alexametrics
24.7 C
Madiun
Thursday, May 19, 2022

Iris Tiga Zona Siasati Bom Waktu TPA Kaliabu

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Wakil rakyat mengkhawatirkan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Kaliabu, Mejayan. Gundukan sampahnya semakin meninggi dari tahun ke tahun. Terwacanakan tempat serupa di dua lokasi berbeda. ‘’Mengantisipasi bom waktu, TPA beberapa tahun lagi tidak bisa lagi menampung sampah kabupaten ini,’’ kata Purwadi, anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (11/10).

Melansir laman sistem informasi pengolahan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari luas enam hektare terpakai 1,2 hektare. Sampah yang dikelola 20,5 ton per harinya. Sisa umur TPA dengan sistem operasi sanitary landfill itu sekitar lima tahun.

Fraksi NasDem mengangankan pengembangan TPA terbagi tiga zona: utara, selatan, dan tengah. Zona utara masih memaksimalkan TPA Kaliabu yang meng-cover Kecamatan Mejayan, Balerejo, Pilangkenceng, dan Saradan. Selatan di antaranya Dagangan, Kebonsari, Geger, dan Dolopo. Sedangkan zona tengah seperti Madiun, Jiwan, Sawahan, dan Wungu. ‘’Saran ini kami sampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi untuk dipertimbangkan eksekutif tahun depan,’’ ujar Purwadi.

Dia menambahkan, urgensi zonasi mempertimbangkan perkembangan Kabupaten Madiun. Penambahan penduduk membuat produksi sampah meningkat. Sementara wilayah kabupaten ini cukup luas. Wilayah yang jauh dari Kaliabu harus mengeluarkan biaya operasional tinggi. Selain jumlah petugas kontainer pengangkut juga terbatas. Mereka harus membagi waktu yang ujungnya berimbas pengangkutan tidak bisa sekali jalan. ‘’Dampaknya sampah menumpuk, terbengkalai menunggu giliran diangkut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Bangunan Lantai Dua Pasar Sleko Bakal Dirombak Total

Alasan lainnya, menghindari timbulnya konflik warga yang tinggal di jalur pengangkutan sampah. Mereka rentan terganggu oleh aroma busuk atau tumpahan limbah sampah di jalan. ‘’Zona tengah dan selatan sebagai langkah preventif agar persoalan itu tidak terjadi,” katanya seraya menyebut pemkab perlu belajar masalah pembuangan sampah Bantargebang yang melibatkan Bekasi dan Jakarta.

Purwadi berharap eksekutif mempertimbangkan pengembangan TPA. Bila tidak memungkinkan menjadi tiga zona, bisa dikurangi menjadi dua. Entah mengambil lokasi di tengah atau selatan. Dalam penerapannya kelak, eksekutif dipandang tidak wajib menilik kebijakan penanganan sampah daerah lain. Sebab, urusan tersebut internal masing-masing daerah. ‘’Jadi, tidak perlu melihat kabupaten A hanya satu zona TPA bisa untuk kecamatan yang jauh. Alangkah lebih baik meng-create, ini lho Kabupaten Madiun peduli sampah dengan lebih dari satu zona,’’ ucapnya.

Purwadi menyadari kekuatan APBD tidak akan cukup untuk mengegolkannya. Ada sejumlah solusi yang bisa dipakai. Seperti meminta bantuan pemerintah pusat menggunakan dana transfer. Pusat diyakini peka terhadap urusan krusial ini. Pun membuat perjanjian kerja sama dengan PT Perhutani untuk pinjam pakai lahan sebagai titik pembuangan sampah baru. Sembari menunggu pengadaan lahan kelar. ‘’Jangan menunggu sudah overload baru bergerak melakukan peningkatan TPA. Daerah lain yang seperti kalang yang kalang kabut,’’ pungkasnya. (cor/c1/fin)

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Wakil rakyat mengkhawatirkan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Kaliabu, Mejayan. Gundukan sampahnya semakin meninggi dari tahun ke tahun. Terwacanakan tempat serupa di dua lokasi berbeda. ‘’Mengantisipasi bom waktu, TPA beberapa tahun lagi tidak bisa lagi menampung sampah kabupaten ini,’’ kata Purwadi, anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (11/10).

Melansir laman sistem informasi pengolahan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari luas enam hektare terpakai 1,2 hektare. Sampah yang dikelola 20,5 ton per harinya. Sisa umur TPA dengan sistem operasi sanitary landfill itu sekitar lima tahun.

Fraksi NasDem mengangankan pengembangan TPA terbagi tiga zona: utara, selatan, dan tengah. Zona utara masih memaksimalkan TPA Kaliabu yang meng-cover Kecamatan Mejayan, Balerejo, Pilangkenceng, dan Saradan. Selatan di antaranya Dagangan, Kebonsari, Geger, dan Dolopo. Sedangkan zona tengah seperti Madiun, Jiwan, Sawahan, dan Wungu. ‘’Saran ini kami sampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi untuk dipertimbangkan eksekutif tahun depan,’’ ujar Purwadi.

Dia menambahkan, urgensi zonasi mempertimbangkan perkembangan Kabupaten Madiun. Penambahan penduduk membuat produksi sampah meningkat. Sementara wilayah kabupaten ini cukup luas. Wilayah yang jauh dari Kaliabu harus mengeluarkan biaya operasional tinggi. Selain jumlah petugas kontainer pengangkut juga terbatas. Mereka harus membagi waktu yang ujungnya berimbas pengangkutan tidak bisa sekali jalan. ‘’Dampaknya sampah menumpuk, terbengkalai menunggu giliran diangkut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Mira v Pesepeda Belum Ada Tersangka, Sopir Bus Masih Berstatus Saksi

Alasan lainnya, menghindari timbulnya konflik warga yang tinggal di jalur pengangkutan sampah. Mereka rentan terganggu oleh aroma busuk atau tumpahan limbah sampah di jalan. ‘’Zona tengah dan selatan sebagai langkah preventif agar persoalan itu tidak terjadi,” katanya seraya menyebut pemkab perlu belajar masalah pembuangan sampah Bantargebang yang melibatkan Bekasi dan Jakarta.

Purwadi berharap eksekutif mempertimbangkan pengembangan TPA. Bila tidak memungkinkan menjadi tiga zona, bisa dikurangi menjadi dua. Entah mengambil lokasi di tengah atau selatan. Dalam penerapannya kelak, eksekutif dipandang tidak wajib menilik kebijakan penanganan sampah daerah lain. Sebab, urusan tersebut internal masing-masing daerah. ‘’Jadi, tidak perlu melihat kabupaten A hanya satu zona TPA bisa untuk kecamatan yang jauh. Alangkah lebih baik meng-create, ini lho Kabupaten Madiun peduli sampah dengan lebih dari satu zona,’’ ucapnya.

Purwadi menyadari kekuatan APBD tidak akan cukup untuk mengegolkannya. Ada sejumlah solusi yang bisa dipakai. Seperti meminta bantuan pemerintah pusat menggunakan dana transfer. Pusat diyakini peka terhadap urusan krusial ini. Pun membuat perjanjian kerja sama dengan PT Perhutani untuk pinjam pakai lahan sebagai titik pembuangan sampah baru. Sembari menunggu pengadaan lahan kelar. ‘’Jangan menunggu sudah overload baru bergerak melakukan peningkatan TPA. Daerah lain yang seperti kalang yang kalang kabut,’’ pungkasnya. (cor/c1/fin)

Artikel SebelumnyaTeguh Iman
Artikel Selanjutnya Pilkades Serentak Masuk Tahapan Kampanye

Most Read

Artikel Terbaru

/