alexametrics
30.1 C
Madiun
Saturday, May 28, 2022

13 Desa di Madiun Dijadikan sebagai Percontohan Pengelolaan Sampah

SARADAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun belum totalitas menangani problem sampah. Terkait pengadaan tempat penampungan sementara (TPS) desa, misalnya. Dari 198 desa dan delapan kelurahan, hanya 15 persen yang akan disentuh. ‘’Nanti, 13 desa di Kecamatan Wonoasri sebagai percontohan,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Edy Bintardjo, Rabu (16/3).

Sementara beberapa desa lainnya yang akan disasar lantaran masih sering ditemukan pembuangan sampah sembarangan. Mayoritas di pinggir jalan karena tidak ada TPS. ‘’Yang seperti itu ada 17 desa dari beberapa kecamatan, semua sudah kami kumpulkan untuk mendiskusikan solusinya,’’ ungkap Edy.

Opsi mengerucut pada pengadaan TPS model kontainer kecil seukuran pikap. Belasan desa itu mendapat tanggung jawab di wilayah masing-masing sesuai Perda 4/2021 tentang Perubahan atas Perda 3/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Edy mengklaim belasan desa itu menyanggupi. ‘’Tanggung jawab DLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA (tempat pemrosesan akhir),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pemkab Madiun Percayakan Pembuatan Storytelling ke Pembatik

Edy menambahkan, solusi masalah sampah itu bakal ditindaklanjuti masing-masing desa akhir tahun ini. Menurut dia, peluang untuk merealisasikan TPS desa di sejumlah titik itu ada di PAK (perubahan alokasi keuangan) nanti. ‘’Penanganan masalah sampah di desa-desa kami upayakan terealisasi tahun ini,’’ harapnya.

Peraturan bupati perihal tersebut juga sudah di meja bagian hukum setdakab. Soal TPS di ratusan desa lainnya, Edy menyebutkan bahwa tetap ada arah untuk 85 persen titik lain yang belum masuk rencana penanganan tersebut. ‘’Bertahap, penambahan kendaraan (pikap, Red) untuk titik yang sudah direncanakan juga tahun ini,’’ tuturnya.

Penanganan masalah sampah menjadi pekerjaan rumah DLH. Termasuk potensi masalah di rentang waktu hingga rencana tersebut direalisasikan. Yakni, sekitar enam bulan sebelum masuk PAK akhir tahun mendatang. ‘’Dalam masa transisi ini, desa bisa koordinasi dengan DLH untuk pengangkutan ke TPA,’’ jelasnya. (den/c1/sat/her)

SARADAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun belum totalitas menangani problem sampah. Terkait pengadaan tempat penampungan sementara (TPS) desa, misalnya. Dari 198 desa dan delapan kelurahan, hanya 15 persen yang akan disentuh. ‘’Nanti, 13 desa di Kecamatan Wonoasri sebagai percontohan,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun Edy Bintardjo, Rabu (16/3).

Sementara beberapa desa lainnya yang akan disasar lantaran masih sering ditemukan pembuangan sampah sembarangan. Mayoritas di pinggir jalan karena tidak ada TPS. ‘’Yang seperti itu ada 17 desa dari beberapa kecamatan, semua sudah kami kumpulkan untuk mendiskusikan solusinya,’’ ungkap Edy.

Opsi mengerucut pada pengadaan TPS model kontainer kecil seukuran pikap. Belasan desa itu mendapat tanggung jawab di wilayah masing-masing sesuai Perda 4/2021 tentang Perubahan atas Perda 3/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Edy mengklaim belasan desa itu menyanggupi. ‘’Tanggung jawab DLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA (tempat pemrosesan akhir),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Politik Uang dan Masalah DPT Masih Jadi Catatan

Edy menambahkan, solusi masalah sampah itu bakal ditindaklanjuti masing-masing desa akhir tahun ini. Menurut dia, peluang untuk merealisasikan TPS desa di sejumlah titik itu ada di PAK (perubahan alokasi keuangan) nanti. ‘’Penanganan masalah sampah di desa-desa kami upayakan terealisasi tahun ini,’’ harapnya.

Peraturan bupati perihal tersebut juga sudah di meja bagian hukum setdakab. Soal TPS di ratusan desa lainnya, Edy menyebutkan bahwa tetap ada arah untuk 85 persen titik lain yang belum masuk rencana penanganan tersebut. ‘’Bertahap, penambahan kendaraan (pikap, Red) untuk titik yang sudah direncanakan juga tahun ini,’’ tuturnya.

Penanganan masalah sampah menjadi pekerjaan rumah DLH. Termasuk potensi masalah di rentang waktu hingga rencana tersebut direalisasikan. Yakni, sekitar enam bulan sebelum masuk PAK akhir tahun mendatang. ‘’Dalam masa transisi ini, desa bisa koordinasi dengan DLH untuk pengangkutan ke TPA,’’ jelasnya. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/