alexametrics
23.1 C
Madiun
Tuesday, May 24, 2022

Anggaran Pemkot Madiun Rp 295,9 Miliar Tidak Terbelanjakan Tahun 2021

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Kota Madiun terus membengkak dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 mencapai Rp 223,6 miliar, 2020 tembus Rp 268,9 miliar dan 2021 lalu malah Rp 295,9 miliar. ‘’Besaran silpa tersebut merupakan bagian dari efisiensi belanja,’’ kata Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, Kamis (12/5).

Belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan Rp 1,27 triliun. Dalam perjalanannya hanya terealisasi Rp 1,07 triliun atau sekitar 84,19 persen. ‘’Serapan belanja sudah cukup efisien karena di atas 80 persen. Kalau di bawah 80 persen, baru bisa dikatakan kinerja kita kurang,’’ klaim Soeko.

Sejatinya, lanjut dia, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Madiun telah berusaha memacu penuntasan program mereka tahun lalu. Namun, Soeko tak memungkiri silpa tetap tinggi. Menurut dia, besaran silpa itu disumbang dari anggaran belanja operasi yang tidak terserap mencapai Rp 117,5 miliar.

Terdiri dari belanja pegawai Rp 59,8 miliar; belanja barang dan jasa Rp 50,3 miliar; belanja hibah Rp 3,8 miliar; belanja bantuan sosial Rp 3,4 miliar; belanja modal serta belanja tidak terduga (BTT) masing-masing sekitar Rp 42 miliar. ‘’Ada juga pembiayaan BLUD (badan layanan usaha daerah) yang pembayarannya jatuh akhir tahun,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Temukan Cincin saat Penggalian Makam Bongpay

Sinyal pembengkakan silpa sudah terendus sejak awal. Bahkan, kalangan DPRD setempat sempat menaksir di angka Rp 300 miliar. Berdasar kalkulasi awal badan keuangan dan aset daerah (BKAD), perkiraan silpa Rp 268,9 miliar. Setelah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bengkak Rp 27 miliar.

Soeko menyebutkan, plotting anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 yang tak terserap berpengaruh signifikan pada silpa. Tak terealisasinya program laptopisasi siswa SD dan SMP tahun lalu turut menjadi faktor lainnya. ‘’BTT tidak terserap karena pembiayaan penanganan Covid-19 tahun lalu sudah cukup. Sehingga, tidak perlu diserap semua,’’ ungkapnya.

Soeko belum dapat menjelaskan ”celengan” Rp 295,9 miliar tersebut untuk apa. Diperkirakan akan diarahkan untuk proyek-proyek strategis. Di antaranya, pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. ‘’Untuk (pengadaan vaksin, Red) booster kalau memang ada dari pemerintah pusat, nanti kami masukkan,’’ terang Soeko.

Yang jelas, lanjutnya, ke depan silpa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jika alokasinya tidak cermat, anggaran sangat mungkin tidak terserap maksimal lagi. Akibatnya, silpa 2022 bakal makin bengkak. ‘’Yang penting output-outcome-nya tercapai,’’ tuturnya. (her/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Kota Madiun terus membengkak dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 mencapai Rp 223,6 miliar, 2020 tembus Rp 268,9 miliar dan 2021 lalu malah Rp 295,9 miliar. ‘’Besaran silpa tersebut merupakan bagian dari efisiensi belanja,’’ kata Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, Kamis (12/5).

Belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan Rp 1,27 triliun. Dalam perjalanannya hanya terealisasi Rp 1,07 triliun atau sekitar 84,19 persen. ‘’Serapan belanja sudah cukup efisien karena di atas 80 persen. Kalau di bawah 80 persen, baru bisa dikatakan kinerja kita kurang,’’ klaim Soeko.

Sejatinya, lanjut dia, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Madiun telah berusaha memacu penuntasan program mereka tahun lalu. Namun, Soeko tak memungkiri silpa tetap tinggi. Menurut dia, besaran silpa itu disumbang dari anggaran belanja operasi yang tidak terserap mencapai Rp 117,5 miliar.

Terdiri dari belanja pegawai Rp 59,8 miliar; belanja barang dan jasa Rp 50,3 miliar; belanja hibah Rp 3,8 miliar; belanja bantuan sosial Rp 3,4 miliar; belanja modal serta belanja tidak terduga (BTT) masing-masing sekitar Rp 42 miliar. ‘’Ada juga pembiayaan BLUD (badan layanan usaha daerah) yang pembayarannya jatuh akhir tahun,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pedagang Digerojok Minyak Goreng Kemasan Sederhana

Sinyal pembengkakan silpa sudah terendus sejak awal. Bahkan, kalangan DPRD setempat sempat menaksir di angka Rp 300 miliar. Berdasar kalkulasi awal badan keuangan dan aset daerah (BKAD), perkiraan silpa Rp 268,9 miliar. Setelah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bengkak Rp 27 miliar.

Soeko menyebutkan, plotting anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 yang tak terserap berpengaruh signifikan pada silpa. Tak terealisasinya program laptopisasi siswa SD dan SMP tahun lalu turut menjadi faktor lainnya. ‘’BTT tidak terserap karena pembiayaan penanganan Covid-19 tahun lalu sudah cukup. Sehingga, tidak perlu diserap semua,’’ ungkapnya.

Soeko belum dapat menjelaskan ”celengan” Rp 295,9 miliar tersebut untuk apa. Diperkirakan akan diarahkan untuk proyek-proyek strategis. Di antaranya, pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. ‘’Untuk (pengadaan vaksin, Red) booster kalau memang ada dari pemerintah pusat, nanti kami masukkan,’’ terang Soeko.

Yang jelas, lanjutnya, ke depan silpa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jika alokasinya tidak cermat, anggaran sangat mungkin tidak terserap maksimal lagi. Akibatnya, silpa 2022 bakal makin bengkak. ‘’Yang penting output-outcome-nya tercapai,’’ tuturnya. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/