alexametrics
29.7 C
Madiun
Thursday, May 12, 2022

Komisi II DPRD Kota Madiun Ingatkan PDAM soal Planning Bisnis

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kota Madiun merasa perlu mengungkap selisih laporan neraca keuangan koperasi karyawan PDAM Tirta Taman Sari. Karena berdasar laporan rapat dengar pendapat (RDP) kuartal pertama awal tahun ini, temuan itu tak mengemuka. Bahkan, nihil masalah. Acuannya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’RDP terakhir itu, kami bareng tiga BUMD dan acuannya audit BPKP tidak ada masalah,’’ ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sabtu (6/11).

Pihaknya tidak bosan mengingatkan BUMD milik pemkot setiap kali RDP. Utamanya terkait planning bisnis, keuntungan, serta inovasi. Tak terkecuali perihal direksi yang membawa perusahaan berada di jalur perundang-undangan. ‘’Karena perusahaan ini juga kaitannya mewujudkan good and clean governance,’’ tuturnya.

Jika temuan itu terbukti benar, pihaknya bakal merekomendasikan Dirut baru melakukan langkah-langkah lanjutan sesuai aturan yang ada. Pun menjadi catatan tersendiri bagi Dirut baru agar lebih berhati-hati. ‘’Supaya ke depan tidak terjadi hal seperti temuan itu. Karena selama ini laporannya selalu baik,’’ bebernya.

Baca Juga :  Vaksinasi Pengajar Ponpes Belum Jelas

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat selisih laporan neraca keuangan ratusan juta rupiah. Total piutang dari laporan neraca KPRI WTA per Desember 2020 sampai 31 Juli 2021 Rp 222,7 juta. Sementara saldo neraca per 31 Juli 2021 Rp 945,3 juta. Atau terdapat selisih Rp 722,6 juta.

Bagus juga menegaskan, jika temuan itu terbukti benar, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang terlibat. Pun pihaknya akan meminta pertanggungjawaban. ‘’Kalau ada temuan seperti itu, pasti ada oknum yang bermain. Kami melihatnya demikian. Tapi, kami harus mengonfirmasi kebenaran melalui RDP,’’ pungkasnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kota Madiun merasa perlu mengungkap selisih laporan neraca keuangan koperasi karyawan PDAM Tirta Taman Sari. Karena berdasar laporan rapat dengar pendapat (RDP) kuartal pertama awal tahun ini, temuan itu tak mengemuka. Bahkan, nihil masalah. Acuannya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ‘’RDP terakhir itu, kami bareng tiga BUMD dan acuannya audit BPKP tidak ada masalah,’’ ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sabtu (6/11).

Pihaknya tidak bosan mengingatkan BUMD milik pemkot setiap kali RDP. Utamanya terkait planning bisnis, keuntungan, serta inovasi. Tak terkecuali perihal direksi yang membawa perusahaan berada di jalur perundang-undangan. ‘’Karena perusahaan ini juga kaitannya mewujudkan good and clean governance,’’ tuturnya.

Jika temuan itu terbukti benar, pihaknya bakal merekomendasikan Dirut baru melakukan langkah-langkah lanjutan sesuai aturan yang ada. Pun menjadi catatan tersendiri bagi Dirut baru agar lebih berhati-hati. ‘’Supaya ke depan tidak terjadi hal seperti temuan itu. Karena selama ini laporannya selalu baik,’’ bebernya.

Baca Juga :  Libur Natal-Tahun Baru Pengetatan Lagi

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat selisih laporan neraca keuangan ratusan juta rupiah. Total piutang dari laporan neraca KPRI WTA per Desember 2020 sampai 31 Juli 2021 Rp 222,7 juta. Sementara saldo neraca per 31 Juli 2021 Rp 945,3 juta. Atau terdapat selisih Rp 722,6 juta.

Bagus juga menegaskan, jika temuan itu terbukti benar, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang terlibat. Pun pihaknya akan meminta pertanggungjawaban. ‘’Kalau ada temuan seperti itu, pasti ada oknum yang bermain. Kami melihatnya demikian. Tapi, kami harus mengonfirmasi kebenaran melalui RDP,’’ pungkasnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/