alexametrics
23.9 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Dua Minimarket di Winongo Penuhi Syarat, Wali Kota Maidi Izinkan Beroperasi

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Upaya sejumlah warga, khususnya para pedagang meracang di Kelurahan Winongo, Manguharjo, ngeluruk ke DPRD Kota Madiun sia-sia. Desakan mereka agar pemkot tak memberi izin operasional dua minimarket baru di wilayah kelurahannya, tak membuahkan hasil.

Sebab, secara regulasi, pendirian dua toko modern itu tidak melabrak aturan. Salah satunya, radius jarak dengan pasar tradisional maupun antarminimarket. Selain itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin. Kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Wali Kota Maidi menyebut bahwa pendirian dua toko waralaba itu tidak melanggar aturan. Jarak dengan pasar tradisional lebih dari 300 meter. Serta jarak antarminimarket lebih dari 100 meter. ‘’Ketika izinnya tidak melanggar aturan, daerah tidak punya kewenangan apa-apa,’’ kata Maidi, Sabtu (8/1).

Baca Juga :  Kelola Perpustakaan Sekolah dengan Batasi Pengunjung dan Rutin Disterilisasi

Penataan sekaligus pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta pasar rakyat itu diatur dalam bab III pasal 5 Perda Nomor 13/2017 terkait jarak tersebut. ‘’Jadi, memang sudah sesuai aturan yang ada,’’ ujarnya.

Kendati demikian, Maidi memastikan keberadaan dua minimarket tidak berdampak pada masyarakat, khususnya pedagang kelontong. Sebab, telah diminta menyediakan lima unit gerai UMKM di halaman minimarket. ‘’Gerai UMKM yang ngisi warga setempat. Silakan yang mau. Nanti buka 24 jam, difasilitasi lengkap,’’ ungkapnya.

Selain itu, Maidi telah meminta pengelola dua minimarket memajang produk UMKM warga setempat tanpa pungutan biaya. Seluruh UMKM di Winongo berhak memasarkan produknya di dua minimarket tersebut. Maidi menilai langkah itu untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan. ‘’Minimarket tidak boleh jualan sayur-sayuran,’’ tegasnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Upaya sejumlah warga, khususnya para pedagang meracang di Kelurahan Winongo, Manguharjo, ngeluruk ke DPRD Kota Madiun sia-sia. Desakan mereka agar pemkot tak memberi izin operasional dua minimarket baru di wilayah kelurahannya, tak membuahkan hasil.

Sebab, secara regulasi, pendirian dua toko modern itu tidak melabrak aturan. Salah satunya, radius jarak dengan pasar tradisional maupun antarminimarket. Selain itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin. Kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Wali Kota Maidi menyebut bahwa pendirian dua toko waralaba itu tidak melanggar aturan. Jarak dengan pasar tradisional lebih dari 300 meter. Serta jarak antarminimarket lebih dari 100 meter. ‘’Ketika izinnya tidak melanggar aturan, daerah tidak punya kewenangan apa-apa,’’ kata Maidi, Sabtu (8/1).

Baca Juga :  Vaksinasi Anak Dosis Pertama di Kota Madiun Tersisa Satu SD

Penataan sekaligus pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta pasar rakyat itu diatur dalam bab III pasal 5 Perda Nomor 13/2017 terkait jarak tersebut. ‘’Jadi, memang sudah sesuai aturan yang ada,’’ ujarnya.

Kendati demikian, Maidi memastikan keberadaan dua minimarket tidak berdampak pada masyarakat, khususnya pedagang kelontong. Sebab, telah diminta menyediakan lima unit gerai UMKM di halaman minimarket. ‘’Gerai UMKM yang ngisi warga setempat. Silakan yang mau. Nanti buka 24 jam, difasilitasi lengkap,’’ ungkapnya.

Selain itu, Maidi telah meminta pengelola dua minimarket memajang produk UMKM warga setempat tanpa pungutan biaya. Seluruh UMKM di Winongo berhak memasarkan produknya di dua minimarket tersebut. Maidi menilai langkah itu untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan. ‘’Minimarket tidak boleh jualan sayur-sayuran,’’ tegasnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/