alexametrics
25.6 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Progres Ring Road Timur Tunggu Tanda Tangan Gubernur

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembangunan Ring Road Timur (RRT) segera memasuki babak baru. Informasinya, kajian megaproyek nasional senilai Rp 600 miliar tersebut hampir rampung. Pun, lokasi yang akan dilalui ring road timur itu disebut-sebut sudah fixed. ‘’Tinggal menunggu penlok (penetapan lokasi) dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turun,’’ kata Wali Kota Madiun MaidI, Senin (9/5).

Maidi menerangkan, penlok dari gubernur Jatim akan menentukan kecepatan progres RRT. Sebab, tanpa tanda tangan gubernur, pembebasan lahan belum dapat dilaksanakan. Meski pemkot telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan lahan itu. ‘’Setelah ditetapkan gubernur, baru kami membebaskan lahannya,’’ jelas Maidi.

Pembebasan lahan, lanjut wali kota, bakal bertahap. RRT sepanjang 9,7 kilometer dengan lebar 25 meter itu diawali dari pintu masuk di sebelah terminal kargo hingga Kelurahan Demangan. Total luas lahan terdampak sekitar 268.071 meter persegi. Perinciannya, 219.764 meter persegi di wilayah Kota Madiun dan 48.307 meter persegi di Kabupaten Madiun. ‘’Insya Allah lokasi sudah final. Sudah tembus PG Kanigoro,’’ ungkapnya.

Maidi memastikan pembangunan RRT telah mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai ekonomi di Kota-Kabupaten Madiun hingga analisis kebencanaan dan dampak lingkungan. Pun, RRT diprioritaskan melewati aset pemerintah. Mulai jalan hingga tanah bengkok. Alasannya, agar tidak boros anggaran untuk pembebasan lahan warga. ‘’Grand design-nya sudah. Insya Allah berdampak baik untuk semua pihak,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Cegah Stunting, Pemkot Madiun Optimalkan Peran Kakek-Nenek Asuh

Jika penlok sudah turun, proses jual-beli tanah di lokasi tersebut bakal ditutup. Acuannya, Undang-undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Serta Peraturan Pemerintah (PP) 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ‘’Ketika sudah penetapan kami lock (kunci, Red), tanah di lokasi tersebut tidak dapat dijual ke siapa pun,’’ jelasnya.

Maidi menyampaikan, kebijakan tersebut untuk mengantisipasi praktik mafia tanah maupun broker yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Dengan begitu, ketika penlok turun, pihak berwewenang dalam urusan agraria dan tata ruang (ATR) berhak menutup layanan legalitas pertanahan.

Selain itu, perencanaan megaproyek RRT menggandeng aparat penegak hukum (APH). Mulai kejaksaan negeri dan kepolisian setempat hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Perlu pendampingan aparat penegak hukum, bahaya jika sampai ada oknum yang main-main,’’ ungkapnya. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembangunan Ring Road Timur (RRT) segera memasuki babak baru. Informasinya, kajian megaproyek nasional senilai Rp 600 miliar tersebut hampir rampung. Pun, lokasi yang akan dilalui ring road timur itu disebut-sebut sudah fixed. ‘’Tinggal menunggu penlok (penetapan lokasi) dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa turun,’’ kata Wali Kota Madiun MaidI, Senin (9/5).

Maidi menerangkan, penlok dari gubernur Jatim akan menentukan kecepatan progres RRT. Sebab, tanpa tanda tangan gubernur, pembebasan lahan belum dapat dilaksanakan. Meski pemkot telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan lahan itu. ‘’Setelah ditetapkan gubernur, baru kami membebaskan lahannya,’’ jelas Maidi.

Pembebasan lahan, lanjut wali kota, bakal bertahap. RRT sepanjang 9,7 kilometer dengan lebar 25 meter itu diawali dari pintu masuk di sebelah terminal kargo hingga Kelurahan Demangan. Total luas lahan terdampak sekitar 268.071 meter persegi. Perinciannya, 219.764 meter persegi di wilayah Kota Madiun dan 48.307 meter persegi di Kabupaten Madiun. ‘’Insya Allah lokasi sudah final. Sudah tembus PG Kanigoro,’’ ungkapnya.

Maidi memastikan pembangunan RRT telah mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai ekonomi di Kota-Kabupaten Madiun hingga analisis kebencanaan dan dampak lingkungan. Pun, RRT diprioritaskan melewati aset pemerintah. Mulai jalan hingga tanah bengkok. Alasannya, agar tidak boros anggaran untuk pembebasan lahan warga. ‘’Grand design-nya sudah. Insya Allah berdampak baik untuk semua pihak,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Wali Kota Madiun: Ratusan Eselon IV Bakal Difungsionalkan

Jika penlok sudah turun, proses jual-beli tanah di lokasi tersebut bakal ditutup. Acuannya, Undang-undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Serta Peraturan Pemerintah (PP) 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ‘’Ketika sudah penetapan kami lock (kunci, Red), tanah di lokasi tersebut tidak dapat dijual ke siapa pun,’’ jelasnya.

Maidi menyampaikan, kebijakan tersebut untuk mengantisipasi praktik mafia tanah maupun broker yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Dengan begitu, ketika penlok turun, pihak berwewenang dalam urusan agraria dan tata ruang (ATR) berhak menutup layanan legalitas pertanahan.

Selain itu, perencanaan megaproyek RRT menggandeng aparat penegak hukum (APH). Mulai kejaksaan negeri dan kepolisian setempat hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Perlu pendampingan aparat penegak hukum, bahaya jika sampai ada oknum yang main-main,’’ ungkapnya. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/