alexametrics
23.9 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Tebus Sertifikat Halal Mahal

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Lebih separo dari total industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Timur belum mengantongi sertifikat halal. Tercatat 2.900 IKM atau sekitar 45 persen dari total 6.000-an IKM yang telah bersertifikat halal. Mereka bergerak di industri makanan dan minuman (mamin), konveksi, dan kerajinan.

Ketua Forum IKM Jatim M. Oscar mengatakan, ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi IKM belum memiliki legalitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut. Di antaranya, keterbatasan pelaku usaha. ‘’Biaya pengurusan cukup tinggi. Berkisar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta,’’ kata Oscar saat menghadiri acara penyerahan sertifikat halal di gedung East Java Super Corridor (EJSC) Bakorwil Madiun kemarin (10/1).

Baca Juga :  Doakan Radar Madiun Terus Bermanfaat untuk Masyarakat

Dia menilai sertifikat halal sangat penting bagi pelaku IKM. Tujuannya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Utamanya, jaminan halal untuk berbagai produk yang diedarkan di pasaran. ‘’Kami mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada pelaku industri,’’ lanjutnya.

Ketua Forum IKM Jatim Wilayah Madiun Ch. Les Setyorini menambahkan, dari 20 pelaku industri, 10 di antaranya telah bersertifikat halal. Sebagian di antaranya masih proses pengajuan. ‘’Untuk masuk ke toko-toko modern itu wajib mempunyai sertifikat halal,’’ tutur Les.

Awal 2022 ini, IKM Jatim memberikan secara simbolis kepada tiga pelaku industri di wilayah Madiun, Magetan, dan Ponorogo dari total 45 sertifikat yang diterbitkan. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Lebih separo dari total industri kecil dan menengah (IKM) di Jawa Timur belum mengantongi sertifikat halal. Tercatat 2.900 IKM atau sekitar 45 persen dari total 6.000-an IKM yang telah bersertifikat halal. Mereka bergerak di industri makanan dan minuman (mamin), konveksi, dan kerajinan.

Ketua Forum IKM Jatim M. Oscar mengatakan, ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi IKM belum memiliki legalitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut. Di antaranya, keterbatasan pelaku usaha. ‘’Biaya pengurusan cukup tinggi. Berkisar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta,’’ kata Oscar saat menghadiri acara penyerahan sertifikat halal di gedung East Java Super Corridor (EJSC) Bakorwil Madiun kemarin (10/1).

Baca Juga :  Pengunjung Harian THM Tak Lebih 50 Orang

Dia menilai sertifikat halal sangat penting bagi pelaku IKM. Tujuannya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Utamanya, jaminan halal untuk berbagai produk yang diedarkan di pasaran. ‘’Kami mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada pelaku industri,’’ lanjutnya.

Ketua Forum IKM Jatim Wilayah Madiun Ch. Les Setyorini menambahkan, dari 20 pelaku industri, 10 di antaranya telah bersertifikat halal. Sebagian di antaranya masih proses pengajuan. ‘’Untuk masuk ke toko-toko modern itu wajib mempunyai sertifikat halal,’’ tutur Les.

Awal 2022 ini, IKM Jatim memberikan secara simbolis kepada tiga pelaku industri di wilayah Madiun, Magetan, dan Ponorogo dari total 45 sertifikat yang diterbitkan. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/