alexametrics
31.8 C
Madiun
Tuesday, August 16, 2022

Susun DED Jembatan Patihan, Pemkot Madiun Nyaris Habiskan Setengah Miliar

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Nasib jembatan Patihan yang putus tahun lalu masih abu-abu. Pemkot Madiun masih coba meraba-raba anggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim yang akan dikucurkan untuk menangani jembatan penghubung antarkelurahan di Kecamatan Manguharjo tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Suwarno mengatakan, perbaikan jembatan Patihan bakal diusulkan ke pemerintah pusat dan pemprov. Saat ini, detail engineering design (DED)-nya masih disusun. Tahapan ini menelan anggaran sekitar Rp 497 juta. ‘’Nanti di antara pusat atau provinsi mana dulu yang menerima, itu yang dipakai,’’ katanya, Rabu (8/6).

Menurut Suwarno, perbaikan jembatan sepanjang 130 meter tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 65 miliar. Nilai itu sudah termasuk pelebaran jembatan dari sebelumnya 2,75 meter menjadi 8 meter. Hanya, lokasi pembangunan jembatan baru belum diputuskan. ‘’Karena menyangkut aset,’’ ujarnya.

Suwarno menjelaskan, jembatan Patihan yang putus merupakan aset PG Redjo Agung Baru. Sehingga, dimungkinkan pembangunan infrastruktur yang baru nanti bergeser dari jembatan lama. ‘’Tapi, persisnya nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Cinta Indonesia, Ingin Sedekat Gamal Abdul Nasser-Soekarno

Usulan perbaikan jembatan Patihan mencuat kembali saat Sarasehan Budaya Pencak Silat akhir pekan lalu. Masyarakat meminta jembatan penghubung Kelurahan Patihan dan Sogaten tersebut segera diperbaiki. Pasalnya, akses itu dinilai cukup vital untuk prasarana transportasi umum.

Suwarno menambahkan, pihaknya masih meminta konsultan membantu membuat konsep perbaikan jembatan. Sebab, pembangunan jembatan baru tidak bisa dilakukan sembarangan lantaran terkendala aset. Karena itu, koordinasi dengan PG Redjo Agung Baru penting. Sebab, mereka masih punya tanggung jawab atas pemeliharaan jembatan yang putus 2 April 2021 lalu itu.

Pemkot perlu mendapat garansi pelepasan aset atau hibah dari pihak PG Redjo Agung Baru untuk perbaikan jembatan yang dulu merupakan jalur kereta lori tersebut. ‘’Selain persoalan anggaran, masih banyak hal lain yang harus dibahas. Jadi, kami belum bisa memastikan kapan realisasinya. Tapi, setidaknya kami usahakan untuk perbaikan itu,’’ tuturnya. (her/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Nasib jembatan Patihan yang putus tahun lalu masih abu-abu. Pemkot Madiun masih coba meraba-raba anggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim yang akan dikucurkan untuk menangani jembatan penghubung antarkelurahan di Kecamatan Manguharjo tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Suwarno mengatakan, perbaikan jembatan Patihan bakal diusulkan ke pemerintah pusat dan pemprov. Saat ini, detail engineering design (DED)-nya masih disusun. Tahapan ini menelan anggaran sekitar Rp 497 juta. ‘’Nanti di antara pusat atau provinsi mana dulu yang menerima, itu yang dipakai,’’ katanya, Rabu (8/6).

Menurut Suwarno, perbaikan jembatan sepanjang 130 meter tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 65 miliar. Nilai itu sudah termasuk pelebaran jembatan dari sebelumnya 2,75 meter menjadi 8 meter. Hanya, lokasi pembangunan jembatan baru belum diputuskan. ‘’Karena menyangkut aset,’’ ujarnya.

Suwarno menjelaskan, jembatan Patihan yang putus merupakan aset PG Redjo Agung Baru. Sehingga, dimungkinkan pembangunan infrastruktur yang baru nanti bergeser dari jembatan lama. ‘’Tapi, persisnya nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Setahun, 218 Nakes Se-Madiun Raya Terpapar Korona, Delapan Meninggal Dunia

Usulan perbaikan jembatan Patihan mencuat kembali saat Sarasehan Budaya Pencak Silat akhir pekan lalu. Masyarakat meminta jembatan penghubung Kelurahan Patihan dan Sogaten tersebut segera diperbaiki. Pasalnya, akses itu dinilai cukup vital untuk prasarana transportasi umum.

Suwarno menambahkan, pihaknya masih meminta konsultan membantu membuat konsep perbaikan jembatan. Sebab, pembangunan jembatan baru tidak bisa dilakukan sembarangan lantaran terkendala aset. Karena itu, koordinasi dengan PG Redjo Agung Baru penting. Sebab, mereka masih punya tanggung jawab atas pemeliharaan jembatan yang putus 2 April 2021 lalu itu.

Pemkot perlu mendapat garansi pelepasan aset atau hibah dari pihak PG Redjo Agung Baru untuk perbaikan jembatan yang dulu merupakan jalur kereta lori tersebut. ‘’Selain persoalan anggaran, masih banyak hal lain yang harus dibahas. Jadi, kami belum bisa memastikan kapan realisasinya. Tapi, setidaknya kami usahakan untuk perbaikan itu,’’ tuturnya. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/