KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Gerak cepat belanja daerah berbanding lurus dengan perputaran uang di masyarakat. Percepatan belanja itu diinstruksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ke bupati-wali kota. Pemkot Madiun pun pasang kuda-kuda guna mengejar serapan anggaran tahun ini.
Bahkan, klaim Wali Kota Maidi, sebelum ada instruksi gubernur, telah memberi aba-aba kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera memproses lelang. Khususnya, pekerjaan fisik maupun belanja modal peralatan dan mesin. Maidi ingin seluruh lelang tuntas bulan depan. Action pekerjaan fisik awal Februari sudah jalan, kata Maidi, Jumat (14/1/2022).
Menurut Maidi, saat ini proses lelang terus berjalan. Dia mencontohkan belanja prioritas. Seperti truk pengangkut sampah, alat berat, serta pekerjaan fisik. Gorong-gorong didahulukan semua. Lelang semua sudah jalan, mudah-mudahan terus, harapnya.
Pun, meminta pekerjaan fisik dengan anggaran besar didahulukan. Maidi ingin proses lelang dimulai bulan ini. Sehingga, bulan depan pekerjaan fisik dapat segera dimulai. Menurut dia, langkah itu untuk mempercepat perputaran uang. Agar segera dinikmati masyarakat, ujarnya.
Maidi menyebut sedang menjalankan tiga pekerjaan. Mulai gas seluruh program di APBD 2022, menyiapkan APBD 2023 melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan, hingga laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2021 yang baru kelar. Pekerjaan paralel jalan semua. Masyarakat juga ikut mengawal, ungkapnya.
Percepatan belanja daerah, lanjut dia, guna mendongkrak serapan anggaran tahun ini. Maidi berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik. Ini untuk mendongkrak realisasi anggaran. Pendapatan kita naik 109,6 persen dari target, bangganya.
Terpisah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun mencatat serapan anggaran tahun lalu 84,14 persen dari total kekuatan APBD Rp 1,275 triliun. Anggaran tak terserap paling tinggi dari pos belanja tidak terduga (BTT). Karena BTT untuk penanganan Covid-19. Sementara beberapa bulan lalu kasus sudah melandai, kata Sekretaris BKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji.
Menurut Sidik, BTT hanya terserap 27 persen. Atau dari total Rp 57,8 miliar terealisasi Rp 15,8 miliar. Rendahnya serapan itu, lanjut dia, lantaran Covid-19 yang melandai beberapa bulan sebelum tutup tahun. Jadi, semua anggaran yang tidak terserap itu otomatis menjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red) tahun berikutnya, jelasnya. (kid/c1/sat)
