alexametrics
23.9 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Hindari Retribusi Bocor, Pemkot Madiun Berlakukan Portal Parkir Pasar

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun punya pekerjaan rumah (PR) lumayan berat. Yakni, mengejar target monitoring center for prevention (MCP) dengan standar nilai minimal 85 persen. Sebagaimana diisyaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap platform pencegahan korupsi bagi pemerintah daerah (pemda).

Wali Kota Maidi mengatakan, hasil penilaian KPK bakal dirilis pekan kedua Januari 2022. Menurut dia, itu merupakan tugas berat. ‘’Saya mohon dukungan dari dewan terhormat. Pemerintahan ini menjadi contoh pemerintahan yang lain. Jangan sampai ada yang tidak mendukung,’’ katanya, Senin (6/12).

Maidi mengakui, untuk meraih standar nilai tersebut masih banyak PR yang harus dituntaskan. Seluruh kinerja pemerintah diukur dan dicek satu per satu oleh KPK. Dia tidak ingin ada kebocoran maupun kecurangan dalam setiap aspek yang dinilai. ‘’Saya mohon jangan ikut di belakangnya ketika nanti ditertibkan,’’ pintanya.

Maidi menyebutkan beberapa indikator penilaian tersebut. Seperti pendapatan dari sektor pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. ‘’Pajak tidak dimasukkan tapping box atau dikurangi. Ini bukan hak masyarakat tapi hak negara yang harus diberikan pada negara,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Wali Kota Madiun Antar Cucu Pertama Vaksin

Maidi menambahkan, aspek lain seperti persoalan aset. KPK mengingatkan pada seluruh daerah agar aset tidak boleh tumpang tindih. Termasuk aset daerah yang dikuasai swasta. ‘’Harus ditertibkan. Kalau nggak begitu, nilai kita nol,’’ ungkapnya.

Indikator lain terkait retribusi. Maidi mencontohkan retribusi parkir pasar. Pendapatan diukur disesuaikan jumlah juru parkir yang jaga. ‘’Parkir pasar harus diportal,’’ katanya.

Dia menyebut, total ada tujuh indikator yang dinilai. Setiap indikator dijabarkan dalam 30 subindikator. Masing-masing sub dijabarkan lagi menjadi 60 item. ‘’Optimis bisa, kalau tidak optimis ruwet nanti. Ini kita kerja keras,’’ ujarnya.

Maidi optimistis meraih nilai di atas ambang batas. Pihaknya telah membentuk tim khusus. Salah satu upayanya, memberikan tanda (stiker) bagi yang belum tertib. Menurut dia, PR ini tengah diawasi KPK dan pemkot. ‘’Retribusi harus tertib. Kalau tidak tertib melanggar aturan pidana, tanggung jawab sendiri. Saya sudah ingatkan, kalau suatu saat ada sidak dari KPK, saya tidak salah. Hak negara harus dikembalikan pada negara,’’ tegasnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun punya pekerjaan rumah (PR) lumayan berat. Yakni, mengejar target monitoring center for prevention (MCP) dengan standar nilai minimal 85 persen. Sebagaimana diisyaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap platform pencegahan korupsi bagi pemerintah daerah (pemda).

Wali Kota Maidi mengatakan, hasil penilaian KPK bakal dirilis pekan kedua Januari 2022. Menurut dia, itu merupakan tugas berat. ‘’Saya mohon dukungan dari dewan terhormat. Pemerintahan ini menjadi contoh pemerintahan yang lain. Jangan sampai ada yang tidak mendukung,’’ katanya, Senin (6/12).

Maidi mengakui, untuk meraih standar nilai tersebut masih banyak PR yang harus dituntaskan. Seluruh kinerja pemerintah diukur dan dicek satu per satu oleh KPK. Dia tidak ingin ada kebocoran maupun kecurangan dalam setiap aspek yang dinilai. ‘’Saya mohon jangan ikut di belakangnya ketika nanti ditertibkan,’’ pintanya.

Maidi menyebutkan beberapa indikator penilaian tersebut. Seperti pendapatan dari sektor pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. ‘’Pajak tidak dimasukkan tapping box atau dikurangi. Ini bukan hak masyarakat tapi hak negara yang harus diberikan pada negara,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Masuk Gereja Pakai Barcode PeduliLindungi

Maidi menambahkan, aspek lain seperti persoalan aset. KPK mengingatkan pada seluruh daerah agar aset tidak boleh tumpang tindih. Termasuk aset daerah yang dikuasai swasta. ‘’Harus ditertibkan. Kalau nggak begitu, nilai kita nol,’’ ungkapnya.

Indikator lain terkait retribusi. Maidi mencontohkan retribusi parkir pasar. Pendapatan diukur disesuaikan jumlah juru parkir yang jaga. ‘’Parkir pasar harus diportal,’’ katanya.

Dia menyebut, total ada tujuh indikator yang dinilai. Setiap indikator dijabarkan dalam 30 subindikator. Masing-masing sub dijabarkan lagi menjadi 60 item. ‘’Optimis bisa, kalau tidak optimis ruwet nanti. Ini kita kerja keras,’’ ujarnya.

Maidi optimistis meraih nilai di atas ambang batas. Pihaknya telah membentuk tim khusus. Salah satu upayanya, memberikan tanda (stiker) bagi yang belum tertib. Menurut dia, PR ini tengah diawasi KPK dan pemkot. ‘’Retribusi harus tertib. Kalau tidak tertib melanggar aturan pidana, tanggung jawab sendiri. Saya sudah ingatkan, kalau suatu saat ada sidak dari KPK, saya tidak salah. Hak negara harus dikembalikan pada negara,’’ tegasnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/