alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Soroti Draf PAK 2022

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Draf Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 yang diajukan Pemkot Madiun mendapat sorotan dari DPRD setempat. Kemarin (11/8), tujuh fraksi menyampaikan pemandangan umum (PU) atas rancangan peraturan daerah (raperda) APBD-P tersebut. Salah satunya, alokasi belanja tidak terduga (BTT) Rp 32,9 miliar atau naik 275,65 persen dibandingkan APBD 2022 induk yang hanya Rp 8,7 miliar.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR) mengatakan, PU merupakan hak fraksi untuk menyampaikan pertanyaan. Sebab, dalam dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan draf APBD-P yang diterima legislatif butuh penyempurnaan. ‘’Sehingga dalam pembahasan ditemukan titik yang rigid dan sempurna,’’ katanya.

Menurut AR, setelah PU fraksi, tahapan selanjutnya pembahasan PAK. Proses itu berjalan hingga 10 hari ke depan bersama organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Mudah-mudahan 22 Agustus nanti sudah ada jawaban dari wali kota. Dan, pada 24 Agustus APBD-P dapat ditetapkan,’’ harapnya.

Gandhi Hatmoko, juru bicara (jubir) Fraksi PDIP, menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, retribusi daerah yang sampai semester pertama baru terealisasi Rp 7,4 miliar, sedangkan targetnya Rp 17,8 miliar. Pun dari sumber lain-lain yang baru menyentuh Rp 51,2 miliar dari target Rp 131 miliar. ‘’Harus digenjot sampai akhir tahun,’’ pintanya.

Jubir Fraksi PKB Suyarto mengungkapkan, alokasi belanja pegawai di PAK yang berkurang Rp 8 miliar. Menurut dia, alokasi belanja pegawai sekitar Rp 485 miliar tersebut belum proporsional. ‘’Sesuai UU 1/2022, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah. Sementara, saat ini proporsinya 37,4 persen,’’ ujarnya.

Dedi Tri Arifianto, jubir Fraksi Demokrat, meminta penjelasan perihal pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) sekolah nonformal atau kesetaraan. Pasalnya, BOP tak teranggarkan di APBD 2022, tetapi dialokasikan di PAK. ‘’Kami menilai pemkot belum serius dalam upaya peningkatan SDM pada sektor PAUD (pendidikan anak usia dini),’’ kata politikus Partai Golkar itu.

Baca Juga :  Rel KA di Jalan Bogowonto Siap Pakai

Sementara, Fraksi PSI–Nasdem menyebut bahwa proyeksi pendapatan pada PAK turun bila dibandingkan realisasi di APBD 2021. Namun, di sisi lain, terdapat selisih signifikan pada alokasi belanja daerah year on year.  ‘’Apa strategi Pemkot Madiun sehingga pendapatan secara optimistis bisa menyamai 2021,’’ terang Y. Wisnu Wardhana, jubir Fraksi PSI-Nasdem.

Sedangkan Fraksi Perindo menyoroti rencana kerja dan anggaran (RKA). Salah satunya, kenaikan anggaran kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dari sebelumnya Rp 3,8 miliar menjadi Rp 4,4 miliar di PAK. Pun, perihal program pavingisasi 46 ribu meter persegi. ‘’Apakah penentuan lokasi sasaran sudah berdasarkan data dan sudah sesuai RTRW?’’ tanya jubir Fraksi Perindo Yunita Aliya Wijayani.

Selanjutya, Fraksi PKS-PAN menyarankan pemkot memaksimalkan program yang telah diinput dalam PAK sesuai dokumen kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS). ‘’Dengan kata lain, dalam pembahasannya harus lebih meningkat dibanding sebelumnya. Sehingga, menghasilkan dokumen kesepakatan yang tepat,’’ terang jubir Fraksi PKS-PAN Indah Sat Rachmaniati.

Fraksi Gerindra absen lantaran ada agenda politik di Jakarta bersama DPP Partai Gerindra. Mereka menyoroti pengadaan alat kesehatan yang awalnya hanya satu menjadi 43 subkegiatan. Sehingga, rencana itu membuat anggaran membengkak Rp 7,1 miliar di PAK. ‘’Kami meminta agar proses pelaksanaannya dapat tercapai sesuai kebutuhan,’’ ujar Ketua Fraksi Gerindra Rina Haryati saat dihubungi via telepon. (her/c1/sat/adv)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Draf Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 yang diajukan Pemkot Madiun mendapat sorotan dari DPRD setempat. Kemarin (11/8), tujuh fraksi menyampaikan pemandangan umum (PU) atas rancangan peraturan daerah (raperda) APBD-P tersebut. Salah satunya, alokasi belanja tidak terduga (BTT) Rp 32,9 miliar atau naik 275,65 persen dibandingkan APBD 2022 induk yang hanya Rp 8,7 miliar.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR) mengatakan, PU merupakan hak fraksi untuk menyampaikan pertanyaan. Sebab, dalam dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan draf APBD-P yang diterima legislatif butuh penyempurnaan. ‘’Sehingga dalam pembahasan ditemukan titik yang rigid dan sempurna,’’ katanya.

Menurut AR, setelah PU fraksi, tahapan selanjutnya pembahasan PAK. Proses itu berjalan hingga 10 hari ke depan bersama organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Mudah-mudahan 22 Agustus nanti sudah ada jawaban dari wali kota. Dan, pada 24 Agustus APBD-P dapat ditetapkan,’’ harapnya.

Gandhi Hatmoko, juru bicara (jubir) Fraksi PDIP, menyoroti realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, retribusi daerah yang sampai semester pertama baru terealisasi Rp 7,4 miliar, sedangkan targetnya Rp 17,8 miliar. Pun dari sumber lain-lain yang baru menyentuh Rp 51,2 miliar dari target Rp 131 miliar. ‘’Harus digenjot sampai akhir tahun,’’ pintanya.

Jubir Fraksi PKB Suyarto mengungkapkan, alokasi belanja pegawai di PAK yang berkurang Rp 8 miliar. Menurut dia, alokasi belanja pegawai sekitar Rp 485 miliar tersebut belum proporsional. ‘’Sesuai UU 1/2022, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah. Sementara, saat ini proporsinya 37,4 persen,’’ ujarnya.

Dedi Tri Arifianto, jubir Fraksi Demokrat, meminta penjelasan perihal pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) sekolah nonformal atau kesetaraan. Pasalnya, BOP tak teranggarkan di APBD 2022, tetapi dialokasikan di PAK. ‘’Kami menilai pemkot belum serius dalam upaya peningkatan SDM pada sektor PAUD (pendidikan anak usia dini),’’ kata politikus Partai Golkar itu.

Baca Juga :  Penjualan Elpiji Nonsubsidi Turun, Pangkalan Pilih Kurangi Stok

Sementara, Fraksi PSI–Nasdem menyebut bahwa proyeksi pendapatan pada PAK turun bila dibandingkan realisasi di APBD 2021. Namun, di sisi lain, terdapat selisih signifikan pada alokasi belanja daerah year on year.  ‘’Apa strategi Pemkot Madiun sehingga pendapatan secara optimistis bisa menyamai 2021,’’ terang Y. Wisnu Wardhana, jubir Fraksi PSI-Nasdem.

Sedangkan Fraksi Perindo menyoroti rencana kerja dan anggaran (RKA). Salah satunya, kenaikan anggaran kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dari sebelumnya Rp 3,8 miliar menjadi Rp 4,4 miliar di PAK. Pun, perihal program pavingisasi 46 ribu meter persegi. ‘’Apakah penentuan lokasi sasaran sudah berdasarkan data dan sudah sesuai RTRW?’’ tanya jubir Fraksi Perindo Yunita Aliya Wijayani.

Selanjutya, Fraksi PKS-PAN menyarankan pemkot memaksimalkan program yang telah diinput dalam PAK sesuai dokumen kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS). ‘’Dengan kata lain, dalam pembahasannya harus lebih meningkat dibanding sebelumnya. Sehingga, menghasilkan dokumen kesepakatan yang tepat,’’ terang jubir Fraksi PKS-PAN Indah Sat Rachmaniati.

Fraksi Gerindra absen lantaran ada agenda politik di Jakarta bersama DPP Partai Gerindra. Mereka menyoroti pengadaan alat kesehatan yang awalnya hanya satu menjadi 43 subkegiatan. Sehingga, rencana itu membuat anggaran membengkak Rp 7,1 miliar di PAK. ‘’Kami meminta agar proses pelaksanaannya dapat tercapai sesuai kebutuhan,’’ ujar Ketua Fraksi Gerindra Rina Haryati saat dihubungi via telepon. (her/c1/sat/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/