alexametrics
23 C
Madiun
Thursday, July 7, 2022

Piutang Macet LKK di Kota Madiun Tembus Rp 9,7 Miliar

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pengelolaan investasi nonparlemen oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Pemkot Madiun menyisakan masalah. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan dalam laporan hasil pemeriksaannya (LHP) bahwa pengelolaan dana bergulir LKK berisiko disalahgunakan.

Temuan BPK itu lantas menjadi sorotan nyaris seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun kecuali Perindo saat penyampaian pendapat umum (PU) pada rapat paripurna Selasa (17/7) lalu. Sejumlah fraksi meminta kepada dinas tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah (disnaker-KUKM) untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pengelolaan dana LKK. Mulai dari perencanaan anggaran dan biaya LKK.

Ketua Fraksi Gerindra Rina Haryati mengatakan, sorotan dari seluruh fraksi DPRD mengenai dana bergulir LKK itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam pengelolaannya terdapat penyisihan piutang macet sebesar Rp 9,7 miliar pada 2021. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 4,8 miliar. ‘’Adanya kenaikan (piutang) itu tentu harus dicarikan solusinya,’’ katanya kemarin (18/5).

Di samping itu, Rina mengungkapkan bahwa dari hasil uji petik BPK menunjukkan jenis agunan dan pendapatan jasa (bunga) tidak seragam serta ditentukan berdasarkan kebijakan pengurus masing-masing LKK. Misalnya ada LKK yang mempersyaratkan aguna berupa BPKB asli untuk pinjaman di atas Rp 1 juta. Tapi, ada juga LKK yang tidak menerapkan syarat dalam peminjamannya meskipun nilainya di atas Rp 10 juta.

Baca Juga :  Askot Gulirkan Kompetisi Internal Melibatkan 23 Klub

‘’Nah, dari sini perlu adanya pengaturan SOP juga mengenai syarat peminjaman, agunan, format laporan, pengawasan sampai dengan monitoring serta evaluasi,’’ terang anggota komisi III DPRD itu.

Selain itu, dirinya mendesak dinasker-KUKM untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang atas perjanjian pinjaman yang menjadi dasar pencatatan piutang LKK. Hal tersebut sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. ‘’Soalnya ada kas tunai pada sejumlah LKK yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya sesuai hasil cash opname,’’ ungkap Rina.

Jubir Fraksi PKB Erlina Susilo Rini menyebutkan dana bergulir LKK itu termasuk investasi jangka panjang. Pada 2020 modal yang disertakan untuk investasi non permanen LKK sebesar Rp 19,7 miliar. Kemudian, pada 2021 turun menjadi Rp 15,3 miliar. ‘’Tapi, terdapat penyisihan piutang macet sebesar Rp 9,7 miliar,’’ ujarnya.

Erlina merinci penyisihan piutang itu dibagi dalam tiga kategori. Piutang lancar sebesar Rp 91,7 juta, piutang ragu-ragu Rp 154,4 juta dan piutang macet Rp 9,4 miliar. ‘’Atas peningkatan piutang tersebut tentu patut dipertanyakan,’’ katanya. (her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pengelolaan investasi nonparlemen oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Pemkot Madiun menyisakan masalah. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan dalam laporan hasil pemeriksaannya (LHP) bahwa pengelolaan dana bergulir LKK berisiko disalahgunakan.

Temuan BPK itu lantas menjadi sorotan nyaris seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun kecuali Perindo saat penyampaian pendapat umum (PU) pada rapat paripurna Selasa (17/7) lalu. Sejumlah fraksi meminta kepada dinas tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah (disnaker-KUKM) untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pengelolaan dana LKK. Mulai dari perencanaan anggaran dan biaya LKK.

Ketua Fraksi Gerindra Rina Haryati mengatakan, sorotan dari seluruh fraksi DPRD mengenai dana bergulir LKK itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam pengelolaannya terdapat penyisihan piutang macet sebesar Rp 9,7 miliar pada 2021. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 4,8 miliar. ‘’Adanya kenaikan (piutang) itu tentu harus dicarikan solusinya,’’ katanya kemarin (18/5).

Di samping itu, Rina mengungkapkan bahwa dari hasil uji petik BPK menunjukkan jenis agunan dan pendapatan jasa (bunga) tidak seragam serta ditentukan berdasarkan kebijakan pengurus masing-masing LKK. Misalnya ada LKK yang mempersyaratkan aguna berupa BPKB asli untuk pinjaman di atas Rp 1 juta. Tapi, ada juga LKK yang tidak menerapkan syarat dalam peminjamannya meskipun nilainya di atas Rp 10 juta.

Baca Juga :  Sofyan Effendy Rajin Mengoleksi Lampu Kereta Api sejak Kuliah

‘’Nah, dari sini perlu adanya pengaturan SOP juga mengenai syarat peminjaman, agunan, format laporan, pengawasan sampai dengan monitoring serta evaluasi,’’ terang anggota komisi III DPRD itu.

Selain itu, dirinya mendesak dinasker-KUKM untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang atas perjanjian pinjaman yang menjadi dasar pencatatan piutang LKK. Hal tersebut sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. ‘’Soalnya ada kas tunai pada sejumlah LKK yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya sesuai hasil cash opname,’’ ungkap Rina.

Jubir Fraksi PKB Erlina Susilo Rini menyebutkan dana bergulir LKK itu termasuk investasi jangka panjang. Pada 2020 modal yang disertakan untuk investasi non permanen LKK sebesar Rp 19,7 miliar. Kemudian, pada 2021 turun menjadi Rp 15,3 miliar. ‘’Tapi, terdapat penyisihan piutang macet sebesar Rp 9,7 miliar,’’ ujarnya.

Erlina merinci penyisihan piutang itu dibagi dalam tiga kategori. Piutang lancar sebesar Rp 91,7 juta, piutang ragu-ragu Rp 154,4 juta dan piutang macet Rp 9,4 miliar. ‘’Atas peningkatan piutang tersebut tentu patut dipertanyakan,’’ katanya. (her)

Most Read

Artikel Terbaru

/