alexametrics
30.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Komisi III DPRD Kota Madiun Desak Rusunawa II Segera Dioperasikan

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Komisi III DPRD Kota Madiun meninjau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) II di Nambangan Lor, Manguharjo, Jumat (17/6). Inspeksi mendadak (sidak) para wakil rakyat itu untuk merespons aspirasi masyarakat terkait rencana operasional hunian bertingkat tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Winarko mendesak fasilitas umum (fasum) yang dibangun pemerintah pusat senilai Rp 23 miliar itu secepatnya difungsikan. Sehingga, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah masuk daftar calon penghuni bisa cepat menempati bangunan tiga lantai tersebut. ‘’Tinggal menunggu SK (surat keputusan)-nya,’’ katanya.

Dengan segera difungsikannya rusunawa II, Winarko berharap fasum serupa yang akan dibangun di kawasan makam etnis Tionghoa alias bongpay bisa segera dikerjakan. Apalagi, saat ini raperda yang mengatur tentang pengelolaan rusunawa juga telah difinalisasi dan tinggal menunggu ditetapkan.

Diketahui, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah menunggu respons dari pemkot untuk mempercepat pengoperasian rusunawa II  yang selesai dibangun tahun lalu tersebut. ‘’Fasilitasnya bagus. Tinggal pemanfaatannya. Eman kalau tidak segera ditempati,’’ ujar Winarko ketika melihat isi rusunawa II.

Baca Juga :  Diyana Rositasari Fokus Bisnis Online

Layaknya apartemen mewah, satu unit ruang setara rumah tipe 36 (6×6 meter). Terdiri dari ruang tamu lengkap meja-kursi, dua kamar plus tempat tidur, dapur, serta kamar mandi. Biaya sewa lantai satu untuk lansia dan disabilitas Rp 100 ribu per bulan. Lantai dua untuk MBR Rp 210 ribu per bulan. Sedangkan, lantai tiga untuk umum Rp 190 ribu per bulan. Biaya sewa belum termasuk tagihan air dan listrik.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun Totok Sugiarto memastikan bakal menindaklanjuti saran dan masukan anggota komisi III DPRD. Antara lain mengenai masalah kebersihan dan keamanan. ‘’Tadi juga ada masukan agar segera diurus pelaksanaannya, lebih cepat lebih baik,’’ katanya.

Menurut dia, belum bisa dioperasikannya rusunawa II sampai saat ini lantaran masih ada sejumlah dokumen administrasi yang perlu diselesaikan di Kementerian PUPR. (her/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Komisi III DPRD Kota Madiun meninjau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) II di Nambangan Lor, Manguharjo, Jumat (17/6). Inspeksi mendadak (sidak) para wakil rakyat itu untuk merespons aspirasi masyarakat terkait rencana operasional hunian bertingkat tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Winarko mendesak fasilitas umum (fasum) yang dibangun pemerintah pusat senilai Rp 23 miliar itu secepatnya difungsikan. Sehingga, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah masuk daftar calon penghuni bisa cepat menempati bangunan tiga lantai tersebut. ‘’Tinggal menunggu SK (surat keputusan)-nya,’’ katanya.

Dengan segera difungsikannya rusunawa II, Winarko berharap fasum serupa yang akan dibangun di kawasan makam etnis Tionghoa alias bongpay bisa segera dikerjakan. Apalagi, saat ini raperda yang mengatur tentang pengelolaan rusunawa juga telah difinalisasi dan tinggal menunggu ditetapkan.

Diketahui, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah menunggu respons dari pemkot untuk mempercepat pengoperasian rusunawa II  yang selesai dibangun tahun lalu tersebut. ‘’Fasilitasnya bagus. Tinggal pemanfaatannya. Eman kalau tidak segera ditempati,’’ ujar Winarko ketika melihat isi rusunawa II.

Baca Juga :  Diyana Rositasari Fokus Bisnis Online

Layaknya apartemen mewah, satu unit ruang setara rumah tipe 36 (6×6 meter). Terdiri dari ruang tamu lengkap meja-kursi, dua kamar plus tempat tidur, dapur, serta kamar mandi. Biaya sewa lantai satu untuk lansia dan disabilitas Rp 100 ribu per bulan. Lantai dua untuk MBR Rp 210 ribu per bulan. Sedangkan, lantai tiga untuk umum Rp 190 ribu per bulan. Biaya sewa belum termasuk tagihan air dan listrik.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun Totok Sugiarto memastikan bakal menindaklanjuti saran dan masukan anggota komisi III DPRD. Antara lain mengenai masalah kebersihan dan keamanan. ‘’Tadi juga ada masukan agar segera diurus pelaksanaannya, lebih cepat lebih baik,’’ katanya.

Menurut dia, belum bisa dioperasikannya rusunawa II sampai saat ini lantaran masih ada sejumlah dokumen administrasi yang perlu diselesaikan di Kementerian PUPR. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/