alexametrics
23.9 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

Demi Ikon Pendidikan Kota Madiun, SMPN 1, 3, dan 13 Bakal Digabung

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana perubahan nomenklatur SMPN 1, 3, dan 13 Kota Madiun mulai dimatangkan. Saat ini sedang dalam kajian di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hasilnya bakal dikonsultasikan dengan sejumlah pakar serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kabid Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dindik Kota Madiun Slamet Hariyadi mengatakan, penggabungan tiga SMPN itu bukan regrouping. Meski lokasinya berdekatan. ‘’Istilahnya bukan regrouping ya. Tapi, kami ingin mencari ikon pendidikan di Kota Madiun,’’ katanya, Selasa (14/6).

Menurut Hariyadi, penggabungan SMPN 1, 3, dan 13 menjadi sekolah kompleks harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan ekstrahati-hati. Jangan sampai kebijakan efisiensi itu justru menabrak aturan yang ada. ‘’Jadi, kebijakan daerah ini nantinya masih akan kami sinkronkan dengan regulasi-regulasi yang ada,’’ ujarnya.

Pihaknya telah beberapa kali koordinasi dengan Kemendikbudristek terkait hal ini. Salah satunya perihal standar efisiensi lembaga pendidikan formal yang diatur dalam permendikbud. ‘’Dalam aturan itu ada penjelasan tentang ketentuan rombel (rombongan belajar). Sementara, kebijakan daerah ingin ada desentralisasi pendidikan. Sehingga, ini perlu di-match (cocok)-kan dulu,’’ terangnya.

Saat ini Kemendikbudristek tengah menyusun peraturan tentang standar proses dengan pemberlakuan kurikulum merdeka. ‘’Inilah momen yang kami tunggu. Harapan kami, antara regulasi pusat dan daerah nanti ada titik temu. Makanya ini yang menjadi dasar pertemuan intensif antara kami dengan Kemendikbudristek,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Perbaikan Saluran Air, Lalin Jalan Mayjen Sungkono Diubah Satu Arah

Adapun perubahan nomenklatur yang diusulkan dindik itu terkait dengan pergantian nama sekolah. Seperti nama SMPN 1, 3, dan 13 nanti setelah digabung bakal menjadi sekolah kompleks SMPN 1. Bisa juga menjadi sekolah terpadu atau SMPN 1, 3, 13 terpadu. ‘’Karena kebetulan juga ketiga sekolah itu dalam satu lokal yang sama,’’ ungkap Hariyadi.

Meski sudah ada angan-angan soal nama sekolah, namun pihaknya masih belum sampai membahas proses administrasi siswa. Menurut Hariyadi, tahapan itu akan dibahas setelah hasil kajian dari Unesa rampung. ‘’Ini nanti kami cari formulanya yang tepat,’’ lanjutnya.

Berdasarkan studi lapangan tim ahli dari Unesa, ketiga lembaga pendidikan itu dinilai memenuhi kriteria peleburan. Meliputi jarak, jumlah, dan rasio yang mengarah pada proses pembelajaran.

Bahkan, mereka memberikan sejumlah rekomendasi. Antara lain, penerbitan peraturan wali kota perihal regrouping SMPN Kota Madiun yang dijadikan sebagai payung hukum pelaksanaan. Kemudian, studi kelayakan, pengusulan perubahan nomenklatur, serta penetapan melalui surat keputusan (SK) wali kota. ‘’Jadi, ketika tiga sekolah itu digabung, nanti jumlah SMPN di Kota Madiun hanya ada 12,’’ tuturnya. (her/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana perubahan nomenklatur SMPN 1, 3, dan 13 Kota Madiun mulai dimatangkan. Saat ini sedang dalam kajian di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hasilnya bakal dikonsultasikan dengan sejumlah pakar serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kabid Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dindik Kota Madiun Slamet Hariyadi mengatakan, penggabungan tiga SMPN itu bukan regrouping. Meski lokasinya berdekatan. ‘’Istilahnya bukan regrouping ya. Tapi, kami ingin mencari ikon pendidikan di Kota Madiun,’’ katanya, Selasa (14/6).

Menurut Hariyadi, penggabungan SMPN 1, 3, dan 13 menjadi sekolah kompleks harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan ekstrahati-hati. Jangan sampai kebijakan efisiensi itu justru menabrak aturan yang ada. ‘’Jadi, kebijakan daerah ini nantinya masih akan kami sinkronkan dengan regulasi-regulasi yang ada,’’ ujarnya.

Pihaknya telah beberapa kali koordinasi dengan Kemendikbudristek terkait hal ini. Salah satunya perihal standar efisiensi lembaga pendidikan formal yang diatur dalam permendikbud. ‘’Dalam aturan itu ada penjelasan tentang ketentuan rombel (rombongan belajar). Sementara, kebijakan daerah ingin ada desentralisasi pendidikan. Sehingga, ini perlu di-match (cocok)-kan dulu,’’ terangnya.

Saat ini Kemendikbudristek tengah menyusun peraturan tentang standar proses dengan pemberlakuan kurikulum merdeka. ‘’Inilah momen yang kami tunggu. Harapan kami, antara regulasi pusat dan daerah nanti ada titik temu. Makanya ini yang menjadi dasar pertemuan intensif antara kami dengan Kemendikbudristek,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Mendesak Penguatan IT dan Literasi Digital

Adapun perubahan nomenklatur yang diusulkan dindik itu terkait dengan pergantian nama sekolah. Seperti nama SMPN 1, 3, dan 13 nanti setelah digabung bakal menjadi sekolah kompleks SMPN 1. Bisa juga menjadi sekolah terpadu atau SMPN 1, 3, 13 terpadu. ‘’Karena kebetulan juga ketiga sekolah itu dalam satu lokal yang sama,’’ ungkap Hariyadi.

Meski sudah ada angan-angan soal nama sekolah, namun pihaknya masih belum sampai membahas proses administrasi siswa. Menurut Hariyadi, tahapan itu akan dibahas setelah hasil kajian dari Unesa rampung. ‘’Ini nanti kami cari formulanya yang tepat,’’ lanjutnya.

Berdasarkan studi lapangan tim ahli dari Unesa, ketiga lembaga pendidikan itu dinilai memenuhi kriteria peleburan. Meliputi jarak, jumlah, dan rasio yang mengarah pada proses pembelajaran.

Bahkan, mereka memberikan sejumlah rekomendasi. Antara lain, penerbitan peraturan wali kota perihal regrouping SMPN Kota Madiun yang dijadikan sebagai payung hukum pelaksanaan. Kemudian, studi kelayakan, pengusulan perubahan nomenklatur, serta penetapan melalui surat keputusan (SK) wali kota. ‘’Jadi, ketika tiga sekolah itu digabung, nanti jumlah SMPN di Kota Madiun hanya ada 12,’’ tuturnya. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/