alexametrics
23.2 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

LKPP Mintai Keterangan Dindik Kota Madiun soal Pengadaan Laptop

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kasus kegagalan pengadaan laptop di Kota Madiun telah sampai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden itu menggelar rapat kemarin (6/1). Tujuannya, untuk mendapatkan keterangan dari pihak dinas pendidikan (dindik) setempat.

Agenda audiensi via Zoom itu sebagai tindak lanjut pengadaan laptop SD dan SMP melalui e-purchasing dengan ID paket PEP-P2109-432-1348. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Noor Aflah menyampaikan kronologi lengkap pengadaan laptop. ‘’Inspektorat dan bagian hukum juga ada ketika kami konsultasi dengan LKPP,’’ kata Aflah.

Diberitakan sebelumnya, pemkot mendapat kiriman surat dari PT Tera Data Indonesia (TDI) selaku prinsipiel tertanggal 28 September 2021. Inti surat itu menyatakan ketersediaan laptop dengan spesifikasi (spek) sebagaimana tercantum dalam kontrak. Pun TDI menyatakan jaminan garansi dan ketersediaan spare part dalam tiga tahun ke depan.

Nyatanya, 1.000 unit laptop yang dikirim tahap pertama 15 Desember 2021 lalu tidak sesuai spek. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Madiun (PNM) selaku tim ahli. Hasil pemeriksaan diteruskan ke PT Pins Indonesia (Pins) selaku penyedia barang atau reseller.

Pada tahap dua 20 Desember 2021 lalu, sebanyak 3.880 unit yang dikirim juga tidak sesuai spek. Pemkot lantas memberikan kesempatan pihak penyedia maupun prinsipiel untuk mengirim barang sesuai kontrak. Namun, hingga batas waktu kontrak berakhir, tidak ada iktikad baik dari dua pihak tersebut.

Baca Juga :  Tugu Kembar Mayang PSC Segera Rampung

Aflah mengungkapkan bahwa pihaknya belum melaporkan kasus ini. Namun, ternyata LKPP sudah mendapat informasi dari pemberitaan media massa. Sehingga, pihaknya diundang untuk dimintai keterangan. ‘’Intinya LKPP menerima keterangan dari kami cukup lengkap dan data sudah kami sampaikan,’’ lanjutnya.

Aflah mengatakan, rapat tersebut diperkirakan tahap permulaan. Tidak menutup kemungkinan bakal digelar berikutnya. Dalam rapat itu LKPP juga menyampaikan telah menerima permohonan audiensi dari Pins. ‘’Pihak penyedia minta LKPP memfasilitasi mediasi dengan kami’’ ungkapnya.

Sehingga, audiensi antara penyedia dengan pemkot masih terbuka. Pun masih ada jalan penyelesaian terbaik yang berkekuatan hukum. Aflah mengatakan, sebenarnya sejak awal pihaknya telah membuka opsi-opsi tersebut. ‘’Dari awal kami terbuka, asalkan kesepakatannya tidak berimplikasi pada masalah hukum,’’ ujarnya.

Terkait rencana mem-blacklist TDI (Axioo) dan Pins, Aflah menegaskan tetap akan diajukan ke LKPP. Menurut dia, LKPP yang berwenang penuh terhadap keputusan atas usulan tersebut. ‘’Dari awal kami mencari penyelesaian yang tidak bermasalah hukum, barang bisa dimanfaatkan. Tapi, kalau barang bermasalah buat apa, maka kami tolak,’’ pungkasnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kasus kegagalan pengadaan laptop di Kota Madiun telah sampai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden itu menggelar rapat kemarin (6/1). Tujuannya, untuk mendapatkan keterangan dari pihak dinas pendidikan (dindik) setempat.

Agenda audiensi via Zoom itu sebagai tindak lanjut pengadaan laptop SD dan SMP melalui e-purchasing dengan ID paket PEP-P2109-432-1348. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Noor Aflah menyampaikan kronologi lengkap pengadaan laptop. ‘’Inspektorat dan bagian hukum juga ada ketika kami konsultasi dengan LKPP,’’ kata Aflah.

Diberitakan sebelumnya, pemkot mendapat kiriman surat dari PT Tera Data Indonesia (TDI) selaku prinsipiel tertanggal 28 September 2021. Inti surat itu menyatakan ketersediaan laptop dengan spesifikasi (spek) sebagaimana tercantum dalam kontrak. Pun TDI menyatakan jaminan garansi dan ketersediaan spare part dalam tiga tahun ke depan.

Nyatanya, 1.000 unit laptop yang dikirim tahap pertama 15 Desember 2021 lalu tidak sesuai spek. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Madiun (PNM) selaku tim ahli. Hasil pemeriksaan diteruskan ke PT Pins Indonesia (Pins) selaku penyedia barang atau reseller.

Pada tahap dua 20 Desember 2021 lalu, sebanyak 3.880 unit yang dikirim juga tidak sesuai spek. Pemkot lantas memberikan kesempatan pihak penyedia maupun prinsipiel untuk mengirim barang sesuai kontrak. Namun, hingga batas waktu kontrak berakhir, tidak ada iktikad baik dari dua pihak tersebut.

Baca Juga :  AKBP Eddwi Kurniyanto Jabat Kapolres Madiun

Aflah mengungkapkan bahwa pihaknya belum melaporkan kasus ini. Namun, ternyata LKPP sudah mendapat informasi dari pemberitaan media massa. Sehingga, pihaknya diundang untuk dimintai keterangan. ‘’Intinya LKPP menerima keterangan dari kami cukup lengkap dan data sudah kami sampaikan,’’ lanjutnya.

Aflah mengatakan, rapat tersebut diperkirakan tahap permulaan. Tidak menutup kemungkinan bakal digelar berikutnya. Dalam rapat itu LKPP juga menyampaikan telah menerima permohonan audiensi dari Pins. ‘’Pihak penyedia minta LKPP memfasilitasi mediasi dengan kami’’ ungkapnya.

Sehingga, audiensi antara penyedia dengan pemkot masih terbuka. Pun masih ada jalan penyelesaian terbaik yang berkekuatan hukum. Aflah mengatakan, sebenarnya sejak awal pihaknya telah membuka opsi-opsi tersebut. ‘’Dari awal kami terbuka, asalkan kesepakatannya tidak berimplikasi pada masalah hukum,’’ ujarnya.

Terkait rencana mem-blacklist TDI (Axioo) dan Pins, Aflah menegaskan tetap akan diajukan ke LKPP. Menurut dia, LKPP yang berwenang penuh terhadap keputusan atas usulan tersebut. ‘’Dari awal kami mencari penyelesaian yang tidak bermasalah hukum, barang bisa dimanfaatkan. Tapi, kalau barang bermasalah buat apa, maka kami tolak,’’ pungkasnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/