alexametrics
27.8 C
Madiun
Wednesday, July 6, 2022

DPRD Kota Madiun Finalisasi Sembilan Perda

MADIUN – Satu per satu tugas anggota DPRD Kota Madiun periode 2014–2019 terselesaikan. Kamis (11/7) sepuluh raperda yang disodorkan oleh eksekutif telah rampung mereka bahas dengan diakhiri pandangan umum fraksi-fraksi. Sebelum kemudian ditetapkan sebagai perda dalam sebuah rapat paripurna.

Tetapi, tidak semua raperda itu disetujui. Seperti raperda tentang penetapan dan pengesahan batas wilayah antar kelurahan se-Kota Madiun. Alasannya karena hasil fasilitasi gubernur, sebagian materi draf raperda itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 45/2016.

Dengan demikian, hanya ada sembilan raperda yang difinalisasi oleh dewan. Antara lain, perubahan atas Perda 15/2011 tentang Pelayanan Publik, perubahan Perda 3/2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta pencabutan Perda 3/2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Selain itu, perda perumda air minum Tirta Taman Sari, perumda BPR, dan perumda aneka usaha. Lalu, perda tentang perpustakaan, penyelenggaraan kearsipan, dan penyelenggaraan pendidikan.

Baca Juga :  Petugas KPU Rawan Stres, Dinkes Siaga

Juru Bicara Fraksi DPRD Kota Madiun Winarko mengatakan, dengan berlakunya sembilan perda itu perlu segera dibuat peraturan wali kota (perwali). Pembentukan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut perda itu harus dibuat dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. ’’Agar perda tersebut dapat berlaku secara efektif,’’ kata Winarko.

Pihaknya kemudian juga meminta pemkot untuk melakukan sosialisasi sembilan perda kepada masyarakat. Sehingga mereka bisa memahami substansi serta memberikan pengaruh untuk berlakunya perda secara efektif. ’’Supaya implementasi perda itu dapat berlangsung efektif, maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta dilakukan penguatan struktur pada stakeholder terkait,’’ terang Winarko. (her/c1/ota/adv)

MADIUN – Satu per satu tugas anggota DPRD Kota Madiun periode 2014–2019 terselesaikan. Kamis (11/7) sepuluh raperda yang disodorkan oleh eksekutif telah rampung mereka bahas dengan diakhiri pandangan umum fraksi-fraksi. Sebelum kemudian ditetapkan sebagai perda dalam sebuah rapat paripurna.

Tetapi, tidak semua raperda itu disetujui. Seperti raperda tentang penetapan dan pengesahan batas wilayah antar kelurahan se-Kota Madiun. Alasannya karena hasil fasilitasi gubernur, sebagian materi draf raperda itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 45/2016.

Dengan demikian, hanya ada sembilan raperda yang difinalisasi oleh dewan. Antara lain, perubahan atas Perda 15/2011 tentang Pelayanan Publik, perubahan Perda 3/2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta pencabutan Perda 3/2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Selain itu, perda perumda air minum Tirta Taman Sari, perumda BPR, dan perumda aneka usaha. Lalu, perda tentang perpustakaan, penyelenggaraan kearsipan, dan penyelenggaraan pendidikan.

Baca Juga :  Mereka yang Bersinar di YouthFest 2019 in Peceland (3)

Juru Bicara Fraksi DPRD Kota Madiun Winarko mengatakan, dengan berlakunya sembilan perda itu perlu segera dibuat peraturan wali kota (perwali). Pembentukan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut perda itu harus dibuat dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. ’’Agar perda tersebut dapat berlaku secara efektif,’’ kata Winarko.

Pihaknya kemudian juga meminta pemkot untuk melakukan sosialisasi sembilan perda kepada masyarakat. Sehingga mereka bisa memahami substansi serta memberikan pengaruh untuk berlakunya perda secara efektif. ’’Supaya implementasi perda itu dapat berlangsung efektif, maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta dilakukan penguatan struktur pada stakeholder terkait,’’ terang Winarko. (her/c1/ota/adv)

Artikel SebelumnyaCFD Jalan Pahlawan Pindah ke Sirkuit Bantaran
Artikel Selanjutnya Dokter Tisha

Most Read

Artikel Terbaru

/