alexametrics
31.8 C
Madiun
Tuesday, August 16, 2022

Pemkot Madiun Bentuk Tim Selesaikan Kendala Pelebaran Jalan Basuki Rahmat

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Keresahan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali sampai ke telinga Wali Kota Madiun Maidi. Dia berjanji bakal menyelesaikan kendala proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional di wilayah kota ini. ‘’Kami bentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan itu. Segera kami turunkan,’’ kata Maidi, Rabu (15/6).

Dia mafhum pekerjaan proyek terpaksa mandek lantaran terkendala klaim warga yang lahannya terdampak pelebaran Jalan Basuki Rahmat. Menurut Maidi, melibatkan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk ukur ulang menjadi opsi satu-satunya agar persoalan itu menemui titik terang. ‘’Pemkot di barisan depan untuk membantu proyek nasional. Karena pembangunan nasional juga untuk kepentingan pemkot agar kondisi jalan lebih sempurna,’’ ujarnya.

Pemkot siap memfasilitasi urusan ukur ulang di Jalan Basuki Rahmat. Maidi bakal menginstruksikan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) untuk mengawal serta menyelesaikan kendala tersebut. ‘’Jika BBPJN Jatim-Bali mengalami kesulitan akan kami bantu. Kami tidak akan tinggal diam,’’ janjinya.

Baca Juga :  DPRD Kota Madiun Usul Enam Raperda Inisiatif, Eksekutif Sembilan Pada 2023

Di sisi lain, Maidi meminta BBPJN tetap mengerjakan proyek pelebaran jalan senilai Rp 26 miliar sesuai konsep awal. Sembari menunggu upaya pemkot, dia ingin progresnya tetap berjalan. Sehingga, rampung tepat waktu. ‘’Silakan lanjut sesuai desain. Karena jalan juga punya sertifikat damija (daerah milik jalan) dan RMJ (ruang milik jalan). Nanti hasil ukur ulang yang menentukan,’’ ucapnya.

Informasi yang didapat Maidi, proyek BBPJN Jatim-Bali itu sesuai sertifikat damija dan RMJ. Sementara warga juga memiliki sertifikat hak milik atas lahannya yang terdampak proyek. ‘’Nanti dilihat dulu. Pelebaran jalan masih masuk damija dan RMJ atau tidak. Selain itu, sertifikat warga dikeluarkan kapan harus dicek dulu,’’ tegasnya.

Diketahui, mandeknya proyek pelebaran Jalan Basuki Rahmat memengaruhi progres penanganan minor lima ruas jalan nasional lainnya di Kota Madiun. BBPJN Jatim-Bali menghentikan sementara pekerjaannya lantaran masih menunggu kendalanya klir. Karena itu, BBPJN Jatim-Bali memilih fokus mengejar progres proyek di Jalan Mantingan, Ngawi. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Keresahan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali sampai ke telinga Wali Kota Madiun Maidi. Dia berjanji bakal menyelesaikan kendala proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional di wilayah kota ini. ‘’Kami bentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan itu. Segera kami turunkan,’’ kata Maidi, Rabu (15/6).

Dia mafhum pekerjaan proyek terpaksa mandek lantaran terkendala klaim warga yang lahannya terdampak pelebaran Jalan Basuki Rahmat. Menurut Maidi, melibatkan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk ukur ulang menjadi opsi satu-satunya agar persoalan itu menemui titik terang. ‘’Pemkot di barisan depan untuk membantu proyek nasional. Karena pembangunan nasional juga untuk kepentingan pemkot agar kondisi jalan lebih sempurna,’’ ujarnya.

Pemkot siap memfasilitasi urusan ukur ulang di Jalan Basuki Rahmat. Maidi bakal menginstruksikan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) untuk mengawal serta menyelesaikan kendala tersebut. ‘’Jika BBPJN Jatim-Bali mengalami kesulitan akan kami bantu. Kami tidak akan tinggal diam,’’ janjinya.

Baca Juga :  Gubernur Sambangi Pengungsi Banjir di Desa Garon, Balerejo

Di sisi lain, Maidi meminta BBPJN tetap mengerjakan proyek pelebaran jalan senilai Rp 26 miliar sesuai konsep awal. Sembari menunggu upaya pemkot, dia ingin progresnya tetap berjalan. Sehingga, rampung tepat waktu. ‘’Silakan lanjut sesuai desain. Karena jalan juga punya sertifikat damija (daerah milik jalan) dan RMJ (ruang milik jalan). Nanti hasil ukur ulang yang menentukan,’’ ucapnya.

Informasi yang didapat Maidi, proyek BBPJN Jatim-Bali itu sesuai sertifikat damija dan RMJ. Sementara warga juga memiliki sertifikat hak milik atas lahannya yang terdampak proyek. ‘’Nanti dilihat dulu. Pelebaran jalan masih masuk damija dan RMJ atau tidak. Selain itu, sertifikat warga dikeluarkan kapan harus dicek dulu,’’ tegasnya.

Diketahui, mandeknya proyek pelebaran Jalan Basuki Rahmat memengaruhi progres penanganan minor lima ruas jalan nasional lainnya di Kota Madiun. BBPJN Jatim-Bali menghentikan sementara pekerjaannya lantaran masih menunggu kendalanya klir. Karena itu, BBPJN Jatim-Bali memilih fokus mengejar progres proyek di Jalan Mantingan, Ngawi. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/