alexametrics
26.6 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

Diancam Blacklist Pemkot Madiun, Axioo-PT Pins Keder

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Dua rekanan terkait pengadaan laptop keder juga dengan ancaman blacklist dari Pemkot Madiun. PT Tera Data Indonesia (TDI)/Axioo selaku prinsipiel dan PT Pins Indonesia (Pins) selaku penyedia barang berubah pikiran. Mereka kembali membangun komunikasi aktif dengan pemkot. Keduanya ingin proses negosiasi kembali dilakukan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Noor Aflah mengatakan, informasi itu disampaikan usai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar rapat virtual Kamis sore (6/1). Namun, Aflah mensyaratkan prosesnya harus difasilitasi LKPP selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung di bawah presiden. ‘’Dari awal kami membuka negosiasi, tapi harus dimediasi pihak terkait yang punya kewenangan itu,’’ kata Aflah, Sabtu (8/1).

Menurut Aflah, keran negosiasi tidak bakal dibuka jika langsung dilakukan antara pemkot dan dua pihak rekanan. Sebab, rawan terjadi kongkalikong. Pun, hasilnya berisiko melanggar aturan. ‘’Kalau negosiasi hanya kami dengan pihak penyedia atau prinsipiel, kesannya negatif. Jadi, harus mediasi terbuka,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pengunjung Harian THM Tak Lebih 50 Orang

Jika difasilitasi LKPP, mediasi akan memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, hasilnya win-win solution dan tidak menabrak regulasi. Pun, laptop yang diterima aman alias tidak bermasalah. ‘’Intinya, dua pihak itu ingin win-win solution yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sama persis dengan keinginan wali kota,’’ ungkapnya.

Karena itu, pihaknya menunggu informasi dari LKPP terkait penjadwalan proses mediasi. ‘’Tentu hasil pembahasan rapat yang diselenggarakan LKPP menjadi pertimbangan bagi mereka untuk menentukan kebijakan,’’ paparnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Dua rekanan terkait pengadaan laptop keder juga dengan ancaman blacklist dari Pemkot Madiun. PT Tera Data Indonesia (TDI)/Axioo selaku prinsipiel dan PT Pins Indonesia (Pins) selaku penyedia barang berubah pikiran. Mereka kembali membangun komunikasi aktif dengan pemkot. Keduanya ingin proses negosiasi kembali dilakukan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Noor Aflah mengatakan, informasi itu disampaikan usai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar rapat virtual Kamis sore (6/1). Namun, Aflah mensyaratkan prosesnya harus difasilitasi LKPP selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung di bawah presiden. ‘’Dari awal kami membuka negosiasi, tapi harus dimediasi pihak terkait yang punya kewenangan itu,’’ kata Aflah, Sabtu (8/1).

Menurut Aflah, keran negosiasi tidak bakal dibuka jika langsung dilakukan antara pemkot dan dua pihak rekanan. Sebab, rawan terjadi kongkalikong. Pun, hasilnya berisiko melanggar aturan. ‘’Kalau negosiasi hanya kami dengan pihak penyedia atau prinsipiel, kesannya negatif. Jadi, harus mediasi terbuka,’’ ujarnya.

Baca Juga :  JNK Pastikan Tarif Tol Ngawi-Kertosono Tetap Rp 1.035 Per Kilometer

Jika difasilitasi LKPP, mediasi akan memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, hasilnya win-win solution dan tidak menabrak regulasi. Pun, laptop yang diterima aman alias tidak bermasalah. ‘’Intinya, dua pihak itu ingin win-win solution yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sama persis dengan keinginan wali kota,’’ ungkapnya.

Karena itu, pihaknya menunggu informasi dari LKPP terkait penjadwalan proses mediasi. ‘’Tentu hasil pembahasan rapat yang diselenggarakan LKPP menjadi pertimbangan bagi mereka untuk menentukan kebijakan,’’ paparnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/