alexametrics
29.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Jaksa Ajukan Banding Atas Vonis Terdakwa Korupsi PDAM Kota Madiun

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Perkara korupsi penyalahgunaan anggaran pembayaran tenaga harian lepas di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun belum inkracht. Jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun mengajukan banding dalam perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim.

Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun Ahmad Heru Prasetyo mengatakan JPU telah menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding pada Kamis (30/6) lalu. Sesudah itu, jaksa akan menyampaikan memori dan juga membuat kontra memori banding. ‘’Kami tetap sesuai dengan pendapat tuntutan,’’ katanya, Rabu (6/7).

Menurut dia, jaksa penuntut menyatakan banding terhadap seluruh perkara yang ditetapkan majelis hakim kepada terdakwa Sandi Kunariyanto. Dia menilai ada ketidaksesuaian penerapan pasal yang dimohonkan JPU saat proses penuntutan dengan putusan hakim.

Dalam tuntutannya, JPU menganggap yang bersangkutan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sandi juga dianggap melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, dalam amar putusannya majelis hakim berpandangan bahwa Sandi terbukti melanggar pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebab, perbuatannya dinilai menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. ‘’Untuk selebihnya itu kan menyangkut teknis,’’ ujar Heru.

Baca Juga :  Kasus Aktif di Kota Madiun Diprediksi Terus Turun, Endemi di Depan Mata

Saat ini, pihkanya masih menunggu jadwal sidang dari PT. Sementara untuk berkas-berkasnya diperiksa oleh PN Tipikor sebelum kemudian dikirim ke PT. ‘’Jadwalnya belum keluar. Tapi, karena status terdakwa dalam tahanan pasti segera diperiksa. Karena ini juga menyangkut tahanan kalau nanti masa penahanannya habis kan malah repot,’’ terang Heru.

Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya sebelumnya menjatuhkan hukuman terhadap Sandi Kunariyanto berupa pidana kurungan 1 tahun 6 bulan plus didenda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Tidak hanya itu, mantan kabag transmisi dan distribusi tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 176,8 juta. Jika tidak, hartanya bakal dilelang. Bila pembayaran tak mencukupi, akan diganti penjara dua bulan.

Putusan majelis hakim yang diketuai Tongani itu jauh lebih rendah dari tuntutan JPU dari Kejari Kota Madiun. Pada sidang Jumat (10/6) lalu, JPU menuntut terdakwa lima tahun hukuman penjara dan dijatuhi denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi selama yang bersangkutan dalam tahanan. (her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Perkara korupsi penyalahgunaan anggaran pembayaran tenaga harian lepas di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun belum inkracht. Jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun mengajukan banding dalam perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim.

Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun Ahmad Heru Prasetyo mengatakan JPU telah menggunakan haknya untuk melakukan upaya banding pada Kamis (30/6) lalu. Sesudah itu, jaksa akan menyampaikan memori dan juga membuat kontra memori banding. ‘’Kami tetap sesuai dengan pendapat tuntutan,’’ katanya, Rabu (6/7).

Menurut dia, jaksa penuntut menyatakan banding terhadap seluruh perkara yang ditetapkan majelis hakim kepada terdakwa Sandi Kunariyanto. Dia menilai ada ketidaksesuaian penerapan pasal yang dimohonkan JPU saat proses penuntutan dengan putusan hakim.

Dalam tuntutannya, JPU menganggap yang bersangkutan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sandi juga dianggap melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, dalam amar putusannya majelis hakim berpandangan bahwa Sandi terbukti melanggar pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebab, perbuatannya dinilai menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. ‘’Untuk selebihnya itu kan menyangkut teknis,’’ ujar Heru.

Baca Juga :  PPDB Jalur Zonasi Dibuka, Persaingan Diprediksi Ketat

Saat ini, pihkanya masih menunggu jadwal sidang dari PT. Sementara untuk berkas-berkasnya diperiksa oleh PN Tipikor sebelum kemudian dikirim ke PT. ‘’Jadwalnya belum keluar. Tapi, karena status terdakwa dalam tahanan pasti segera diperiksa. Karena ini juga menyangkut tahanan kalau nanti masa penahanannya habis kan malah repot,’’ terang Heru.

Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya sebelumnya menjatuhkan hukuman terhadap Sandi Kunariyanto berupa pidana kurungan 1 tahun 6 bulan plus didenda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Tidak hanya itu, mantan kabag transmisi dan distribusi tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 176,8 juta. Jika tidak, hartanya bakal dilelang. Bila pembayaran tak mencukupi, akan diganti penjara dua bulan.

Putusan majelis hakim yang diketuai Tongani itu jauh lebih rendah dari tuntutan JPU dari Kejari Kota Madiun. Pada sidang Jumat (10/6) lalu, JPU menuntut terdakwa lima tahun hukuman penjara dan dijatuhi denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi selama yang bersangkutan dalam tahanan. (her)

Most Read

Artikel Terbaru

/