alexametrics
29.7 C
Madiun
Friday, May 13, 2022

Pendaftar Jaminan Pensiun Naik Tajam

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kesadaran karyawan swasta mendaftar jaminan pensiun ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan semakin meningkat. ‘’Per Maret tahun ini ada peningkatan sebanyak 4.740,’’ kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun Honggy Dwinanda, Rabu (13/4).

Honggy memerinci, sepanjang 2021 pemohon program jaminan pensiun total sebanyak 19.481. Sementara, pada Maret lalu bertambah menjadi 24.221 orang. ‘’Sebenarnya, jaminan pensiun sudah ada sejak lima tahun lalu. Tapi, mungkin banyak karyawan swasta yang berpikir bahwa yang berhak mendapat uang pensiun hanya pegawai negeri,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, jaminan pensiun untuk karyawan swasta tidak jauh berbeda dengan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Yakni, penghasilan bulanan yang diberikan kepada peserta maupun ahli waris ketika memasuki usia pensiun, cacat total tetap, maupun meninggal dunia.

Baca Juga :  Perpusda Kota Madiun Tambah Koleksi 233 Judul Buku

Besaran uang yang diberikan ditentukan berdasarkan penghasilan bulanan ditambah dana pengembangnya. ‘’Biasanya penghitungannya mengacu UMK (upah minimum kota),’’ jelasnya.

Jika dihitung berdasarkan besaran UMK Madiun, kata Honggy, dalam lima tahun iuran terkumpul Rp 7,2 juta. Di luar itu masih ada dana tambahan dari pengembang Rp 300 ribu. ‘’Semuanya diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, klaim JHT diambil satu kali jika peserta sudah pensiun atau resign dari pekerjaan. Pun, dalam peraturan yang baru, diperbolehkan diambil sebelum usia 56 tahun. ‘’Untuk program pensiun, pendaftarannya harus sesuai persetujuan perusahaan masing-masing. Karena 1 persen dari 3 persen iurannya ditanggung perusahaan,’’ pungkasnya. (mg7/c1/isd)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kesadaran karyawan swasta mendaftar jaminan pensiun ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan semakin meningkat. ‘’Per Maret tahun ini ada peningkatan sebanyak 4.740,’’ kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun Honggy Dwinanda, Rabu (13/4).

Honggy memerinci, sepanjang 2021 pemohon program jaminan pensiun total sebanyak 19.481. Sementara, pada Maret lalu bertambah menjadi 24.221 orang. ‘’Sebenarnya, jaminan pensiun sudah ada sejak lima tahun lalu. Tapi, mungkin banyak karyawan swasta yang berpikir bahwa yang berhak mendapat uang pensiun hanya pegawai negeri,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, jaminan pensiun untuk karyawan swasta tidak jauh berbeda dengan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Yakni, penghasilan bulanan yang diberikan kepada peserta maupun ahli waris ketika memasuki usia pensiun, cacat total tetap, maupun meninggal dunia.

Baca Juga :  Pupuk Kaltim Gelar Sosialisasi dan Promosi Ritel kepada Petani Kediri

Besaran uang yang diberikan ditentukan berdasarkan penghasilan bulanan ditambah dana pengembangnya. ‘’Biasanya penghitungannya mengacu UMK (upah minimum kota),’’ jelasnya.

Jika dihitung berdasarkan besaran UMK Madiun, kata Honggy, dalam lima tahun iuran terkumpul Rp 7,2 juta. Di luar itu masih ada dana tambahan dari pengembang Rp 300 ribu. ‘’Semuanya diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, klaim JHT diambil satu kali jika peserta sudah pensiun atau resign dari pekerjaan. Pun, dalam peraturan yang baru, diperbolehkan diambil sebelum usia 56 tahun. ‘’Untuk program pensiun, pendaftarannya harus sesuai persetujuan perusahaan masing-masing. Karena 1 persen dari 3 persen iurannya ditanggung perusahaan,’’ pungkasnya. (mg7/c1/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/