alexametrics
23.8 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Bayar THR PNS Kota Madiun Rp 13,5 M, Eselon II Tidak Dapat Jatah

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Madiun telah ditetapkan. Rencananya, tunjangan yang sering disebut sebagai gaji ke-14 itu mulai dicairkan pada Senin (18/5). Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 13,9 miliar untuk pembayaran THR tersebut. Nilai sebesar itu diperuntukkan bagi 3.223 pegawai negeri sipil (PNS).

Kabid Anggaran BPKAD Kota Madiun Satriyo Priyo Handoko mengungkapkan, pencairan THR berpedoman pada PP 24/2020. Sesuai aturan tersebut tidak semua ASN dapat. Seperti eselon I dan eselon II. ‘’Untuk THR sudah kami anggarkan di APBD 2020 bagi semua tingkatan pegawai. Namun sesuai PP 25/2020 ada beberapa tingkatan pejabat yang tidak diberikan THR. Sehingga nanti realisasinya tidak sepenuh alokasi anggaran yang ada,’’ terangnya, Senin (18/5).

Baca Juga :  Dua Pekan, Terbit 2.800 Surat Tilang

Pada APBD 2020, pemkot sebenarnya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan THR ASN mencapai Rp 15,3 miliar. Jumlah itu diperuntukkan bagi 3.358 PNS. Tapi, karena ada pegawai yang sebagian sudah pensiun dan tidak termasuk dalam kategori mendapat THR, akhirnya dilakukan penyesuaian.

Kemudian untuk THR tenaga kontrak, kata Satriyo, diatur dengan peraturan wali kota (perwal) 17/2019. Sedangkan anggarannya dicantumkan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai potensi tenaga kontrak yang diusulkan pada saat penyusunan APBD. ‘’Alokasi anggaran total untuk THR tenaga kontrak sekitar Rp 693 juta setara dengan satu bulan gaji,’’ terangnya. (her)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Madiun telah ditetapkan. Rencananya, tunjangan yang sering disebut sebagai gaji ke-14 itu mulai dicairkan pada Senin (18/5). Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 13,9 miliar untuk pembayaran THR tersebut. Nilai sebesar itu diperuntukkan bagi 3.223 pegawai negeri sipil (PNS).

Kabid Anggaran BPKAD Kota Madiun Satriyo Priyo Handoko mengungkapkan, pencairan THR berpedoman pada PP 24/2020. Sesuai aturan tersebut tidak semua ASN dapat. Seperti eselon I dan eselon II. ‘’Untuk THR sudah kami anggarkan di APBD 2020 bagi semua tingkatan pegawai. Namun sesuai PP 25/2020 ada beberapa tingkatan pejabat yang tidak diberikan THR. Sehingga nanti realisasinya tidak sepenuh alokasi anggaran yang ada,’’ terangnya, Senin (18/5).

Baca Juga :  Pemkab Pacitan Gencar Garap Objek Wisata di Kota

Pada APBD 2020, pemkot sebenarnya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan THR ASN mencapai Rp 15,3 miliar. Jumlah itu diperuntukkan bagi 3.358 PNS. Tapi, karena ada pegawai yang sebagian sudah pensiun dan tidak termasuk dalam kategori mendapat THR, akhirnya dilakukan penyesuaian.

Kemudian untuk THR tenaga kontrak, kata Satriyo, diatur dengan peraturan wali kota (perwal) 17/2019. Sedangkan anggarannya dicantumkan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai potensi tenaga kontrak yang diusulkan pada saat penyusunan APBD. ‘’Alokasi anggaran total untuk THR tenaga kontrak sekitar Rp 693 juta setara dengan satu bulan gaji,’’ terangnya. (her)

Artikel SebelumnyaHotel Setia Budi Tawarkan Paket Isolasi Mandiri
Artikel Selanjutnya Angka Mati

Most Read

Artikel Terbaru

/