alexametrics
23.8 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

Sesuaikan Aturan Baru, DPRD-Pemkot Madiun Sepakati Propemperda 2022 Diubah

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun 2022 tereduksi dari 29 menjadi 24 raperda. Keputusan itu disepakati DPRD dan pemkot untuk menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan. ‘’Bongkar-pasang propemperda ini mengikuti aturan yang lebih tinggi walaupun dulu sudah kami tetapkan di awal,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono kemarin (17/6).

Dia mencontohkan terbitnya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai regulasi itu, perda tentang pajak dan retribusi dapat dijadikan dalam satu produk hukum. ‘’Istilahnya ada tambah, ada kurang. Selanjutnya, raperda yang dihapus dari propemperda tahun ini akan dimasukkan dalam propemperda 2023,’’ ujar legislator dari Fraksi Demokrat itu.

Dari 24 raperda tersebut enam di antaranya inisiatif DPRD. Sedangkan, 18 lainnya usulan eksekutif. ‘’Tahun ini DPRD bersama pemkot mengagendakan pembahasan 24 raperda yang akan kami kupas tuntas sebelum 31 Desember,’’ sambung Istono.

Sampai saat ini tiga raperda inisiatif dan enam raperda usulan eksekutif telah dibahas. Sisanya bakal difinalisasi pembahasannya hingga akhir tahun ini. ‘’Mudah-mudahan apa yang kami programkan bisa selesai secara paripurna,’’ harapnya.

Istono menambahkan, komunikasi dengan pemkot bakal lebih intens dilakukan. Tujuannya agar akhir tahun nanti tidak ada tunggakan raperda. ‘’Kami berusaha menjalankan fungsi legislasi. Dan, ini kami lakukan bersama-sama,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Dana Bantuan Partai Politik di Kota Madiun Naik Rp 2.250

Teknis pembahasan raperda akan dibagi dalam beberapa panitia khusus (pansus). Sehingga, semua anggota DPRD bisa bekerja dan tidak saling menunggu. ‘’Jadi, mengefektifkan dan mengefisienkan waktu yang tersisa,’’ terangnya.

Menurut Istono, diskusi internal di bapemperda dan koordinasi dengan tim harmonisasi Pemkot Madiun telah dilakukan untuk memuluskan pembahasan sisa propemperda. ‘’Kami berharap raperda yang sudah dan akan kita susun bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kota Madiun,’’ tutur Istono.

Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, perubahan propemperda itu dilakukan karena ada peraturan perundang-undangan baru. Untuk itu, pemkot dan DPRD bakal intens berkoordinasi. ‘’Perda itu kan cantolane undang-undang. Kalau ada undang-undang baru, perda menyesuaikan. Percuma kalau kita buat sekarang tapi aturannya nanti berubah,’’ ungkap Maidi.

Sehingga, jika raperda yang sudah masuk propemperda dipaksakan dibahas, pasti tidak bisa digunakan dan dipedomani. ‘’Kalau nggak bisa dipedomani, buat apa dibahas. Jadi, disesuaikan dulu dengan peraturan di atasnya, biar payung hukumnya jelas,’’ terangnya. (her/c1/sat/adv)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun 2022 tereduksi dari 29 menjadi 24 raperda. Keputusan itu disepakati DPRD dan pemkot untuk menyesuaikan dinamika peraturan perundang-undangan. ‘’Bongkar-pasang propemperda ini mengikuti aturan yang lebih tinggi walaupun dulu sudah kami tetapkan di awal,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono kemarin (17/6).

Dia mencontohkan terbitnya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai regulasi itu, perda tentang pajak dan retribusi dapat dijadikan dalam satu produk hukum. ‘’Istilahnya ada tambah, ada kurang. Selanjutnya, raperda yang dihapus dari propemperda tahun ini akan dimasukkan dalam propemperda 2023,’’ ujar legislator dari Fraksi Demokrat itu.

Dari 24 raperda tersebut enam di antaranya inisiatif DPRD. Sedangkan, 18 lainnya usulan eksekutif. ‘’Tahun ini DPRD bersama pemkot mengagendakan pembahasan 24 raperda yang akan kami kupas tuntas sebelum 31 Desember,’’ sambung Istono.

Sampai saat ini tiga raperda inisiatif dan enam raperda usulan eksekutif telah dibahas. Sisanya bakal difinalisasi pembahasannya hingga akhir tahun ini. ‘’Mudah-mudahan apa yang kami programkan bisa selesai secara paripurna,’’ harapnya.

Istono menambahkan, komunikasi dengan pemkot bakal lebih intens dilakukan. Tujuannya agar akhir tahun nanti tidak ada tunggakan raperda. ‘’Kami berusaha menjalankan fungsi legislasi. Dan, ini kami lakukan bersama-sama,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  MVC Anugerahi Wali Kota Maidi Predikat Anggota Kehormatan

Teknis pembahasan raperda akan dibagi dalam beberapa panitia khusus (pansus). Sehingga, semua anggota DPRD bisa bekerja dan tidak saling menunggu. ‘’Jadi, mengefektifkan dan mengefisienkan waktu yang tersisa,’’ terangnya.

Menurut Istono, diskusi internal di bapemperda dan koordinasi dengan tim harmonisasi Pemkot Madiun telah dilakukan untuk memuluskan pembahasan sisa propemperda. ‘’Kami berharap raperda yang sudah dan akan kita susun bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kota Madiun,’’ tutur Istono.

Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, perubahan propemperda itu dilakukan karena ada peraturan perundang-undangan baru. Untuk itu, pemkot dan DPRD bakal intens berkoordinasi. ‘’Perda itu kan cantolane undang-undang. Kalau ada undang-undang baru, perda menyesuaikan. Percuma kalau kita buat sekarang tapi aturannya nanti berubah,’’ ungkap Maidi.

Sehingga, jika raperda yang sudah masuk propemperda dipaksakan dibahas, pasti tidak bisa digunakan dan dipedomani. ‘’Kalau nggak bisa dipedomani, buat apa dibahas. Jadi, disesuaikan dulu dengan peraturan di atasnya, biar payung hukumnya jelas,’’ terangnya. (her/c1/sat/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/