alexametrics
30.3 C
Madiun
Monday, May 23, 2022

Buntut Temuan BPK, DPRD Kota Madiun Bentuk Pansus

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Temuan kelebihan bayar pemkot ke BPJS Kesehatan Cabang Madiun mengundang perhatian kalangan legislatif. Bahkan, merasa perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu. ‘’Pansus diharapkan dapat menyelesaikan atau memberikan rekomendasi dari hasil pembahasan,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, Jumat (11/3).

Andi menyebutkan, pemkot dan DPRD harus gerak cepat. Sebab, BPK mematok target sebelum 60 hari persoalan kelebihan bayar itu sudah klir. Pun, pihaknya berjanji memberikan rekomendasi sebelum deadline tersebut berakhir. ‘’Kami usahakan segera memberikan rekomendasi,’’ tegasnya.

Menurut Andi, kelebihan bayar itu akibat dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dinkes-PPKB) tidak mampu mengolah data secara rinci. Selain itu, dinas tersebut memiliki keterbatasan wewenang untuk membuka data kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. ‘’Dapat dijadikan evaluasi agar tidak ada temuan serupa di tahun-tahun berikutnya, karena ini juga terkait dengan pendataan dan efisiensi penganggaran,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, persoalan yang bakal dibahas pansus termasuk pergerakan data penerima yang meninggal atau yang pindah domisili yang kurang detail. ‘’Koordinasi ke depan lebih ditingkatkan. Walaupun menurut saya ini sebuah keuntungan bagi pemkot, tapi kalau melihat kinerjanya, kurang baik,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Madiun: Perbaiki Jalan Bajulan sebelum Dialihkan Statusnya

Andi mengungkapkan, BPK merekomendasikan duit kelebihan pembayaran itu dapat digunakan untuk pemotongan iuran PBI BPJS Kesehatan tahun ini. Pun, hal itu bakal dipertimbangkan melalui pembahasan pansus. ‘’Secepatnya kami selesaikan dan berikan rekomendasi ke pemkot,’’ janjinya.

Diberitakan sebelumnya, BPK menemukan adanya kelebihan bayar oleh pemkot ke BPJS Kesehatan Cabang Madiun sebesar Rp 1,1 miliar. Hasil pengujian data peserta PBI dibanding hasil validasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat berdasarkan status kependudukan melalui database sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) ditemukan 39.293 peserta yang telah meninggal atau pindah domisili. Namun, iurannya tetap dibayarkan dinkes-PPKB.

BPK juga menemukan kejanggalan belanja iuran asuransi untuk peserta nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid dan berstatus TNI-Polri belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 586 juta. (ggi/c1/isd)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Temuan kelebihan bayar pemkot ke BPJS Kesehatan Cabang Madiun mengundang perhatian kalangan legislatif. Bahkan, merasa perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu. ‘’Pansus diharapkan dapat menyelesaikan atau memberikan rekomendasi dari hasil pembahasan,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, Jumat (11/3).

Andi menyebutkan, pemkot dan DPRD harus gerak cepat. Sebab, BPK mematok target sebelum 60 hari persoalan kelebihan bayar itu sudah klir. Pun, pihaknya berjanji memberikan rekomendasi sebelum deadline tersebut berakhir. ‘’Kami usahakan segera memberikan rekomendasi,’’ tegasnya.

Menurut Andi, kelebihan bayar itu akibat dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (dinkes-PPKB) tidak mampu mengolah data secara rinci. Selain itu, dinas tersebut memiliki keterbatasan wewenang untuk membuka data kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. ‘’Dapat dijadikan evaluasi agar tidak ada temuan serupa di tahun-tahun berikutnya, karena ini juga terkait dengan pendataan dan efisiensi penganggaran,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, persoalan yang bakal dibahas pansus termasuk pergerakan data penerima yang meninggal atau yang pindah domisili yang kurang detail. ‘’Koordinasi ke depan lebih ditingkatkan. Walaupun menurut saya ini sebuah keuntungan bagi pemkot, tapi kalau melihat kinerjanya, kurang baik,’’ sebutnya.

Baca Juga :  800 Bayi Kekurangan Gizi, Pemkot Madiun Siapkan Program Penanganan Stunting

Andi mengungkapkan, BPK merekomendasikan duit kelebihan pembayaran itu dapat digunakan untuk pemotongan iuran PBI BPJS Kesehatan tahun ini. Pun, hal itu bakal dipertimbangkan melalui pembahasan pansus. ‘’Secepatnya kami selesaikan dan berikan rekomendasi ke pemkot,’’ janjinya.

Diberitakan sebelumnya, BPK menemukan adanya kelebihan bayar oleh pemkot ke BPJS Kesehatan Cabang Madiun sebesar Rp 1,1 miliar. Hasil pengujian data peserta PBI dibanding hasil validasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat berdasarkan status kependudukan melalui database sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) ditemukan 39.293 peserta yang telah meninggal atau pindah domisili. Namun, iurannya tetap dibayarkan dinkes-PPKB.

BPK juga menemukan kejanggalan belanja iuran asuransi untuk peserta nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid dan berstatus TNI-Polri belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 586 juta. (ggi/c1/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/