alexametrics
28.9 C
Madiun
Friday, July 1, 2022

Data Kemiskinan Kota Madiun Jadi Sorotan Dewan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Ketidaksinkronan data kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024 disoroti  seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun Rabu (9/10). Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi tersebut, ditemukan perbedaan data warga prasejahtera dari Badan Pusat Statistik  (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Padahal, pengentasan kemiskinan jadi salah satu program prioritas dalam RPJMD Kota Madiun. Sehingga, perlu mendapat perhatian lebih dari pemkot agar program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lima tahun ke depan tepat sasaran.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR) mengatakan, perbedaan data itu karena acuan BPS berdasar hasil sensus ekonomi (SE). Sedangkan, data Kemensos mengacu penghasilan per kapita. ‘’Kami menggunakan data riil yang sudah disurvei dinas sosial dan Kemensos,’’ katanya.

Menurut AR, data Kemensos dapat dijadikan acuan untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Sebab,  sudah valid. Sesuai dengan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH). ‘’Kalau data BPS kami coba jadikan acuan untuk telaah dan sinkronisasi data ke depan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Razia Gabungan Minim Temuan Minol

Dalam RPJMD itu terungkap angka kemiskinan di Kota Madiun versi BPS 4,51 persen. Sementara, data Kemensos menyebut 11,3 persen dari total jumlah penduduk. Untuk itu, AR menyarankan pemkot melakukan penelitian sendiri atau pemetaan data di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Tujuannya, sebagai bahan penyajian data pembanding yang lebih mendekati data sesungguhnya dan faktual. ‘’Tentu sepatutnya sudah harus menjadi perhatian pemkot. Supaya antara program yang dijalankan dengan data itu sinkron,’’ terangnya.

Selain masalah kemiskinan, Fraksi Demokrat, PDIP, Gerindra, dan PKB minta penjelasan Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam paripurna terkait kesiapan dan keseriusan organisasi perangkat daerah (OPD) atas komitmennya mewujudkan visi misi kepala daerah. Terutama ketersediaan SDM baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sementara Fraksi Perindo mempertanyakan upaya pemkot memenuhi kecukupan anggaran agar visi misi kepala daerah dapat optimal. Sedangkan, Fraksi PKS-PAN minta penjelasan wali kota terkait strategi mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat serta penyediaan pendidikan berkualitas. (her/c1/sat/adv)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Ketidaksinkronan data kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024 disoroti  seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun Rabu (9/10). Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi tersebut, ditemukan perbedaan data warga prasejahtera dari Badan Pusat Statistik  (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Padahal, pengentasan kemiskinan jadi salah satu program prioritas dalam RPJMD Kota Madiun. Sehingga, perlu mendapat perhatian lebih dari pemkot agar program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lima tahun ke depan tepat sasaran.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR) mengatakan, perbedaan data itu karena acuan BPS berdasar hasil sensus ekonomi (SE). Sedangkan, data Kemensos mengacu penghasilan per kapita. ‘’Kami menggunakan data riil yang sudah disurvei dinas sosial dan Kemensos,’’ katanya.

Menurut AR, data Kemensos dapat dijadikan acuan untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Sebab,  sudah valid. Sesuai dengan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH). ‘’Kalau data BPS kami coba jadikan acuan untuk telaah dan sinkronisasi data ke depan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Enam Desa Lemot Ajukan Dana Desa

Dalam RPJMD itu terungkap angka kemiskinan di Kota Madiun versi BPS 4,51 persen. Sementara, data Kemensos menyebut 11,3 persen dari total jumlah penduduk. Untuk itu, AR menyarankan pemkot melakukan penelitian sendiri atau pemetaan data di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Tujuannya, sebagai bahan penyajian data pembanding yang lebih mendekati data sesungguhnya dan faktual. ‘’Tentu sepatutnya sudah harus menjadi perhatian pemkot. Supaya antara program yang dijalankan dengan data itu sinkron,’’ terangnya.

Selain masalah kemiskinan, Fraksi Demokrat, PDIP, Gerindra, dan PKB minta penjelasan Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam paripurna terkait kesiapan dan keseriusan organisasi perangkat daerah (OPD) atas komitmennya mewujudkan visi misi kepala daerah. Terutama ketersediaan SDM baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sementara Fraksi Perindo mempertanyakan upaya pemkot memenuhi kecukupan anggaran agar visi misi kepala daerah dapat optimal. Sedangkan, Fraksi PKS-PAN minta penjelasan wali kota terkait strategi mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat serta penyediaan pendidikan berkualitas. (her/c1/sat/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/