alexametrics
31 C
Madiun
Wednesday, May 25, 2022

Sidang Perkara Kepemilikan Sabu-Sabu Empat Kilogram

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Tuntutan 20 tahun penjara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun membuat duo ratu sabu-sabu (SS) keder. Penasihat hukum (PH) terdakwa Siti Artiyasari, 38, dan Natasya Harsono, 23, memelas kepada majelis hakim untuk memvonis climentie atau hukuman ringan.

Permohonan tertuang dalam pleidoi perkara kepemilikan SS seberat empat kilogram. PH membacakan pembelaan itu dalam lanjutan sidang di pengadilan negeri (PN) setempat Rabu  (16/10). ‘’Kami berharap hakim memberi hukuman seringan-ringannya,’’ kata Sigit Haryo Wibowo, salah seorang PH, usai sidang.

Sigit mengajukan 13 bahan pertimbangan kepada majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis. Tujuh di antaranya mewakili terdakwa Siti dan enam Natasya. Tiga substansi pertimbangan yang sama untuk keduanya. Yakni, selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif hingga memperlancar persidangan. Juga telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan. Serta perlu diberi kesempatan mendapatkan pengobatan medis karena sebagai pengguna aktif narkoba.

Siti tidak punya rekam jejak bermasalah dengan hukum. Dalam perkara kepemilikan SS, posisinya hanya suruhan Edmon Gani atau korban. Edmon merupakan narapidana (napi) Lapas Kelas I Madiun yang disebut-sebut memerintah terdakwa mengambil barang haram itu di Pekanbaru, Riau, dan mengirimkan ke Kabupaten Madiun. Permintaan itu dituruti karena terdesak kebutuhan ekonomi. ‘’Terdakwa salah pergaulan,’’ ujar Sigit.

Sedangkan, Natasya berangkat dari keluarga broken home. Kurangnya pengawasan orang tua menyebabkannya salah pergaulan. Keterlibatan menjadi kurir bersama Siti karena ingin mendapat tambahan penghasilan. ‘’Terdakwa masih muda dan punya masa depan yang panjang,’’ ucap pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Imparcial Madiun tersebut.

Baca Juga :  Bersama Cegah Rasuah, KPK Dampingi Pemkot, Maksimalkan Korsupgah

Sigit sependapat dengan JPU bahwa kliennya terbukti memenuhi unsur pidana pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 Undang-Undang (UU) 35/2009 tentang Narkotika. Itu berdasar uraian berita acara pemeriksaan (BAP) yang dikaitkan keterangan para saksi, terdakwa, dan fakta persidangan. Namun, dia tidak sependapat terhadap tuntutan JPU. Penjara 20 tahun untuk Siti dan Natasya dinilai terlalu berat. ‘’Tidak menjamin terdakwa menjadi lebih baik ketika menjalani hukuman,’’ tuturnya.

Menurut dia, berat ringan suatu hukuman harus dipandang pada sisi kemanusiaan. Perlu mempertimbangkan aspek psikologis, motif, dan peran hingga seseorang melakukan kejahatan itu. Di sisi lain, penjatuhan hukuman jangan didasarkan keinginan menghukum. ‘’Melainkan memiliki roh keadilan dan kemanusiaan atas ketuhanan Yang Maha Esa,’’ ucapnya.

Selain mengharapkan putusan seadil-adilnya, PH minta tiga buah handphone terdakwa yang disita sebagai barang bukti (BB) dikembalikan. Dua buah milik Natasya dan satunya Siti. ‘’Karena tidak ada kaitan dengan perkara,’’ kata Sigit.

Terpisah, Humas PN Kabupaten Madiun Ahmad Soberi mengatakan bahwa pleidoi PH bakal menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis. Sidang putusan persidangan perkara yang bergulir sejak akhir Agustus lalu ini digelar pekan depan. ‘’Rabu, 23 Oktober,’’ sebutnya. (cor/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Tuntutan 20 tahun penjara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun membuat duo ratu sabu-sabu (SS) keder. Penasihat hukum (PH) terdakwa Siti Artiyasari, 38, dan Natasya Harsono, 23, memelas kepada majelis hakim untuk memvonis climentie atau hukuman ringan.

Permohonan tertuang dalam pleidoi perkara kepemilikan SS seberat empat kilogram. PH membacakan pembelaan itu dalam lanjutan sidang di pengadilan negeri (PN) setempat Rabu  (16/10). ‘’Kami berharap hakim memberi hukuman seringan-ringannya,’’ kata Sigit Haryo Wibowo, salah seorang PH, usai sidang.

Sigit mengajukan 13 bahan pertimbangan kepada majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis. Tujuh di antaranya mewakili terdakwa Siti dan enam Natasya. Tiga substansi pertimbangan yang sama untuk keduanya. Yakni, selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif hingga memperlancar persidangan. Juga telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan. Serta perlu diberi kesempatan mendapatkan pengobatan medis karena sebagai pengguna aktif narkoba.

Siti tidak punya rekam jejak bermasalah dengan hukum. Dalam perkara kepemilikan SS, posisinya hanya suruhan Edmon Gani atau korban. Edmon merupakan narapidana (napi) Lapas Kelas I Madiun yang disebut-sebut memerintah terdakwa mengambil barang haram itu di Pekanbaru, Riau, dan mengirimkan ke Kabupaten Madiun. Permintaan itu dituruti karena terdesak kebutuhan ekonomi. ‘’Terdakwa salah pergaulan,’’ ujar Sigit.

Sedangkan, Natasya berangkat dari keluarga broken home. Kurangnya pengawasan orang tua menyebabkannya salah pergaulan. Keterlibatan menjadi kurir bersama Siti karena ingin mendapat tambahan penghasilan. ‘’Terdakwa masih muda dan punya masa depan yang panjang,’’ ucap pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Imparcial Madiun tersebut.

Baca Juga :  Mahasiswa Unipma Gandeng PKK Sosialisasi Bank Sampah

Sigit sependapat dengan JPU bahwa kliennya terbukti memenuhi unsur pidana pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 Undang-Undang (UU) 35/2009 tentang Narkotika. Itu berdasar uraian berita acara pemeriksaan (BAP) yang dikaitkan keterangan para saksi, terdakwa, dan fakta persidangan. Namun, dia tidak sependapat terhadap tuntutan JPU. Penjara 20 tahun untuk Siti dan Natasya dinilai terlalu berat. ‘’Tidak menjamin terdakwa menjadi lebih baik ketika menjalani hukuman,’’ tuturnya.

Menurut dia, berat ringan suatu hukuman harus dipandang pada sisi kemanusiaan. Perlu mempertimbangkan aspek psikologis, motif, dan peran hingga seseorang melakukan kejahatan itu. Di sisi lain, penjatuhan hukuman jangan didasarkan keinginan menghukum. ‘’Melainkan memiliki roh keadilan dan kemanusiaan atas ketuhanan Yang Maha Esa,’’ ucapnya.

Selain mengharapkan putusan seadil-adilnya, PH minta tiga buah handphone terdakwa yang disita sebagai barang bukti (BB) dikembalikan. Dua buah milik Natasya dan satunya Siti. ‘’Karena tidak ada kaitan dengan perkara,’’ kata Sigit.

Terpisah, Humas PN Kabupaten Madiun Ahmad Soberi mengatakan bahwa pleidoi PH bakal menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis. Sidang putusan persidangan perkara yang bergulir sejak akhir Agustus lalu ini digelar pekan depan. ‘’Rabu, 23 Oktober,’’ sebutnya. (cor/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/