alexametrics
24.3 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Shock Therapy Sembilan Hari

DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Madiun menyebar petugas di sejumlah ruas. Mulai Jalan Jawa, Pahlawan, H.O.S. Cokroaminoto, Musi, H Agus Salim, Panglima Sudirman, Dr Sutomo, Mastrip, dan Diponegoro Kamis (17/10). Menggembok dan menderek kendaraan bermotor yang nekat parkir di lajur sepeda.

Penindakan ini baru sebatas uji coba. Untuk memberikan shock therapy mulai 17–25 Oktober. Selewat masa itu, setiap penindakan juga dibebani denda. Penggembosan diikuti denda Rp 100 ribu dan penggembokan didenda Rp 250 ribu. ‘’Karena baru uji coba, pelanggar bisa mengambil kunci gemboknya di kantor dishub,’’ kata Kasi Angkutan Orang Dishub Kota Madiun Eko Setijawan.

Ketentuan ini merujuk Perda 37/2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan sejak 9 Oktober 2018 lalu. UU 22/2019 juga menyatakan kendaraan bermotor wajib memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda. Setelah infrastuktur transportasi khusus ini selesai dibuat, tak ada alasan bagi pelanggarnya. Sejauh ini, dishub masih terus membenahi lajur sepeda agar semakin aman. Saat ini, pembatas jalur masih berupa markah jalan dengan dimensi minimum 1,25 meter. ‘’Lebar itu mempertimbangkan sepeda roda tiga yang biasa digunakan penyandang disabilitas,’’ terangnya.

Baca Juga :  Tanah Bergerak, Ambles Setengah Meter

Wali Kota Madiun Maidi menegaskan keberadaan jalur sepeda harus dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. Bukan justru dipakai untuk lokasi parkir kendaraan bermotor. Sebagai langkah awalnya, dishub sosialisasi. ‘’Sekarang dishub sedang memberikan pembinaan-pembinaan bagi mereka yang melanggar penggunaan jalur sepeda. Karena (pemanfaatan) jalur sepeda sebentar lagi mulai aktif bagi anak-anak sekolah atau masyarakat umum,’’ terangnya. (her/c1/fin)

DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Madiun menyebar petugas di sejumlah ruas. Mulai Jalan Jawa, Pahlawan, H.O.S. Cokroaminoto, Musi, H Agus Salim, Panglima Sudirman, Dr Sutomo, Mastrip, dan Diponegoro Kamis (17/10). Menggembok dan menderek kendaraan bermotor yang nekat parkir di lajur sepeda.

Penindakan ini baru sebatas uji coba. Untuk memberikan shock therapy mulai 17–25 Oktober. Selewat masa itu, setiap penindakan juga dibebani denda. Penggembosan diikuti denda Rp 100 ribu dan penggembokan didenda Rp 250 ribu. ‘’Karena baru uji coba, pelanggar bisa mengambil kunci gemboknya di kantor dishub,’’ kata Kasi Angkutan Orang Dishub Kota Madiun Eko Setijawan.

Ketentuan ini merujuk Perda 37/2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan sejak 9 Oktober 2018 lalu. UU 22/2019 juga menyatakan kendaraan bermotor wajib memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda. Setelah infrastuktur transportasi khusus ini selesai dibuat, tak ada alasan bagi pelanggarnya. Sejauh ini, dishub masih terus membenahi lajur sepeda agar semakin aman. Saat ini, pembatas jalur masih berupa markah jalan dengan dimensi minimum 1,25 meter. ‘’Lebar itu mempertimbangkan sepeda roda tiga yang biasa digunakan penyandang disabilitas,’’ terangnya.

Baca Juga :  Tanah Bergerak, Ambles Setengah Meter

Wali Kota Madiun Maidi menegaskan keberadaan jalur sepeda harus dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. Bukan justru dipakai untuk lokasi parkir kendaraan bermotor. Sebagai langkah awalnya, dishub sosialisasi. ‘’Sekarang dishub sedang memberikan pembinaan-pembinaan bagi mereka yang melanggar penggunaan jalur sepeda. Karena (pemanfaatan) jalur sepeda sebentar lagi mulai aktif bagi anak-anak sekolah atau masyarakat umum,’’ terangnya. (her/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/