alexametrics
23.6 C
Madiun
Monday, July 4, 2022

Progres Pembangunan Ring Road Timur Tunggu Penlok Gubernur Jatim

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Progres pembangunan jalan lingkar timur (JLT) di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penetapan lokasi (penlok) megaproyek nasional senilai Rp 600 miliar itu harus menunggu diteken. ‘’Penlok sudah kami usulkan Februari lalu. Banyak permintaan dari daerah lain juga, jadi antre dulu,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Suwarno, Minggu (15/5).

Suwarno menyampaikan, sebelum pembebasan lahan ada beberapa tahapan yang wajib dilalui dalam pembangunan JLT sepanjang 9,7 kilometer itu. Selain penlok, juga butuh uji publik lebih dulu, sosialisasi, hingga appraisal alias penilaian harga tanah. Pihaknya menarget seluruh tahapan itu rampung tahun ini. ‘’Koordinasi terus kami lakukan. Anggaran pembebasan lahan juga sudah kami siapkan,’’ ujarnya.

Pemkot menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk membebaskan lahan warga yang terdampak. Nominal tersebut, kata Suwarno, masih sementara. Tidak menutup kemungkinan bakal membengkak saat pembebasan lahan telah berjalan. ‘’Target pembebasan lahan selesai tahun ini,’’ tuturnya.

Suwarno menambahkan, pembebasan lahan bakal dilakukan bertahap. JLT dengan lebar 25 meter itu diawali dari pintu masuk sebelah timur, dekat Terminal Kargo Madiun, hingga ke Kelurahan Demangan. Total luas lahan terdampak sekitar 268.071 meter persegi. Perinciannya, 219.764 meter persegi di Kota Madiun dan 48.307 meter persegi masuk wilayah Kabupaten Madiun. ‘’Ada sekitar 542 bidang tanah warga yang akan dibebaskan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  DPRD Kota Madiun Apresiasi Pemkot

Rencananya, JLT sengaja dilewatkan aset pemerintah. Mulai jalan hingga tanah bengkok. Alasannya, agar pemerintah tidak boros anggaran untuk pembebasan lahan milik warga. ‘’Tapi, sebagian pekarangan, sawah, hingga rumah warga akan terdampak,’’ ungkapnya.

Jika penlok sudah turun, proses jual-beli tanah bakal ditutup seiring appraisal berjalan. Pihak berwewenang dalam urusan agraria dan tata ruang (ATR) berhak menutup layanan legalitas pertanahan. ‘’Kebijakan tersebut untuk mengantisipasi praktik mafia tanah maupun broker,’’ tuturnya.

Perencanaan megaproyek JLT juga melibatkan aparat penegak hukum (APH). Mulai kejaksaan negeri dan kepolisian setempat hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Progres pembangunan jalan lingkar timur (JLT) di tangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penetapan lokasi (penlok) megaproyek nasional senilai Rp 600 miliar itu harus menunggu diteken. ‘’Penlok sudah kami usulkan Februari lalu. Banyak permintaan dari daerah lain juga, jadi antre dulu,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Suwarno, Minggu (15/5).

Suwarno menyampaikan, sebelum pembebasan lahan ada beberapa tahapan yang wajib dilalui dalam pembangunan JLT sepanjang 9,7 kilometer itu. Selain penlok, juga butuh uji publik lebih dulu, sosialisasi, hingga appraisal alias penilaian harga tanah. Pihaknya menarget seluruh tahapan itu rampung tahun ini. ‘’Koordinasi terus kami lakukan. Anggaran pembebasan lahan juga sudah kami siapkan,’’ ujarnya.

Pemkot menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk membebaskan lahan warga yang terdampak. Nominal tersebut, kata Suwarno, masih sementara. Tidak menutup kemungkinan bakal membengkak saat pembebasan lahan telah berjalan. ‘’Target pembebasan lahan selesai tahun ini,’’ tuturnya.

Suwarno menambahkan, pembebasan lahan bakal dilakukan bertahap. JLT dengan lebar 25 meter itu diawali dari pintu masuk sebelah timur, dekat Terminal Kargo Madiun, hingga ke Kelurahan Demangan. Total luas lahan terdampak sekitar 268.071 meter persegi. Perinciannya, 219.764 meter persegi di Kota Madiun dan 48.307 meter persegi masuk wilayah Kabupaten Madiun. ‘’Ada sekitar 542 bidang tanah warga yang akan dibebaskan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Motif Dendam akibat Cemburu, Nursali Terancam Pasal Pembunuhan Berencana

Rencananya, JLT sengaja dilewatkan aset pemerintah. Mulai jalan hingga tanah bengkok. Alasannya, agar pemerintah tidak boros anggaran untuk pembebasan lahan milik warga. ‘’Tapi, sebagian pekarangan, sawah, hingga rumah warga akan terdampak,’’ ungkapnya.

Jika penlok sudah turun, proses jual-beli tanah bakal ditutup seiring appraisal berjalan. Pihak berwewenang dalam urusan agraria dan tata ruang (ATR) berhak menutup layanan legalitas pertanahan. ‘’Kebijakan tersebut untuk mengantisipasi praktik mafia tanah maupun broker,’’ tuturnya.

Perencanaan megaproyek JLT juga melibatkan aparat penegak hukum (APH). Mulai kejaksaan negeri dan kepolisian setempat hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/