alexametrics
24.8 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

DPRD Soroti Belanja Daerah

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Proyeksi belanja daerah Pemkab Madiun tahun depan disorot sejumlah fraksi di DPRD. Pertanyaan dan kritik itu dilontarkan dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan APBD (R-APBD) 2021 Senin (12/10). Dalam paripurna Jumat (9/10), Bupati Ahmad Dawami menyampaikan proyeksi kekuatan Rp 1,96 triliun APBD tahun depan.

Anang Dwi Suyatno, pelapor Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), mempertanyakan pos belanja pegawai Rp 754 miliar. Sejauh mana kalkulasinya hingga kebutuhan riil dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Karena pos tersebut selalu menjadi penyumbang terbesar silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red). Terutama belanja pegawai di dinas pendidikan,’’ ujarnya.

Fraksi PDIP juga penasaran atas peningkatan anggaran pos belanja subsidi yang direncanakan Rp 533,9 miliar. Nilai itu 27,6 persen dari R-APBD. ‘’Kami mempertanyakan itu mengingat tahun anggaran 2020 pos belanja subsidi sebesar Rp 515 juta,’’ ucap Anang.

Baca Juga :  Kondusif, Dua Kali Suroan tanpa Euforia

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang tiadanya keseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa. Yakni, Rp 754 miliar dengan Rp 466 miliar. ‘’Silpa tahun lalu itu bersumber dari belanja pegawai,’’ kata Wahyu Widayat, juru bicara Fraksi PKB.

Hari Puryadi, pelapor Fraksi Demokrat Persatuan, mengapresiasi rencana bantuan hibah Rp 33 miliar dan bantuan sosial Rp 8 miliar. Bantuan tersebut dinilai sangat diharapkan masyarakat. ‘’Tapi, harus diawasi supaya tepat sasaran dan tidak terjadi masalah,’’ pintanya.

Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, nominal anggaran sebatas perencanaan. Penetapannya menunggu kepastian dari pemerintah pusat. ‘’Karena ada penurunan dana transfer dari pusat, beberapa pos belanja harus dikurangi. Tapi, ada belanja rutin yang tidak memungkinkan untuk dikurangi. Semuanya akan dijelaskan di agenda berikutnya,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Proyeksi belanja daerah Pemkab Madiun tahun depan disorot sejumlah fraksi di DPRD. Pertanyaan dan kritik itu dilontarkan dalam rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan APBD (R-APBD) 2021 Senin (12/10). Dalam paripurna Jumat (9/10), Bupati Ahmad Dawami menyampaikan proyeksi kekuatan Rp 1,96 triliun APBD tahun depan.

Anang Dwi Suyatno, pelapor Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), mempertanyakan pos belanja pegawai Rp 754 miliar. Sejauh mana kalkulasinya hingga kebutuhan riil dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Karena pos tersebut selalu menjadi penyumbang terbesar silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red). Terutama belanja pegawai di dinas pendidikan,’’ ujarnya.

Fraksi PDIP juga penasaran atas peningkatan anggaran pos belanja subsidi yang direncanakan Rp 533,9 miliar. Nilai itu 27,6 persen dari R-APBD. ‘’Kami mempertanyakan itu mengingat tahun anggaran 2020 pos belanja subsidi sebesar Rp 515 juta,’’ ucap Anang.

Baca Juga :  Covid-19 Merajalela, Pemkot Madiun Batasi Jam Operasional PKL

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang tiadanya keseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja barang dan jasa. Yakni, Rp 754 miliar dengan Rp 466 miliar. ‘’Silpa tahun lalu itu bersumber dari belanja pegawai,’’ kata Wahyu Widayat, juru bicara Fraksi PKB.

Hari Puryadi, pelapor Fraksi Demokrat Persatuan, mengapresiasi rencana bantuan hibah Rp 33 miliar dan bantuan sosial Rp 8 miliar. Bantuan tersebut dinilai sangat diharapkan masyarakat. ‘’Tapi, harus diawasi supaya tepat sasaran dan tidak terjadi masalah,’’ pintanya.

Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, nominal anggaran sebatas perencanaan. Penetapannya menunggu kepastian dari pemerintah pusat. ‘’Karena ada penurunan dana transfer dari pusat, beberapa pos belanja harus dikurangi. Tapi, ada belanja rutin yang tidak memungkinkan untuk dikurangi. Semuanya akan dijelaskan di agenda berikutnya,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/