alexametrics
24.2 C
Madiun
Friday, May 27, 2022

DPRD Kabupaten Madiun Kecewa, Proyek Pengairan Pemprov Mandek

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Proyek pengairan di Desa Wonoayu, Pilangkenceng, bermasalah. Pekerjaan milik Pemprov Jatim itu macet. Bahkan, rekanan pelaksananya diputus kontrak. ‘’Kondisinya semrawut,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi saat inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Senin (6/1).

Plengsengan sungai masih berupa tanah lantaran belum tersentuh pengerjaan. Aktivitas pekerja di lokasi proyek tak ada lagi. Pemprov memutus kontrak rekanan pelaksana lantaran pekerjaan tak kunjung rampung hingga batas waktu. ‘’Seharusnya selesai Desember kemarin. Pelaksananya sudah mendapat tiga kali peringatan,’’ ujar Mashudi.

Proyek pengairan tersebut dikerjakan CV Pandega W Reksa. Nilai kontraknya Rp 3,8 miliar. Tempo pengerjaan selama 120 hari. Progres pekerjaan diperkirakan baru mencapai 78 persen. ‘’Alasan rekanan dari Nganjuk itu karena pembelian material proyek tidak kunjung datang,’’ ungkapnya.

Mandeknya proyek tersebut dinilai dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain, amblesnya tepi sungai yang belum tergarap atau malah longsor. Mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Pun tandon atau pintu air bagian proyek ini juga belum tergarap. ‘’Mestinya proyek harus segera dilanjutkan,’’ pintanya.

Selain menyisakan pekerjaan 22 persen, proyek yang sudah tergarap juga perlu diteliti lagi secara detail. Pekerjaan yang tidak dapat memenuhi target dari rekanan pelaksana sebelumnya harus dijadikan pertimbangan. Beres atau tidak perlu dicek ulang. ‘’Agar dilanjutkan dengan kontrak dan perencanaan ulang,’’ terang Mashudi.

Pihaknya sudah meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk segera melanjutkan proyek. Selain itu, kontrol harus ditingkatkan. Agar tidak merugikan banyak pihak termasuk masyarakat. ‘’Paling tidak, Februari harus sudah dilanjutkan,’’ desaknya. (den/c1/sat)

Baca Juga :  Ratnawati al hasan Dapatkan Pundi-Pundi Rupiah dari Produk Rajutan

Secara Administrasi Sudah Tidak Benar

MASALAH proyek pengairan milik Pemprov Jatim di Desa Wonoayu, Pilangkenceng, ternyata sudah terendus sejak awal pengerjaan. Sehingga, berujung mandek. ‘’Secara administrasi, proyek itu sudah tidak benar,’’ kata Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Maskur Yatin Senin (6/1).

Menurut Maskur, proyek tersebut memang bukan wewenangnya. Pihaknya pun tidak tahu-menahu masalah yang terjadi. Bahkan, pihaknya tidak diberi tahu adanya proyek tersebut. ‘’Tidak ada surat resmi ke kami tentang proyek itu,’’ ujarnya.

Sepengetahuan Maskur, proyek tersebut program pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya menggunakan dana pemprov lebih dulu. Kalau sudah kelar, pembiayaannya diklaimkan ke pemerintah pusat. Saluran air di Desa Wonoayu ini merupakan saluran primer daerah irigasi Kedungrejo. ‘’Proyek SDA provinsi itu. Awal tahun 2019 lalu ada sosialisasi tentang itu,’’ ungkapnya.

Tak hanya itu, ketidakberesan juga dirasakan pemerintah desa (pemdes) setempat. Hasil komunikasi Maskur dengan Pemdes Wonoayu, ternyata juga tidak ada pemberitahuan resmi ke desa. ‘’Mestinya pemerintah daerah juga harus diberi tahu,’’ tuturnya.

Sementara, pihak SDA provinsi enggan dikonfirmasi terkait mandeknya proyek tersebut melalui sambungan telepon. Andik, salah seorang pejabat, saat dihubungi meminta datang langsung ke kantornya di Bojonegoro. (den/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Proyek pengairan di Desa Wonoayu, Pilangkenceng, bermasalah. Pekerjaan milik Pemprov Jatim itu macet. Bahkan, rekanan pelaksananya diputus kontrak. ‘’Kondisinya semrawut,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi saat inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Senin (6/1).

Plengsengan sungai masih berupa tanah lantaran belum tersentuh pengerjaan. Aktivitas pekerja di lokasi proyek tak ada lagi. Pemprov memutus kontrak rekanan pelaksana lantaran pekerjaan tak kunjung rampung hingga batas waktu. ‘’Seharusnya selesai Desember kemarin. Pelaksananya sudah mendapat tiga kali peringatan,’’ ujar Mashudi.

Proyek pengairan tersebut dikerjakan CV Pandega W Reksa. Nilai kontraknya Rp 3,8 miliar. Tempo pengerjaan selama 120 hari. Progres pekerjaan diperkirakan baru mencapai 78 persen. ‘’Alasan rekanan dari Nganjuk itu karena pembelian material proyek tidak kunjung datang,’’ ungkapnya.

Mandeknya proyek tersebut dinilai dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain, amblesnya tepi sungai yang belum tergarap atau malah longsor. Mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Pun tandon atau pintu air bagian proyek ini juga belum tergarap. ‘’Mestinya proyek harus segera dilanjutkan,’’ pintanya.

Selain menyisakan pekerjaan 22 persen, proyek yang sudah tergarap juga perlu diteliti lagi secara detail. Pekerjaan yang tidak dapat memenuhi target dari rekanan pelaksana sebelumnya harus dijadikan pertimbangan. Beres atau tidak perlu dicek ulang. ‘’Agar dilanjutkan dengan kontrak dan perencanaan ulang,’’ terang Mashudi.

Pihaknya sudah meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk segera melanjutkan proyek. Selain itu, kontrol harus ditingkatkan. Agar tidak merugikan banyak pihak termasuk masyarakat. ‘’Paling tidak, Februari harus sudah dilanjutkan,’’ desaknya. (den/c1/sat)

Baca Juga :  Bruaak, Pohon di Rumah Kapiten China Timpa Minimarket

Secara Administrasi Sudah Tidak Benar

MASALAH proyek pengairan milik Pemprov Jatim di Desa Wonoayu, Pilangkenceng, ternyata sudah terendus sejak awal pengerjaan. Sehingga, berujung mandek. ‘’Secara administrasi, proyek itu sudah tidak benar,’’ kata Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Maskur Yatin Senin (6/1).

Menurut Maskur, proyek tersebut memang bukan wewenangnya. Pihaknya pun tidak tahu-menahu masalah yang terjadi. Bahkan, pihaknya tidak diberi tahu adanya proyek tersebut. ‘’Tidak ada surat resmi ke kami tentang proyek itu,’’ ujarnya.

Sepengetahuan Maskur, proyek tersebut program pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya menggunakan dana pemprov lebih dulu. Kalau sudah kelar, pembiayaannya diklaimkan ke pemerintah pusat. Saluran air di Desa Wonoayu ini merupakan saluran primer daerah irigasi Kedungrejo. ‘’Proyek SDA provinsi itu. Awal tahun 2019 lalu ada sosialisasi tentang itu,’’ ungkapnya.

Tak hanya itu, ketidakberesan juga dirasakan pemerintah desa (pemdes) setempat. Hasil komunikasi Maskur dengan Pemdes Wonoayu, ternyata juga tidak ada pemberitahuan resmi ke desa. ‘’Mestinya pemerintah daerah juga harus diberi tahu,’’ tuturnya.

Sementara, pihak SDA provinsi enggan dikonfirmasi terkait mandeknya proyek tersebut melalui sambungan telepon. Andik, salah seorang pejabat, saat dihubungi meminta datang langsung ke kantornya di Bojonegoro. (den/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/