alexametrics
28.7 C
Madiun
Sunday, August 14, 2022

Coblos Tembus Simetris Sah?

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Fakta baru terungkap di balik kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pihak calon kepala desa (cakades) Mahmud Rudiyanto menemukan bukti bahwa ketentuan surat suara coblos tembus simetris itu sah pada tata tertib (tatib) pilkades setempat. ‘’Ketentuannya tertera sangat jelas di tatib,’’ kata Sigit Ikhsan Wibowo, kuasa hukum Mahmud Selasa (5/11).

Ketentuan itu tertuang dalam poin V ayat 3 D tatib yang diteken ketua panitia pilkades, sekretaris, dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD) setempat, 31 Agustus lalu. Ayat tiga menerangkan kartu suara dianggap sah. Bunyi huruf D adalah bekas coblosan lebih dari satu karena lipatan kartu suara tidak dibuka seluruhnya, dan salah satu bekas coblosan berada di dalam kotak pada salah satu bingkai gambar calon.

Menurut Sigit, ketentuan ayat 3 D itu tidak diterapkan dalam pemungutan suara 16 Oktober lalu. Dua tanda coblos dengan masing-masing dalam kotak calon dan di luar kotak tanpa mengenai calon lain dinyatakan tidak sah oleh panitia. Padahal tatib pedoman penting coblosan di tingkat terbawah. Dokumen empat lembar itu juga turunan Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa dan surat keputusan (SK) Bupati Madiun Nomor 188.45/476/KPTS/402.013/2019. ‘’Coblos tembus simetris jelas sah dalam tatib Pilkades Geger,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Korban Arisan Fiktif Lapor Polisi, Tergiur Banyak Peserta, Rugi Ratusan Juta  

Dalam upaya penanganan perselisihan ini, Sigit berharap pihak panitia pilkades, pengawas kecamatan, hingga kabupaten tidak abai terhadap tatib. Mengingat pedoman terdiri enam poin yang memuat tahapan pendaftaran hingga penentuan calon terpilih itu bagian produk hukum. ‘’Kami akan memperjuangkan tatib ini ditaati pihak terkait. Bila tidak, risiko ditanggung sendiri,’’ sergahnya.

Sigit menyatakan, keberadaan tatib tidak akan mengubah atas segala yang telah dilaksanakan. Salah satunya permohonan fasilitasi follow-up Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/5025/BPD, Oktober 2018. Dokumen itu sebagai pelengkap pada masing-masing tahapan yang telah dilalui. ‘’Tatib ini bukti konkretnya. Kami akan susulkan dan sampaikan di tingkat kabupaten,’’ paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Joko Lelono enggan mengomentari ihwal tatib Pilkades Geger. Dokumen tersebut akan terhimpun dalam agenda penyelesaian sengketa pilkades tingkat kabupaten. Dikolektifkan dengan hal-hal lain yang dipersoalkan kubu Mahmud. ‘’Nantinya dibahas bersamaan,’’ dalihnya. (cor/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Fakta baru terungkap di balik kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pihak calon kepala desa (cakades) Mahmud Rudiyanto menemukan bukti bahwa ketentuan surat suara coblos tembus simetris itu sah pada tata tertib (tatib) pilkades setempat. ‘’Ketentuannya tertera sangat jelas di tatib,’’ kata Sigit Ikhsan Wibowo, kuasa hukum Mahmud Selasa (5/11).

Ketentuan itu tertuang dalam poin V ayat 3 D tatib yang diteken ketua panitia pilkades, sekretaris, dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD) setempat, 31 Agustus lalu. Ayat tiga menerangkan kartu suara dianggap sah. Bunyi huruf D adalah bekas coblosan lebih dari satu karena lipatan kartu suara tidak dibuka seluruhnya, dan salah satu bekas coblosan berada di dalam kotak pada salah satu bingkai gambar calon.

Menurut Sigit, ketentuan ayat 3 D itu tidak diterapkan dalam pemungutan suara 16 Oktober lalu. Dua tanda coblos dengan masing-masing dalam kotak calon dan di luar kotak tanpa mengenai calon lain dinyatakan tidak sah oleh panitia. Padahal tatib pedoman penting coblosan di tingkat terbawah. Dokumen empat lembar itu juga turunan Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa dan surat keputusan (SK) Bupati Madiun Nomor 188.45/476/KPTS/402.013/2019. ‘’Coblos tembus simetris jelas sah dalam tatib Pilkades Geger,’’ tegasnya.

Baca Juga :  PAK 2020 Disetujui dengan Catatan

Dalam upaya penanganan perselisihan ini, Sigit berharap pihak panitia pilkades, pengawas kecamatan, hingga kabupaten tidak abai terhadap tatib. Mengingat pedoman terdiri enam poin yang memuat tahapan pendaftaran hingga penentuan calon terpilih itu bagian produk hukum. ‘’Kami akan memperjuangkan tatib ini ditaati pihak terkait. Bila tidak, risiko ditanggung sendiri,’’ sergahnya.

Sigit menyatakan, keberadaan tatib tidak akan mengubah atas segala yang telah dilaksanakan. Salah satunya permohonan fasilitasi follow-up Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/5025/BPD, Oktober 2018. Dokumen itu sebagai pelengkap pada masing-masing tahapan yang telah dilalui. ‘’Tatib ini bukti konkretnya. Kami akan susulkan dan sampaikan di tingkat kabupaten,’’ paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Joko Lelono enggan mengomentari ihwal tatib Pilkades Geger. Dokumen tersebut akan terhimpun dalam agenda penyelesaian sengketa pilkades tingkat kabupaten. Dikolektifkan dengan hal-hal lain yang dipersoalkan kubu Mahmud. ‘’Nantinya dibahas bersamaan,’’ dalihnya. (cor/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/