alexametrics
28.7 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

Maidi Segera Bawa Persoalan BPJS ke Apeksi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi keberatan dengan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan yang ditaksir mencapai dua kali lipat itu bakal semakin membebani keuangan daerah.

Selama ini, pemkot telah menanggung seluruh premi BPJS Kesehatan bagi 204.000 warga Kota Madiun. Untuk meng-cover pembiayaan itu, digelontorkan dana dari APBD sebesar Rp 25 miliar setiap tahunnya. ‘’Dulu hanya masyarakat yang kurang mampu. Sekarang seluruh masyarakat,’’ kata Maidi.

Jika kenaikan dua kali lipat resmi diberlakukan tahun depan, otomatis harus merogoh keuangan daerah hingga Rp 50 miliar. Tanggungan tahunan sebesar itu dirasa cukup membebani. ‘’Ini harus dihitung secara cermat,’’ ujarnya.

Selama ini masyarakat yang sehat tidak memerlukan akses pembiayaan. Kendati demikian, pemkot tetap membayarkan itu ke BPJS Kesehatan. ‘’Memang siapa yang mau sakit? Tapi, kalau tidak digunakan kan eman pemkot sudah keluarkan iuran,’’ tuturnya.

Apalagi pemkot juga menjalankan program obat herbal yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Jika program itu berhasil, kemudian angka warga sakit turun, otomatis anggaran yang disetorkan tidak sampai ke penerima manfaat. ‘’Orang sakit menurun, iuran BPJS Kesehatan naik, maka sisa semakin tinggi. Itu kan untungnya BPJS nanti,’’ ungkap Maidi.

Baca Juga :  Diserang Virus BPKC, Cengkih Tak Lagi Menjanjikan

Pengelolaan semacam itu, menurut Maidi, jauh berbeda dengan sebelumnya. Saat pemkot masih mengelola Jamkesmasta. Dalam Jamkesmasta, pemkot hanya mengeluarkan anggaran untuk warganya yang sakit. ‘’Dulu Jamkesmasta dianggarkan Rp 30 miliar. Setelah dibayarkan ke penerima manfaat, kembali Rp 8 miliar,’’ urainya.

Maidi tak ingin berlama-lama mengurai persoalan nasional ini. Secepatnya, dia bakal mengkaji ulang bersama DPRD setempat. Membicarakan langkah apa yang bakal diambil. ‘’Kalau untuk surat keberatan ke pusat, belum. Kami perlu lakukan kajian terlebih dahulu,’’ imbuhnya.

Maidi juga bakal membawa masalah itu ke Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Harapannya, persoalan ini lekas menemukan solusi sampai akarnya. Jangan sebatas solusi yang sifatnya sementara, apalagi tambal sulam. ‘’Kami akan uji cobakan dan kaji lebih mendalam,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan itu bakal dilakukan secara serentak mulai 2020 mendatang. Berlaku untuk semua golongan kelas I, II, dan kelas III. Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Pun rencana kenaikan itu seiring permasalahan defisit yang dihadapi BPJS Kesehatan. (kid/c1/fin)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi keberatan dengan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan yang ditaksir mencapai dua kali lipat itu bakal semakin membebani keuangan daerah.

Selama ini, pemkot telah menanggung seluruh premi BPJS Kesehatan bagi 204.000 warga Kota Madiun. Untuk meng-cover pembiayaan itu, digelontorkan dana dari APBD sebesar Rp 25 miliar setiap tahunnya. ‘’Dulu hanya masyarakat yang kurang mampu. Sekarang seluruh masyarakat,’’ kata Maidi.

Jika kenaikan dua kali lipat resmi diberlakukan tahun depan, otomatis harus merogoh keuangan daerah hingga Rp 50 miliar. Tanggungan tahunan sebesar itu dirasa cukup membebani. ‘’Ini harus dihitung secara cermat,’’ ujarnya.

Selama ini masyarakat yang sehat tidak memerlukan akses pembiayaan. Kendati demikian, pemkot tetap membayarkan itu ke BPJS Kesehatan. ‘’Memang siapa yang mau sakit? Tapi, kalau tidak digunakan kan eman pemkot sudah keluarkan iuran,’’ tuturnya.

Apalagi pemkot juga menjalankan program obat herbal yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Jika program itu berhasil, kemudian angka warga sakit turun, otomatis anggaran yang disetorkan tidak sampai ke penerima manfaat. ‘’Orang sakit menurun, iuran BPJS Kesehatan naik, maka sisa semakin tinggi. Itu kan untungnya BPJS nanti,’’ ungkap Maidi.

Baca Juga :  Pelamar CPNS Pemkot Madiun Ditaksir Meningkat

Pengelolaan semacam itu, menurut Maidi, jauh berbeda dengan sebelumnya. Saat pemkot masih mengelola Jamkesmasta. Dalam Jamkesmasta, pemkot hanya mengeluarkan anggaran untuk warganya yang sakit. ‘’Dulu Jamkesmasta dianggarkan Rp 30 miliar. Setelah dibayarkan ke penerima manfaat, kembali Rp 8 miliar,’’ urainya.

Maidi tak ingin berlama-lama mengurai persoalan nasional ini. Secepatnya, dia bakal mengkaji ulang bersama DPRD setempat. Membicarakan langkah apa yang bakal diambil. ‘’Kalau untuk surat keberatan ke pusat, belum. Kami perlu lakukan kajian terlebih dahulu,’’ imbuhnya.

Maidi juga bakal membawa masalah itu ke Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Harapannya, persoalan ini lekas menemukan solusi sampai akarnya. Jangan sebatas solusi yang sifatnya sementara, apalagi tambal sulam. ‘’Kami akan uji cobakan dan kaji lebih mendalam,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan itu bakal dilakukan secara serentak mulai 2020 mendatang. Berlaku untuk semua golongan kelas I, II, dan kelas III. Adapun iuran kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Pun rencana kenaikan itu seiring permasalahan defisit yang dihadapi BPJS Kesehatan. (kid/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/