alexametrics
25.7 C
Madiun
Friday, May 13, 2022

Dewan Soroti Silpa Kota Madiun yang Membengkak

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Makin membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Kota Madiun mendapat sorotan kalangan legislatif. Sejatinya, DPRD telah berupaya maksimal bersinergi dengan pemkot meminimalkan silpa. ‘’Tentu akan menjadi perhatian kami dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR), Jumat (13/5).

Kendati begitu, wakil rakyat juga telah memprediksi tren silpa tetap tinggi dari tahun ke tahun. AR mengungkapkan, sebelumnya eksekutif memasang target silpa 2021 Rp 268,9 miliar. Padahal, pada 2020 anggaran yang tidak terserap sama besarnya dengan proyeksi. ‘’Tentu saja, itu nanti akan menjadi bahan pembahasan kami. Apalagi, ada OPD (organisasi perangkat daerah) yang serapan belanjanya hanya sekitar 50 persen,’’ ujarnya.

Dia berharap pemkot realistis memasang target silpa yang sesuai pola kerja. Selain itu, AR menyarankan eksekutif harus merencanakan kegiatan dengan matang. Sehingga, program yang sudah direncanakan setiap OPD dapat membawa kemaslahatan untuk masyarakat. ‘’Seperti pengadaan laptop yang digagalkan karena tidak sesuai spesifikasi. Mudah-mudahan nanti kami dapat jawaban setelah hearing,’’ harapnya.

Baca Juga :  Supri Wahyudi Utomo Rektor Baru Unipma, SDM-Akreditasi Jadi Prioritas

Menurut AR, silpa Rp 295,9 miliar itu tak semua dapat digunakan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2022. Dia memperkirakan hanya sekitar Rp 40–50 miliar yang dapat dimasukkan APBD-P. ‘’Karena sisa (anggaran, Red) lainnya sudah ada pemostingannya. Mudah-mudahan tidak salah. Karena pada PAK nanti kami menargetkan banyak kegiatan,’’ terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Madiun Rina Hariyati mengatakan, besaran silpa APBD 2021 yang mencapai Rp 295,9 miliar berpotensi berdampak pada sisi pendapatan. Terutama menyangkut transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023 mendatang.

‘’Silpa tinggi ini juga memunculkan pertanyaan. Apakah kinerja OPD terkait kurang berjalan dengan baik? Jika ya, harus ada langkah konkret agar ke depan tidak terjadi lagi,’’ kata anggota komisi III DPRD Kota Madiun itu.

Pihaknya juga meminta serapan anggaran di masing-masing OPD dimaksimalkan dan dapat dilaksanakan pada awal tahun agar silpa bisa diminimalkan. ‘’Sisa anggaran harus dimaksimalkan untuk prioritas kebutuhan masyarakat,’’ pintanya. (her/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Makin membengkaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Kota Madiun mendapat sorotan kalangan legislatif. Sejatinya, DPRD telah berupaya maksimal bersinergi dengan pemkot meminimalkan silpa. ‘’Tentu akan menjadi perhatian kami dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR), Jumat (13/5).

Kendati begitu, wakil rakyat juga telah memprediksi tren silpa tetap tinggi dari tahun ke tahun. AR mengungkapkan, sebelumnya eksekutif memasang target silpa 2021 Rp 268,9 miliar. Padahal, pada 2020 anggaran yang tidak terserap sama besarnya dengan proyeksi. ‘’Tentu saja, itu nanti akan menjadi bahan pembahasan kami. Apalagi, ada OPD (organisasi perangkat daerah) yang serapan belanjanya hanya sekitar 50 persen,’’ ujarnya.

Dia berharap pemkot realistis memasang target silpa yang sesuai pola kerja. Selain itu, AR menyarankan eksekutif harus merencanakan kegiatan dengan matang. Sehingga, program yang sudah direncanakan setiap OPD dapat membawa kemaslahatan untuk masyarakat. ‘’Seperti pengadaan laptop yang digagalkan karena tidak sesuai spesifikasi. Mudah-mudahan nanti kami dapat jawaban setelah hearing,’’ harapnya.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Ngawi Dorong Konstruksi Irigasi Pakai Beton

Menurut AR, silpa Rp 295,9 miliar itu tak semua dapat digunakan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2022. Dia memperkirakan hanya sekitar Rp 40–50 miliar yang dapat dimasukkan APBD-P. ‘’Karena sisa (anggaran, Red) lainnya sudah ada pemostingannya. Mudah-mudahan tidak salah. Karena pada PAK nanti kami menargetkan banyak kegiatan,’’ terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Madiun Rina Hariyati mengatakan, besaran silpa APBD 2021 yang mencapai Rp 295,9 miliar berpotensi berdampak pada sisi pendapatan. Terutama menyangkut transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023 mendatang.

‘’Silpa tinggi ini juga memunculkan pertanyaan. Apakah kinerja OPD terkait kurang berjalan dengan baik? Jika ya, harus ada langkah konkret agar ke depan tidak terjadi lagi,’’ kata anggota komisi III DPRD Kota Madiun itu.

Pihaknya juga meminta serapan anggaran di masing-masing OPD dimaksimalkan dan dapat dilaksanakan pada awal tahun agar silpa bisa diminimalkan. ‘’Sisa anggaran harus dimaksimalkan untuk prioritas kebutuhan masyarakat,’’ pintanya. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/