.3 C
Madiun
Monday, May 23, 2022

Kasus Perceraian di Madiun Marak Dipicu Faktor Ekonomi hingga KDRT

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Saban tahun, jumlah janda dan duda di Kota Madiun bertambah ratusan. Sepanjang 2021 lalu, misalnya, pengadilan agama setempat mencatat sebanyak 318 permohonan cerai. Dari jumlah itu, 283 di antaranya diproses. ‘’Harus menyertakan bukti kuat. Kalau hanya asumsi tanpa pembuktian, tidak sah,’’ kata Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Sofyan Zefri, Minggu (6/3).

Tren itu berlanjut tahun ini. Baru memasuki dua bulan awal di 2022, Pengadilan Agama Kota Madiun telah menerima puluhan permohonan perceraian. Mayoritas kategori cerai gugat alias pihak istri yang mengajukan. Alasannya beragam, mulai faktor ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ‘’Ada juga yang memilih berpisah karena suaminya suka mabuk atau masuk penjara,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pro Kontra Jalan Satu Arah

Sofyan mengatakan bahwa setiap permohonan cerai kini harus disertai rekomendasi dari dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dinsos-P3A). ‘’Biasanya dimediasi dulu. Jika dirasa sudah mentok, baru dinsos mengeluarkan surat rekomendasi,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, perempuan yang telah bercerai tetap mendapatkan hak dari suami. Mereka juga berhak mengajukan hak asuh atas anak-anaknya. Untuk memastikan hal itu, lanjut Sofyan, pengadilan agama menggandeng kepolisian. ‘’Dalam beberapa kasus, kami tahan akta cerainya sampai hak si perempuan terpenuhi,’’ pungkasnya. (mg7/c1/isd/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Saban tahun, jumlah janda dan duda di Kota Madiun bertambah ratusan. Sepanjang 2021 lalu, misalnya, pengadilan agama setempat mencatat sebanyak 318 permohonan cerai. Dari jumlah itu, 283 di antaranya diproses. ‘’Harus menyertakan bukti kuat. Kalau hanya asumsi tanpa pembuktian, tidak sah,’’ kata Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Sofyan Zefri, Minggu (6/3).

Tren itu berlanjut tahun ini. Baru memasuki dua bulan awal di 2022, Pengadilan Agama Kota Madiun telah menerima puluhan permohonan perceraian. Mayoritas kategori cerai gugat alias pihak istri yang mengajukan. Alasannya beragam, mulai faktor ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). ‘’Ada juga yang memilih berpisah karena suaminya suka mabuk atau masuk penjara,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Truk Buah Sasak Jembatan Mlilir

Sofyan mengatakan bahwa setiap permohonan cerai kini harus disertai rekomendasi dari dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dinsos-P3A). ‘’Biasanya dimediasi dulu. Jika dirasa sudah mentok, baru dinsos mengeluarkan surat rekomendasi,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, perempuan yang telah bercerai tetap mendapatkan hak dari suami. Mereka juga berhak mengajukan hak asuh atas anak-anaknya. Untuk memastikan hal itu, lanjut Sofyan, pengadilan agama menggandeng kepolisian. ‘’Dalam beberapa kasus, kami tahan akta cerainya sampai hak si perempuan terpenuhi,’’ pungkasnya. (mg7/c1/isd/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/